Jember, memontum – Dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja (Buruh) migran atau Desbumi (Desa Buruh Migran) yang ada di desa, pemerintah Desa diharapkan untuk terlibat, demikian disampaikan Bupati Jember dr Hj Faida MMr dalam sambutannya saat melihat kegiatan mantan Buruh Migran di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Kamis (21/11/2019) pagi.

Bupati menyampaikan, Dukuh Dempok merupakan salah satu desa dari 248 desa yang ada di Kabupaten Jember yang mempunyai unggulan, karena disini banyak komunitas dari buruh migran, sehingga kepala Desa mengambil inisiatif untuk membuat Perdes (peraturan Desa) tentang buruh migran, untuk mengantisipasi adanya warga di desanya menjadi pekerja buruh migran yang Ilegal.

“Karena Desa, merupakan pangkal dari baik buruknya, sukses atau tidaknya warga yang menjadi buruh migran, sebab ini merupakan wujud dan komitmen kita semua, untuk memberikan perlindungan dan juga semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya perhatian dari kepala desa Lanjut Bupati perempuan pertama di kabupaten Jember ini, Desbumi diresmikan pemerintah pusat yakni dalam bentuk program Desmigratif dari Kementrian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (KemenakerTrans) Republik Indonesia dan Inisiatif Desa Dukuh Dempok tersebut mendapat apresiasi dari Perserikatan bangsa bangsa (PBB).

“Kepala Desa kemarin juga diundang untuk mempresentasikan perihal buruh migran di Jenewa Swiss, oleh karenanya walau menjadi buruh migran masyarakat bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kebebasan mengambil jalan hidup, ” lanjutnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, oleh karena itu pemerintah Daerah akan membuat peratutan, yang pertama membuka peluang lapangan kerja di dalam Kabupaten lebih banyak, untuk kedua memberi kesempatan dengan pelatihan – pelatihan bagi tenaga kerja migran, ketiga memberi fasilitas untuk permodalan serta pendampingan buruh migran dan ke empat membantu pemasaran.

“Seperti, kalau disini ibu – ibu senang bikin batik, produk produk UMKM dan minuman – minuman sehat, nanti kita upayakan menjadi minuman resmi dalam kegiatan – kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong agar buruh Migran mendapatkan bantuan yang bisa dimanfaatkan seperti mesin jahit, untuk menyiapkan produk produk peralatan ibadah, karena di Jember sudah kita siapkan embarkasi umrah dan haji.

“Sehingga nantinya masyarakat menjadi Pusat bagian penting dari pusat ekonomi rakyat,” kata Bupati.

Desbumi ini Sambung Bupati, hadir sangat efektif, karena tidak ada seorangpun yang pergi menjadi buruh migran tanpa pantauan desa maka dari itu Desbumi dan Desmigratif di desa akan kita kembangkan pada desa desa lainnya, prioritasnya pada desa kantong – kantong buruh migran, karena pengawalan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terlalu jauh.

Diketahui terang Bupati, berkat kerja keras khususnya masyarakat buruh migran yang ada di desa Dukuh dempok dengan kegiatan – kegiatan yang ada kaitannya dengan buruh migran, suaranya mengaung sampai Jakarta bahkan sampai Jenewa Swiis di forum HAM Internasional.

“Itu semua berkat kerja keras buruh migrant dan pemerintah Kabupaten Jember serta Masyarakat,” pungkas Faida. (Tog/Yud/oso)

 

Jember, Memontum – Revitalisasi pembangunan Pasar Balung Lama, Kecamatan Balung disulap menjadi pasar tradisional representatif nan megah, terlebih biaya digelontorkan mencapai Rp 5.291.741.000.00.

Di papan proyek, tertulis kontraktor pelaksana oleh PT. Arkananta Putra Pratama Jember, Pengawas PT. Maksi Solusi Engineering dan Perencana CV. Stupa Ing dari Dana APBD 2019.

Menurut pantauan Memontum.com, pelaksanaan proyek konstruksinya dilakukan sejak 5 November lalu, namun hingga saat ini proses konstruksi diperkirakan sudah mencapai 27 persen.

Konsultan Pengawas yang sering dipanggil Hefen mengatakan, sejak pelaksanaan revitalisasi yang berlangsung 5 November, diperkirakan bisa selesai lebih cepat pada 25 Desember 2019.

“Disini ada kios, ada lapak kering, ada sumur resapan tiga unit, meja pakai keramik dan lantainya juga memakai keramik,” ungkap Hefen kepada Memontum.com, Selasa (19/11/2019) siang.

