Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akhirmya perbolehkan warga melakukan Shalat Idul Fitri di masjid maupun lapangan.

Padahal beberapa hari sebelumnya, dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Agama Kabupaten Jember masuk dalam kriteria kabupaten kota yang dilarang menggelar Shalat Id. Penyebabnya kota tembakau ini masih dalam Zona Oranye Covid-19.

Beda halnya saat pembahasan SE Gubernur terkait pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah wilayah Kabupaten Jember.

Baca Juga:

Setelah meminta pendapat dengan para ulama, tokoh ormas Islam, Bupati akhirnya memperbolehkan Shalat Id meskipun berada di wilayah Zona Oranye.

Namun demikian tetap dibatasi kapasitas jamaah yang boleh Shalat tidak lebih dari 15 persen dari jumlah kapasitas masjid.

Informasi itu disampaikan langsung Bupati Jember, Hendy Siswanto, usai melakukan rapat pembahasan soal pelaksanaan Shalat Id bersama para ulama, MUI Jember, Pengurus PCNU, Pengurus PD Muhammadiyah, dan sejumlah ormas Islam di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (10/05).

Diketahui terkait kebijakan bisa melaksanakan Shalat id meskipun berada di wilayah Zona Oranye ini. Sama dengan keterangan isi dalam Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 451/10180/012.1/2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah Pandemi Covid-19.

“Untuk masjid-masjid yang zona oranye (di Jember) bisa melaksanakan Shalat Id dengan kapasitas maksimal jemaah 15 persen,” kata Hendy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai rapat.

Namun demikian secara teknis nantinya, kata Hendy, para jemaah dan takmir masjid tetap harus melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan.

“Para jemaah salat untuk diukur suhu tubuhnya, kemudian jumlah jemaah dibatasi itu, jaga jarak antar jemaah dan diatur safnya,” kata Hendy.

Terkait pelaksanaan Salat Id ini, nantinya para PNS yang ada di lingkungan Pemkab Jember. Untuk ikut mensosialisasikan informasi soal aturan dan penerapan prokes dalam pelaksanaan Salat Id ini.

“Seluruh PNS yang ada 17 ribu orang di Kabupaten Jember itu, untuk membantu sosialisasikan ini. Sehingga akan menjadi jelas dan masyarakat tidak lagi resah,” katanya.

Pantauan dalam rapat pembahasan itu, diketahui para ulama sempat berargumen soal pelaksanaan Salat Id tersebut. Karena Adanya perbedaan soal zonasi wilayah yang diizinkan untuk menggelar Salat Id secara berjamaah di Masjid. Yang berbeda dengan Surat Edaran dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. (ed2)

Memontum Jember – Peringatan May Day pada 1 Mei tahun ini, Bupati Jember, Hendy Siswanto, dalam video ucapan yang diunggah oleh Dinas Kominfo Pemkab Jember, berharap adanya kemitran antara pekerja dan pengusaha.

“Mari jadikan momentum May Day, untuk membangun komitmen hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” kata Bupati Jember Hendy, dalam video unggahannya, Sabtu (01/05) tadi.

Baca juga:

• Petugas Gabungan Siap Cegah Pemudik Masuk Wilayah Jember
• Pemkab Jember Perbolehkan Warga Shalat Id di Masjid dengan Syarat Prokes Ketat
• Lerai Pertengkaran Cucu yang Menghajar Istrinya, Kakek di Jember Malah Terbunuh

Dengan terjadinya kemitraan yang baik dan harmonis antara pengusaha dan pekerja, menurut Hendy, dapat mendorong tumbuhnya sektor perekonomian yang pada akhirnya dapat untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Bupati yang juga mantan pengusaha ini, berpesan agar para pekerja meningkatkan kemampuan, kompetensi dan wawasan.

”Mari kita songsong masa depan dunia usaha Kabupaten Jember. Sehingga, mampu bersaing di era industri,” pesannya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember, Novi Cahyo Haryadi, mengatakan tahun ini tidak ada aksi unjuk rasa pada peringatan May Day. Karena, tahun ini karena dalam suasana puasa dan masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, FSPMI tetap membuat 5 tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya, tetap menolak UU nomor 11 tahun 2020 yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, karena dinilai tidak menguntungkan pekerja. “Tolak UU Cipta Kerja,” katanya.

Tuntutan FSPMI lainya, adalah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Daerah atau Perda tentang sistem jaminan pesangon dan Perda upah minimum berbasis klasifikasi usaha.

“Ke empat perbaiki sistem dan kinerja pengawasan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial di Jawa Timur,” paparnya. (rio/sit)

Memontum Jember – Bupati Jember, Hendy Siswanto, secara tegas melarang ASN dan masyarakat Jember untuk melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Bahkan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekad mudik, dipastikan akan mendapatkan sanksi.

Hal ini disampaikan Bupati Hendy, usai apel gelar pasukan bersama Polres Jember di Jl. Sudarman, Senin (26/04) tadi.

Baca juga:

• Petugas Gabungan Siap Cegah Pemudik Masuk Wilayah Jember
• Pemkab Jember Perbolehkan Warga Shalat Id di Masjid dengan Syarat Prokes Ketat
• Lerai Pertengkaran Cucu yang Menghajar Istrinya, Kakek di Jember Malah Terbunuh

Alasan Ji Hendy-panggilan akrab Bupati Jember ini, melarang semua orang mudik, karena dirinya tidak ingin terjadi lonjakan angka penularan Covid-19 di masyarakat. Bahkan, dengan tegas Bupati Hendy juga mengakui, bahwa dirinya adalah alumni (penyintas) Covid-19.

“Saya harus tegas, saya akui saya alumni (Penyintas) Covid-19. Untuk Lebaran tahun ini, tidak mudik, tidak mengurangi keberkahan kok,” tegas Ji Hendy.

”Bahkan salah seorang keluarga saya ada yang meninggal karena Covid-19,” imbuhnya.

Lebih jauh kata mantan birokrat kementrian perhubungan itu, sesuai arahan Kapolda Jawa Timur yang meneruskan kebijakan pemerintah tidak boleh mudik dari 22 April sampai 24 Mei 2021.

Sedangkan untuk ASN, ada aturan tegas sesuai dengan regulasi. “Tentunya ada sanksi jika ada ASN yang melanggar tetap mudik. Ikuti aturan yang ada di pos-pos penyekatan nantinya ada tes PCR. Nantinya ada Pos Pantau Penyekatan,” katanya.

Untuk angkutan umum, Hendy mengatakan, tetap untuk beroperasi. “Tidak ada larangan, tapi tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah pusat,” katanya.

Ia juga menambahkan, terkait mobil dinas yang ada di para pejabat. Tidak perlu dikumpulkan di kantor Pemkab Jember. “Untuk mobil dinas tetap ditaruh di rumah masing-masing pejabat,” ujarnya. (rio/ed2)