Connect with us

Pemerintahan

Wabup Jember, Lantik Taruna XIX di SMK Perikanan dan Kelautan Puger

Diterbitkan

||

Wabup Jember, Lantik Taruna XIX di SMK Perikanan dan Kelautan Puger

Jember, Memontum – Wakil Bupati (wabup) Jember Drs. KH. A. Muqit Arief bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Rabu (09/10/2019) siang, hadiri Launching Akademi Komunitas Assuniyyah Kencong dan pelantikan Taruna Angkatan XIX Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan Puger.

Acara yang dilakukan di SMK perikanan dan kelautan ini juga pelepasan alumni magang, kontrak kerja dan beasiswa kuliah ke luar negeri, cara ini berlangsung di SMK Perikanan dan Kelautan Puger.

Dalam sambutannya, Wabup berpesan untuk adik-adik yang akan berangkat ke luar negeri agar tidak sekedar bangga bisa meninggalkan tanah air. Kesempatan magang ini harus dimanfaatkan sebenar-benarnya.

“Sehingga pada saat kembali nanti ilmunya dapat berguna dan bermanfaat bagi NKRI, khususnya bagi Jember,” pesan Wabup.

Wabup menyampaikan, SMK ini merupakan salah satu kebangaan masyarakat Jember, karena itu, sekolah ini patut mendapatkan apresiasi atas prestasi yang diraih di tingkat nasional dan internasional.

“Para taruna taruni yang diterima di berbagai lembaga di luar negeri ini, merupakan sebuah pengakuan yang sangat jelas bahwa keberadaan lembaga ini telah secara konkrit mendidik anak-anaknya untuk mengisi pembangunan di negara ini,” tegas Wabup.

Untuk itu, Wabup berpesan supaya memanfaatkan kesempatan ini dengan mengasah ilmu dan pengetahuan sebanyak-banyaknya, mereka memiliki tiga hal, yaitu keimanan dan ketaqwaan, kecerdasan, serta keterampilan.

“Ketiganya sudah digembleng di lembaga ini,” katanya

Satu hal yang menjadi kebanggan, lanjut Wabup, taruna taruni sekolah ini adalah calon pemimpin ke depan yang paham rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

“Semoga SMK ini akan menginspirasi lembaga yang sama, khususnya di Kabupaten Jember,” harapnya.

Wagub menyatakan, SMK ini sangat disiplin dalam menggebleng taruna taruninya, Menurutnya, jurusan SMK saat ini justru banyak terpusat pada jaringan dan mesin. Padahal industri yang potensial ini adalah teknologi pangan dan pariwisata.

“Maka kami ingin ada leaning match dengan prioritas industri kita ke depannya, dan apa yang dilakukan Puger ini adalah contoh,” ujarnya.

Jurusan di SMK ini menjadi prioritas untuk mendapatkan beasiswa magang. SMK ini juga akan didorong kualitasnya melalui bantuan dana yang diberikan oleh Pemprov Jatim.

“Kami minta SMK Puger ini menjadi teladan dan contoh bagaimana ini dilakukan. Kamki lihat dulu contoh Tistas (program pendidikan gratis dan tuntas) ini dimanfaatkan di SMK Puger,” ujarnya.

Wagub meminta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menyinergikan pembangunan SDM yang dilakukan di SMK ini dengan pembangunan sektor kelautan perikanan yang akan dilakukan di Puger.

“Kami mau dorong pembangunan SDM ini di Jember, karena disini suatu bangkitan sumber daya manusia, yang kemudian akan membuat Jember menjadi pusat yang bisa sinergi ekonomi Bondowoso dan Lumajang,” ungkapnya. (bud/yud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Jumlah Penduduk Jember Bertambah 204.003 Jiwa, Selama 10 Tahun Terakhir

Diterbitkan

||

Memontum Jember – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember pada Kamis 21 Januari 2021, secara resmi merilis hasil Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan pada tahun 2020 lalu.

Pelaksanaan rilis sendiri, digelar di Ruang Lobi Bupati Pemkab Jember, dengan dihadiri Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief dan Kepala BPS Jember, Arif Joko Sutejo.

Arif menjelaskan, berdasar hasil sensus penduduk yang dilakukan hingga September 2020 itu, BPS Jember mencatat jumlah penduduk di Jember mencapai 2.536.729 jiwa.

Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi.

“Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan,” katanya.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa.

