Connect with us

Hukum & Kriminal

Gara-gara Penutupan Irigasi, Warga Jember Bentrok

Diterbitkan

||

Jember, Memontum – Warga desa yang pro dan kontra tentang penutupan saluran Irigasi di area saluran Irigasi yang terletak di Dusun Panggul Melati, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, bentrok dan saling baku hantam beberapa menit, Senin (2/12/2019) siang.

Tak hanya itu, bahkan ada sebagian dari warga hendak mengeluarkan senjata tajam, namun berhasil dicegah aparat petugas keamanan dari TNI dan Polri yang sedang berjaga-jaga dan warga lainnya.

Berdasarkan pantauan Memontum.com dan keterangan yang didapat di lokasi, peristiwa ini dipicu lantaran sebagian warga menolak pemberhentian ulu-ulu Desa (petugas pengatur air irigasi) bernama Hali, sehingga sebagai ungkapan emosinya, mereka melakukan penutupan saluran irigasi.

Kepala Desa Kepanjen Saiful Mahmud mengungkapkan, alasan warga menutup saluran irigasi, karena tidak setuju atas pemberhentian Hali sebagai ulu-ulu dan mereka menyatakan tidak menbutuhkan air di saluran itu untuk sawah mereka, padahal tidak sedikit masyarakat lainnya butuh air itu.

“Sekarang ini air lagi sangat dibutuhkan, malah tadi ada yang terlanjur ndaud (menanam padi) besok ini mau tanam, ini marah-marah itu, padahal dia belum siap membuat sumur alternatif jika tidak ada air,” kata Kepala desa yang kerap disapa Saiful saat ditemui Memontum.com di kantor desa.

Jika saluran air irigasi ditutup, sambungnya, di pastikan ada ratusan hektar sawah milik petani tidak bisa menanam padi pada musim padi tahun ini, atas permasalahan ini, pihaknya akan mengambil langkah-langkah mediasi.

“Kita undang instansi terkait meminta jalan keluarnya, sehingga tanpa ada salah satu pihak yang di rugikan, maunya seperti itu,” ungkapnya.

Sementara H Buhari salah satu warga yang mencegah pembongkaran cor penutup saluran irigas, menuturkan, masyarakat di situ memang sudah mengetahui jika ulu-ulu yang di berhentikan adalah seorang pekerja keras sehingga banyak petani yang senang kepadanya.

“Kenapa kok diberhentikan tanpa koordinasi dan musyawarah, langsung diganti orang lain, jadi lebih baik kalau ada masalah seperti ini tutup saja, agar nanti pihak pihak turun tangan dan kita ngomong,” terangnya. (rir/yud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Beredar Aduan Diduga Fasilitasi Terpidana Pil Koplo, Kalapas Jember jadi Sasaran ‘Tembak’

Diterbitkan

||

Memontum Jember – Sebuah surat aduan atau pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh seorang warga berinisial AHS, membuat ramai masyarakat Jember. Maklum, dalam surat aduan tertuju Polres Jember itu, juga ditembuskan kepada organisasi profesi kewartawanan di Jember. Mulai PWI, PWJ hingga IJTI.

Yang membuat ramai, adalah isi dari surat aduan. Masalahnya, di dalam surat aduan itu, mengurai dugaan praktik suap seorang terpidana atau warga binaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Jember.

Baca Juga:

    Ironisnya, surat aduan yang berisi praktik dugaan tersebut, kemudian dimanfaatkan sejumlah oknum wartawan untuk melakukan dugaan pemerasan terhadap pimpinan Lapas (Kalapas) dan warga binaan yang diketahui adalah terpidana kasus kepemilikan jutaan pil daftar G.

    Sementara dalam surat pengaduan masyarakat tersebut, menjelaskan kronologis bahwa AS, atau salah seorang warga binaan Lapas kelas II A Jember, yang mendapatkan kemudahan dengan keluar dari sel, difasilitasi oleh Kepala Lapas, Yandi Suwandi, dengan pengawalan oleh Agung Cahyono, Kaur Umum Lapas Kelas II Jember pada 11 April 2021. Sementara apa alasan terpidana tersebut dikeluarkan oleh Kalapas, tidak jelas.

    Wartawan media ini yang kemudian berusaha melakukan penelusuran, pun akhirnya mengetahui siapa sosok AS. Diketahui, dia juga biasa dipanggil Sri dan merupakan terpidana dalam kasus penjualan obat keras berbahaya atau pil koplo dengan barang bukti jutaan butir daftar G, yang berhasil diungkap Polres Jember di tahun 2019.

    Sri sendiri, dalam persidangan diputus majelis hakim dengan kurungan selama 6 tahun penjara. Namun, berdasarkan surat tersebut, dijelaskan selama ini telah beberapa kali mendapat fasilitas untuk keluar dari Lapas.

