Connect with us

Pemerintahan

Jual Miras Izin Kadaluarsa, Karaoke Camp’Us 888 Terancam Ditutup

Diterbitkan

||

Jual Miras Izin Kadaluarsa, Karaoke Camp'Us 888 Terancam Ditutup

Jember, Memontum – Komisi B DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Bernyanyi Camp’Us 888, Rabu (9/10/2019) sekitar pukul 14.00. Di lokasi, anggota Dewan dan Polres Jember berhasil menemukan minuman keras dengan kandungan alkohol tinggi.

“Hasil sidak hari ini sangat memprihatinkan dan mencengangkan, saat digeledah ditemukan 5 pria dan 4 wanita membawa minuman keras semacam arak, juga room lainnya diketemukan minuman beralkohol kategori tinggi 17 %,” kata Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono.

Padahal, lanjut dia, hal itu sudah ditegaskan oleh aturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan minuman beralkohol dengan kadar tinggi. Namun, masih saja ada beberapa tempat hiburan yang melanggar memperjual-belikan, termasuk tempat karaoke Camp’Us 888.

“Saat kasir yang berjaga di Camp’Us 888 ditanyai lebih lanjut tentang izin penjualannya, ternyata mereka bilang tidak punya. Juga, izin usaha untuk tempat karaoke ini faktanya tidak ada datanya di dinas terkait, masa berlakunya sudah habis sejak 26 April 2019. Artinya, 6 bulan lebih mereka jalankan usaha tanpa izin beroperasi,” tambahnya.

Karena itu, politisi Gerindra ini mendesak instansi pemerintah terkait menindak tegas karena pelanggaran yang dilakukan Rumah Bernyanyi Camp’Us 888 sudah disertai bukti-bukti yang valid dan reliabel. Dikuatirkan, apabila dilakukan pembiaran dapat mendorong merebaknya pelanggaran tempat-tempat hiburan lainnya.

“Tapi nanti kami koordinasikan dengan pimpinan untuk direkomendasikan Camp’us 888 ditutup sementara dalam rangka pembinaan, bisa juga ditutup selama-lamanya, melihat situasi dan kondisi kanan kirinya terletak ditengah kampus. Tentunya menganggu proses belajar mengajar,” tegasnya.

Diketahui, kasus rumah hiburan plakat karaoke keluarga Camp’Us 888 berbuntut panjang setelah mencuatnya kasus korban penganiayaan terhadap mantan anggota DPRD Jember dari PDI Perjuangan Maman Sabariman, yang terbaring kritis di rumah sakit.

“Kan kejadiannya di tempat karaoke ini, yang jelas ini temuan penganiayaan saudara Maman, ini kasuistik, untuk itu kami mengarahkan permintaan konfirmasi kepada pihak Karaoke Camp’Us 888. Dewan akan merekomendasikan untuk mengkaji apakah ini layak diterbitkan izin perpanjangan. Ini izin perpanjangan hasil kajian bisa ditutup sementara,” ungkapnya.

Baca : Komisi B DPRD Jember Soroti Dugaan Kasus Penganiayaan di Rumah Bernyanyi Camp’us 888

Sementara Kepala Satpol PP Jember Arief Cahyono menuturkan, petugas baru akan bertindak sebagai penertiban jika ada permintaan dari dinas atau instansi teknis terkait. Tentu permintaan penertiban dan penindakan itu ada aturannya yang memiliki dasar kuat.

“Kami bisa bertindak untuk bantuan penertiban dari OPD teknis dalam hal ini PTSP. Biasanya PTSP ini akan menerbitkan surat peringatan, setelah itu meminta bantuan penertiban dan penindakan kepada kami, tapi dasar bantuan penertiban dan penindakan itu harus tertera di surat OPD teknis tersebut,” katanya.

Karena menurutnya, hukum adalah semua aturan. Tidak boleh ada keputusan dilakukan jika tidak sesuai administrasi dan merugikan.

“Fakta tidak bisa menghilangkan administrasinya, kita juga menghindari sebagaimana disampaikan di ruang sidang tersebut , karena indikasi hukumnya kepada kita bagaimana, jangan sampai ada penindakan tetapi ada tindakan balik, seperti di tetangga sebelah di Lumajang dan sebagainya, ” pungkasnya. (Kj 1/yud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Jumlah Penduduk Jember Bertambah 204.003 Jiwa, Selama 10 Tahun Terakhir

Diterbitkan

||

Memontum Jember – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember pada Kamis 21 Januari 2021, secara resmi merilis hasil Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan pada tahun 2020 lalu.

Pelaksanaan rilis sendiri, digelar di Ruang Lobi Bupati Pemkab Jember, dengan dihadiri Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief dan Kepala BPS Jember, Arif Joko Sutejo.