Sedangkan apabila dilihat sejak pertama sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961 atau lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Jember bertambah sebanyak 1.037.910 jiwa atau naik sebesar 69,25 persen pada September 2020.

SP 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember sebesar 99 yang. Artinya, terdapat 99 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Jember pada tahun 2020.

SP 2020 merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Semuanya menggunakan metode mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah.

Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP 2020 menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan sebagai data dasar pelaksanaan sensus.

Wabup Muqit Arief mengatakan, hasil sensus itu sangat penting bagi pembangunan ke depan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu membutuhkan data untuk menentukan kebijakan, utamanya untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam waktu yang sama, BPS Pusat merilis data resmi populasi penduduk Indonesia berdasar SP 2020 sejumlah 270.203.911 jiwa.

Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2020 diperoleh melalui proses panjang, mulai dari Sensus Penduduk Online lalu pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data administrasi kependudukan (adminduk).

Berdasar data hasil SP 2020 Jember dengan SP 2020 nasional, persentase populasi Kabupaten Jember tidak sampai satu persen, atau sebesar 0,94 persen. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Jember

RS Paru Jember Diresmikan Plus Sebagai Rujukan Covid-19

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Jember – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan RS Paru di Jalan Nusa Indah No.14, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, sebagai RS rujukan khusus Covid-19, Rabu (30/12) tadi.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah, mengatakan sebagaimana rilis Menteri Kesehatan bahwa Jawa Timur per hari Selasa, 28 Desember 2020, terdapat 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena Covid-19. Menurutnya, atas kejadian itu menjadi peringatan untuk warga Jawa Timur, khususnya warga Jember, agar semakin waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Semakin dekat virus itu kepada orang-orang terdekat kita,” ucap Gubernur Khofifah.

Sementara itu, untuk memperluas pelayanan dan ikhtiar dalam menyelamatkan masyarakat, Pemprov Jawa Timur mendedikasikan RS Paru Jember, sebagai RS Rujukan Pasien khusus Covid.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan, di sejumlah daerah di Jawa Timur, masih marak ditemukan warga yang belum percaya dengan virus korona. “Masih banyak di daerah, termasuk di Jember, yang merasa ini di-covid-kan,” ujarnya.

Karena itu, dirinya berharap, edukasi kepada warga secara terbuka, detail dan masif perlu dilakukan kembali. Selain itu, Gubernur Khofifah menyampaikan mulai Kamis, 31 Desember 2020, diberlakukan jam malam dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai 04.00 WIB. (kom/jmb/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

MA Putuskan Tolak Pemakzulan Bupati Jember

Diterbitkan

||

Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.
Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.

Memontum Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan terhadap Bupati Jember, dr Hj Faida MMR, Selasa (8/12) tadi.

Dengan hasil putusan itu, maka dr Faida tidak jadi lengser sesuai dengan keinginan DPRD Jember. Putusan MA sendiri, terlihat dalam website kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam nomor register 2 P/KHS/2020 dengan tanggal masuk perkara pada 16 November 2020, menjelaskan mengenai pemohon adalah DPRD Jember, dengan termohon atau terdakwa Bupati Jember.

Ada pun hakim dalam perkara tersebut adalah Yodi Martono Wahyuniadi, hakim kedua Is Sudaryono, dan hakim ketiga Supandi. Adapun panitera pengganti Joko Agus Sugianto.

Perkara permohonan pemakzulan tersebut diputus pada 8 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan hak uji pendapat.

“Menolak permohonan hak uji pendapat,” demikian bunyi amar putusan MA yang dilansir website MA. Dalam putusan itu, juga belum dijelaskan alasan MA menolak permohonan DPRD Jember.

dr Faida sendiri, dimakzulkan DPRD Jember pada Juli 2020. Calon Bupati perseorangan yang maju melalui jalur idenpenden itu, dimakzul DPRD Jember, beberapa hari setelah Faida lolos verifikasi KPU Jember.

Sebagaimana diketahui, setiap pemakzulan kepala daerah harus disetujui oleh MA. Aturan itu didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 80 ayat (1) huruf a berbunyi.

Ada pun bunyinya, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada
Menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung, atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan sebagai berikut.

Pertama, melanggar sumpah atau janji jabatan. Ke dua, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. Ke tiga, melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j. Ke empat, melakukan perbuatan tercela. (dtk/sit)

Lanjutkan Membaca

Trending