    Sebagai informasi, dalam Pasal 44 ayat (1) Permenkumham 3/2018, napi dengan kasus tindak pidana tertentu, boleh mendapatkan fasilitas asimilasi dengan salah satu syarat, jika telah menjalani 2/3 masa hukuman. Sedangkan Sri, dari vonis 6 tahun yang harus dijalaninya, baru menjalani 1 tahun.

    Kondisi ini, pun kemudian dimanfaatkan sekolompok wartawan yang salah satunya teridentifikasi berinisial EC, untuk meminta pihak Lapas membayarkan permintaan uang sebesar Rp 300 juta, jika ingin kasus tersebut aman dan tidak dijadikan bahan pemberitaan.

    Berdasarkan pengakuan salah seorang narasumber yang namanya minta dirahasiakan kepada awak media ini, Kalapas Yandi Suwandi saat itu merasa terganggu dengan upaya pemerasan. Kemudian, Yandi menyuruh salah seorang anak buahnya, untuk mengkondisikan agar AS dapat memenuhi permintaan EC, yang tidak seorang diri itu.

    Hanya saja, Sri yang saat itu tidak sanggup, akhirnya hanya mampu memberikan total Rp 12 juta. Dengan rincian, diberikan tiga tahap. “Rincian pemberian, pertama nominal Rp 2,5 juta pada 22 April 2021. Kemudian, Rp 3,5 juta pada 25 April 2021 dan Rp 6 juta pada 26 April 2021 atau dengan jumlah global Rp 12 juta,” kata narasumber tersebut melalui saluran telepon, Rabu (30/06) tadi.

    Menanggapi dugaan kasus ini, Yandi Suwandi, ternyata diketahui sudah purna tugas dan jabatannya sejak Rabu (30/06) tadi, sudah digantikan oleh Plt Kalapas Kelas 2A Jember, Sarwito. Namun, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Yandi malah mengaku tidak tahu-menahu dengan adanya kasus yang menuding dirinya terlibat dalam kasus pemberian izin khusus terhadap warga binaan.

    “Saya tidak merasa diperas dan tidak ada pemerasan. Saya biasa saja ini. Kalau ada kabar baik, saya sampaikan tidak ada masalah. Tidak benar itu (ada tudingan terhadap dirinya, red),” kata Yandi.

    Menurut Yandi, adanya tudingan terhadap dirinya, yang terlibat kasus pemberian izin masuk-keluar Lapas terhadap warga binaan, tidak benar. Serta, tuduhan bahwa dirinya menjadi korban pemerasan oknum wartawan, perlu diluruskan.

    “Saya rasa tidak ada itu (tudingan kepadanya). Persepsi masyarakat harus diluruskan. Ada oknum yang kemarin-kemarin itu (yang terlibat dugaan kasus pemberian fasilitas), ya ditangani inspektorat dan kantor wilayah. Saya rasa tidak ada masalah,” paparnya.

    Bahkan, orangnya (oknum yang diduga terlibat dugaan kasus pemberian fasilitas bagi warga binaan) sekarang juga sudah ditarik di Kanwil. “Itu aja,” sambungnya.

    Sementara itu, terkait apa yang disampaikan oleh Yandi, Kadiv Lapas Kanwil Kemenkumham Jatim, Hanibal, saat dikonfirmasi seusai acara Sertijab jabatan Kalapas Kelas 2A Jember, juga membenarkan jika dugaan kasus pemberian izin masuk keluar Lapas, kini ditangani Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.

    “Masalah itu sudah diperiksa Irjen dan Tim antar wilayah. Kita tunggu hasilnya dan memang benar,” kata Hanibal saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

    Menurutnya, pihaknya tidak tolerir dan kasus itu (harus) diselesaikan. Ditanya terkait dugaan pemerasan yang dialami Mantan Kalapas Kelas 2A Jember, Yandi Suwandi, dirinya mengaku tidak mendengar.

    “Pemerasan terhadap Kalapas, saya belum tahu dan tidak ada laporan. Kalau pun ada pemerasan itu, saya tidak dengar dan bukan masalah kami,” lanjutnya. Ditambahkannya, terkait dugaan kasus yang ada di wilayah Lapas Kelas 2A Jember, pihaknya tidak menghendaki. “Kami tidak menghendaki seperti itu. Apalagi, saat ini kami proses WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Pimpinan kami ada instruksi itu,” katanya. (rio/sit)

    Lanjutkan Membaca

    Hukum & Kriminal

    Seorang Oknum Polisi Disebut Penyedia Sabu untuk Empat Kades Jember ? Ini Faktanya

    Diterbitkan

    ||

    Memontum Jember – Penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan empat kepala desa (Kades) di Kabupaten Jember, menemukan fakta baru. Kasus yang sempat mengegerkan publik Jember ini, sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, dan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Jember.

