Memontum Jember – Plh Bupati Jember, KH MB Firjaun Barlaman menghadiri rapat koordinasi (Rakor) tentang Universal Health Coverage (UHC) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/03/2023) tadi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tersebut dihadiri 38 kepala daerah se-Jawa Timur.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mendorong seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur mampu mencapai UHC sebesar 95 persen. Yakni, 95 persen dari jumlah penduduk daerah yang masuk atau tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dirinya menyebut, bahwa sejauh ini terdapat 21 daerah yang salah satunya adalah Kabupaten Jember, yang telah mencapai 95 persen UHC atau telah terkover JKN. Sisanya, Gubernur Khofifah menekan 17 daerah untuk segera mencapai 95 UHC.

“Kita berharap lebih banyak lagi yang masuk UHC. Maka Pak Sekda, saya minta hitung berapa sebetulnya kalau Pemprov akan ikut support supaya kabupaten/kota di Jatim bersama-sama masuk katehori UHC,” ujar Gubernur Khofifah.

Baca juga :

• Bangkitkan Ekonomi dan Jaga Inflasi, Pemkab Jember Gelar Pasar Ramadan dan Pasar Santri
• Plh Bupati Jember Sampaikan LKPJ 2022 dan Sampaikan Target Pendapatan Capai 95,57 Persen
• Rakor UHC bersama Gubernur Jatim, Capaian Jember Tembus 95 Persen dari Jumlah Penduduk
• Sidak Ketersediaan Bapokting, Disperindag Jember Pastikan Stok Aman Selama Ramadan
• RSD Soebandi Jember Kolaborasi Lakukan Operasi Perdana Pembuatan Anus

Dirinya melanjutkan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan mekanisme sistem rujukan yang lebih baik. “Bagaimana memastikan sistem rujukan berjenjang yang takes time itu bisa kita persingkat dengan sistem rujukan terintegrasi,” terang Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, mengatakan pada prinsipnya tugas dinasnya memfasilitasi Provinsi Jatim sesegera mungkin masuk ke UHC. Dimana 95 persen masyarakat Jatim bisa masuk kepesertaannya. “Adapun target UHC di 2024 adalah 98 persen,” terangnya.

Kadinkes Jatim juga menjelaskan, dampak dari sistem rujukan yang tidak baik, maka keterlambatan pasien menjadi hal yang mengganggu. “Kemudian terjadi over capacity dan lamanya antrean operasi sehingga akan mengganggu keamanan dan kualitas layanan, kepuasan pasien, keberlangsungan RS, maupun program-program pemerintah yang lain,” jelasnya. (kom/rio/gie)

Memontum Jember – Bupati Jember, Hendy Siswanto, membuka secara resmi Sekolah Lapang Gempa Bumi yang bertempat di Aula Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Jember, Kamis (16/03/2023) tadi.

Dalam pembukaan itu, Bupati Hendy menyampaikan bahwa sekolah lapang gempa bumi ini, merupakan pembekalan serta pelatihan khusus menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami, yang acapkali mengancam wilayah pesisir di Kabupaten Jember. “Kegiatan hari ini merupakan ikhtiar maksimal bagi kita masyarakat Jember, untuk menyelamatkan nyawa saudara kita di sepanjang pesisir Kabupaten Jember,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

• Bangkitkan Ekonomi dan Jaga Inflasi, Pemkab Jember Gelar Pasar Ramadan dan Pasar Santri
• Plh Bupati Jember Sampaikan LKPJ 2022 dan Sampaikan Target Pendapatan Capai 95,57 Persen
• Rakor UHC bersama Gubernur Jatim, Capaian Jember Tembus 95 Persen dari Jumlah Penduduk
• Sidak Ketersediaan Bapokting, Disperindag Jember Pastikan Stok Aman Selama Ramadan
• RSD Soebandi Jember Kolaborasi Lakukan Operasi Perdana Pembuatan Anus

Dirinya juga menyampaikan, bahwa bencana alam yang salah satunya berupa gempa bumi dan tsunami, itu bisa terjadi kapanpun. Oleh karenanya, membekali diri dengan pengetahuan yang maksimal mengenai mitigasi kebencanaan menjadi ikhtiar wajib bagi seluruh warga.

Bupati Hendy menambahkan, dari keterangan yang disampaikan dalam pemaparan Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno, menyebut bahwa daerah pesisir Kabupaten Jember, masuk kategori rawan tsunami. “Ketika terjadi gempa bumi, kita punya waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri. Maka dari itu , golden times itu harus benar-benar dimaksimalkan sesuai yang diajarkan para pemateri,” paparnya.

Dalam sekolah lapang ini, menghadirkan beberapa nara sumber yang diantaranya, seperti Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno, Kepala BPBD Jember, Sigit Akbari hingga Kepala BMKG Nganjuk Sumber Harto. (kom/rio/sit)

Memontum Jember – Bupati Jember, Hendy Siswanto, menyerahkan pembayaran hutang pengadaan wastafel Covid-19 tahun 2020 kepada para rekanan, Kamis (16/03/2023) tadi. Dirinya menyampaikan, bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Jember dan telah dimasukkan dalam LHP BPK RI 2021, Pemkab Jember wajib membayar hutang pengadaan wastafel sebesar Rp 31 miliar.

Adapun yang telah dibayarkan oleh Pemkab Jember, yaitu sebesar Rp 1.483.241.150 pada 2022 dan kepada 3 rekanan. Selanjutnya, pembayaran Rp 10.826.147.260 pada hari ini, Kamis (16/03/2023) kepada 15 rekanan. Sehingga, total yang telah dibayarkan senilai Rp 12.309.388.410.

Bupati Hendy menyampaikan, bahwa dirinya mengutamakan clean dan clear dalam menangani permasalahan ini. Bahkan, berkonsultasi langsung kepada KPK RI, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga:

• Bangkitkan Ekonomi dan Jaga Inflasi, Pemkab Jember Gelar Pasar Ramadan dan Pasar Santri
• Plh Bupati Jember Sampaikan LKPJ 2022 dan Sampaikan Target Pendapatan Capai 95,57 Persen
• Rakor UHC bersama Gubernur Jatim, Capaian Jember Tembus 95 Persen dari Jumlah Penduduk
• Sidak Ketersediaan Bapokting, Disperindag Jember Pastikan Stok Aman Selama Ramadan
• RSD Soebandi Jember Kolaborasi Lakukan Operasi Perdana Pembuatan Anus

“Di samping itu, juga curhatan dari kawan-kawan rekanan wastafel itu memang tidak bisa kita salahkan juga. Karena memang beresiko tinggi terhadap keberlangsungan perusahaannya. Namun, saya tegaskan bahwa Pemkab Jember mempunyai itikad baik terhadap masalah ini,” ujar Bupati Hendy.

Bupati Jember juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, pimpinan Pengadilan Negeri Jember, yang selama ini telah bersedia berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah ini.

Sekedar diketahui, proyek wastafel ini terjadi pada 2020 atau saat pemerintahan Bupati Jember dijabat Faida. Latar belakang adanya proyek ini, yakni saat masa pandemi Covid-19. Dimana, aktivitas mencuci tangan adalah salah satu rekomendasi Kemenkes RI untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Hanya saja, hingga masa jabatan Faida berakhir, proyek pengadaan wastafel itu tidak terbayarkan dan menjadi hutang. (kom/rio/gie)