Arif menjelaskan, berdasar hasil sensus penduduk yang dilakukan hingga September 2020 itu, BPS Jember mencatat jumlah penduduk di Jember mencapai 2.536.729 jiwa.

Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi.

“Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan,” katanya.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa.

Sedangkan apabila dilihat sejak pertama sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961 atau lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Jember bertambah sebanyak 1.037.910 jiwa atau naik sebesar 69,25 persen pada September 2020.

SP 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember sebesar 99 yang. Artinya, terdapat 99 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Jember pada tahun 2020.

SP 2020 merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Semuanya menggunakan metode mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah.

Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP 2020 menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan sebagai data dasar pelaksanaan sensus.

Wabup Muqit Arief mengatakan, hasil sensus itu sangat penting bagi pembangunan ke depan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu membutuhkan data untuk menentukan kebijakan, utamanya untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam waktu yang sama, BPS Pusat merilis data resmi populasi penduduk Indonesia berdasar SP 2020 sejumlah 270.203.911 jiwa.

Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2020 diperoleh melalui proses panjang, mulai dari Sensus Penduduk Online lalu pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data administrasi kependudukan (adminduk).

Berdasar data hasil SP 2020 Jember dengan SP 2020 nasional, persentase populasi Kabupaten Jember tidak sampai satu persen, atau sebesar 0,94 persen. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Jember

RS Paru Jember Diresmikan Plus Sebagai Rujukan Covid-19

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Jember – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan RS Paru di Jalan Nusa Indah No.14, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, sebagai RS rujukan khusus Covid-19, Rabu (30/12) tadi.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah, mengatakan sebagaimana rilis Menteri Kesehatan bahwa Jawa Timur per hari Selasa, 28 Desember 2020, terdapat 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena Covid-19. Menurutnya, atas kejadian itu menjadi peringatan untuk warga Jawa Timur, khususnya warga Jember, agar semakin waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Semakin dekat virus itu kepada orang-orang terdekat kita,” ucap Gubernur Khofifah.

Sementara itu, untuk memperluas pelayanan dan ikhtiar dalam menyelamatkan masyarakat, Pemprov Jawa Timur mendedikasikan RS Paru Jember, sebagai RS Rujukan Pasien khusus Covid.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan, di sejumlah daerah di Jawa Timur, masih marak ditemukan warga yang belum percaya dengan virus korona. “Masih banyak di daerah, termasuk di Jember, yang merasa ini di-covid-kan,” ujarnya.

Karena itu, dirinya berharap, edukasi kepada warga secara terbuka, detail dan masif perlu dilakukan kembali. Selain itu, Gubernur Khofifah menyampaikan mulai Kamis, 31 Desember 2020, diberlakukan jam malam dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai 04.00 WIB. (kom/jmb/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

MA Putuskan Tolak Pemakzulan Bupati Jember

Diterbitkan

||

Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.
Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.

Memontum Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan terhadap Bupati Jember, dr Hj Faida MMR, Selasa (8/12) tadi.

Dengan hasil putusan itu, maka dr Faida tidak jadi lengser sesuai dengan keinginan DPRD Jember. Putusan MA sendiri, terlihat dalam website kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam nomor register 2 P/KHS/2020 dengan tanggal masuk perkara pada 16 November 2020, menjelaskan mengenai pemohon adalah DPRD Jember, dengan termohon atau terdakwa Bupati Jember.

Ada pun hakim dalam perkara tersebut adalah Yodi Martono Wahyuniadi, hakim kedua Is Sudaryono, dan hakim ketiga Supandi. Adapun panitera pengganti Joko Agus Sugianto.

Perkara permohonan pemakzulan tersebut diputus pada 8 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan hak uji pendapat.

“Menolak permohonan hak uji pendapat,” demikian bunyi amar putusan MA yang dilansir website MA. Dalam putusan itu, juga belum dijelaskan alasan MA menolak permohonan DPRD Jember.

dr Faida sendiri, dimakzulkan DPRD Jember pada Juli 2020. Calon Bupati perseorangan yang maju melalui jalur idenpenden itu, dimakzul DPRD Jember, beberapa hari setelah Faida lolos verifikasi KPU Jember.

Sebagaimana diketahui, setiap pemakzulan kepala daerah harus disetujui oleh MA. Aturan itu didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 80 ayat (1) huruf a berbunyi.

Ada pun bunyinya, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada
Menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung, atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan sebagai berikut.

Pertama, melanggar sumpah atau janji jabatan. Ke dua, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. Ke tiga, melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j. Ke empat, melakukan perbuatan tercela. (dtk/sit)

Lanjutkan Membaca

Trending