Lebih lanjut, Hefen menjelaskan, selama ini berkomunikasi antara mantri pasar dan pemborong sangat lancar, bahkan, saat ini berlangsung pengerjaan sloof kios, proyek terus dikerjakan dan material tidak pernah terlambat datang. Sehingga tidak menghambat dalam pengerjaannya.

“Semoga sesuai dengan fungsionalnya sebagaimana yang direncanakan para perencana dan orang dinas, sehingga masyarakat bisa benar benar merasakan manfaat pasar yang baru direhab dan berfungsi lebih baik untuk memperlancar serta meningkatkan kesejahteraan para pedagang yang ada di Pasar Balung Lama ini,” harap Hefen.

Sementara Mantri Pasar Balung Lama, Zainul Latif mengatakan, sejak 4 November lalu dari pihak pemborong telah melakukan pembongkaran kios pedagang, juga sebelum itu para pedagang sudah meninggalkan kiosnya masing masing.

Untuk relokasinya di utara pasar terdapat sekitar 14 kios sementara, hanya saja yang ditempati separuh pedagang dan lebih memilih Numpang pada toko sebelahnya, alasannya karena tempat penampungan sementara jauh dari pasar induk sehingga sepi pembeli.

“Yang dibongkar ini ada sekitar 90 kios, kami sudah berkomitmen bersama Bupati Faida untuk menempati kios yang baru nanti gratis, karena dana untuk membangun ini merupakan Dana APBD. Jadi harus gratis cuma kami harus memilih mana lapak pedagang sayur dan lapak kering pedagang kita zonasi karena kita memiliki konsep Pasar Tradisional Semi Modern,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar Pasar Balung Lama tersebut direvitalisasi semua dan akan membuat pedagang lebih nyaman dan pengunjung merasa senang.

“Kami juga akan merasa nyaman dalam pengelolaan, kita juga selalu komunikasi dengan paguyupan Pedagang Pasar Balung Lama karena mereka punya pemikiran yang sama untuk mewujudkan pasar ini menjadi bersih, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan,” harap Zainul.

Zaelani, salah seorang pedagang di Pasar Balung Lama mengaku beruntung dengan adanya revitalisasi pasar tersebut, karena hal itu dapat memberikan dampak positif secara aspek ekonomi dan stand yang digunakan pun akanmenjadi lebih strategis. Terlebih sejak dulu warga berharap adanya revitasasi pasar tersebut namun baru terealisasi saat ini. Sehingga pasar terlihat kumuh.

“Dengan adanya program ini kami mengucapkan syukur Alhamdulillah, cuma warga pedangang menghendaki jangan hanya separuh saja yang dibangun, kalau bisa revitalisasi ini secara total nanti ini sebagian yang belum terbangun pada program 2019 tidak dilanjutkan kembali, ” ujar Zaelani.

“Harapan lainnya mungkin, setelah ini selesai yang lain dilanjutkan tahun depan, sehingga pembangunan pasar balung lama ini akan menarik pengunjung untuk berbelanja, pasar balung menjadi pasar tradisional yang semi modern dan rame kembali,” pungkasnya. (tog/yud/oso)

 

Jember, Memontum – Usai mengikuti pendidikan dan peltaihan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Wisuda, 161 Kepala Desa di Kabupaten Jember langsung menyepakati dan mengakomodir persoalan HAM.

Selain itu, dalam kesepakatan tersebut juga agar mengimplementasikan persoalan HAM dan memasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Bhisma Perdana, perwakilan dari 161 kepala desa mengatakan bahwa pointnya ialah, setelah semua 161 kepala desa mendapatkan pelatihan tentang HAM itu, tujuan dan harapannya bisa mengimplementasikan persoalan HAM ini bisa diakomodir dan masuk dalam RPJMDes.

“Kedua kita bisa memproduksi hukum ini. Tentunya bisa sesuai dengan kepentingan HAM masyarakat,” katanya.

Jadi tadi, menurut kepala desa jubung fakta integritas itu ada dua hal. Jadi dorongan kepada semua kepala desa, untuk membuat produk hukum atau memasukkan unsur-unsur HAM ini kedalam RPJM yang ada di desa.

Bhisma mengaku, di desa itu ada namanya Perdes, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Jadi basis HAM ini, harus bisa masuk ke dalam semua sendi kehidupan yang ada di desa.

Sehingga, desa ini bisa menjadi ramah ataupun sebagai tempat yang benar-benar mengakomodir kepentingan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, khususnya jember.

“Termasuk perdesnya, tentu juga berlandaskan HAM,” jelasnya.

“Contoh kecil, dalam pembangunan pemdes didorong bagaimana kita mengabaikan kaum minoritas misalkan difabel. Ini bentuk yang bisa diambil pelajaran, dan banyak hal lainnya,” Bhisma berikan contoh. (gik/yud/oso)