    Keempat Tersangka tersebut adalah Kades Wonojati, berinisial MM (40), Kades Tempurejo, berinisial MA (48), Kades Tamansari, berinisial SK (44), dan Kades Glundengan, berinisial HH (52). Dalam perkembangan penyidikan kasus ini, nama anggota Polres Jember yang bertugas di Polsek, sempat disebut-sebut oleh seorang tersangka, yakni MM (Kades Wonojati).

    Baca juga:

      Tersangka MM dalam berita acara pemeriksaan pada Jumat (18/06) malam lalu, mengatakan kepada penyidik, dirinya mendapatkan sabu-sabu dari seorang polisi aktif berinisial DPW. Dugaan oknum itu, sekarang aktif dinas di Polres Jember.

      “Sesuai perkembangan hasil penyidikan kasus ini sehubungan nama polisi (Dinas Polres Jember) disebut dalam pemeriksaan MM (Kades Wonojati). Berkas perkaranya dilimpahkan ke Satreskoba Polres Jember,” ungkap Kasat Reskoba Polres Jember, AKP Dika Hadian, Senin (21/06) tadi.

      Menindaklanjuti pelimpahan berkas perkara dari Direktorat Reserse Nakorba Polda Jatim, pihaknya telah melakukan upaya pemeriksaan saksi-saksi dan membuat berita acara konfrontasi. “Kami sudah melakukan pemeriksaan dua saksi, yaitu terhadap MA (48) Kades Tempurejo Dan HH (52) Kades Glundengan. Hasilnya, keduanya menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi narkoba tersebut. Termasuk, dugaan oknum berinisial DPW (polisi, red),” ujarnya.

      Lebih lanjut dikatakan Kasat Reskoba, sementara dalam pemeriksaan terhadap DPW, dirinya mengaku tidak pernah melakukan transaksi dan memberikan apapun kepada MM. “Memang pada tanggal 06 Juni 2021, DPW sekedar mampir ke Rumah MM ( Kades Wonojati), karena mau berangkat Dinas Piket Malam di Polsek Wuluhan. Kepentingannya, hanya akan dikenalkan dengan HH (Kades Glundengan),” terangnya.

      Pernyataan DPW dalam pemeriksaan, juga dikuatkan dengan bukti petunjuk yang didapatkan pada Ponsel milik MM (Kades Wonojati) dan saksi-saksi. “Tidak ada bukti chatingan atau komunikasi yang mengarah pada transaksi narkoba dengan DPW,” imbuhnya.

      Sementara itu dari hasil berita acara konfrontasi saksi HH (Kades Glundengan), dirinya menyebutkan pada tanggal 06 Juni 2021, mendatangi rumah MM (Kades Wonojati) hanya bermaksud mau membayar hutang kepada MM. “Mereka hanya ngobrol-ngobrol, juga ada MA di sana. Pertemuan itu tidak lama, sekira 15 menit saja”, tambahnya.

      Persoalan dalam pemeriksaan awal, pernyataan MM (Kades Wonojati) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan konfrontasi kepada Penyidik Polres Jember. Dirinya mengungkapkan, pengakuan itu muncul karena merasa bingung ketika diperiksa di Polda Jatim.

      MM menjelaskan, sebenarnya hanya mengira-ngira saja kalau sabu-sabu yang ditemukan ditumpukan sandal di dalam rumahnya itu adalah barang milik DPW.

      “Jadi kesimpulan hasil penyidikan Satresnarkoba Polres Jember, bahwa barang sabu – sabu yang dinyatakan MM didapatkan berasal dari polisi berinisial DPW, tidak cukup bukti,” terangnya. (rio/sit)

      Lanjutkan Membaca

      Hukum & Kriminal

      Mantan Ketua KONI Jember Dipanggil Kejari

      Diterbitkan

      ||

      Memontum Jember – Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jember, Abdul Haris Afianto, Selasa (15/06/2021) siang, mendatangi Kejaksaan Negeri Jember. Kedatangan pengacara yang juga tokoh ormas Gagak Hitam itu memenuhi panggilan Kejari sekitar pukul 15.00 WIB.

      Saat dikonfirmasi ketika keluar dari dalam Gedung Korps Adyaksa itu, usai memenuhi pemanggilan selama kurang lebih 2 jam.

      Baca Juga:

        Alfin Gagak Hitam panggilan pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengungkapkan singkat alasan kedatangannya ke Kantor Kejari Jember.

        Kedatangannya ke Kejari Jember, untuk menyerahkan dokumen soal aktifitasnya selama menjabat sebagai Ketua KONI Jember.

        ”Cuman dimintai keterangan konfirmasi terkait LPJ Porprov. Sudah kita serahkan ke penyelidik, terkait aliran dananya ataupun aliran administrasinya,” katanya.

        Dokumen yang diserahkan menurut Alfin, diberikan itu terkait kegiatan Porprov 2019 lalu. Dokumen itu, katanya, sudah semua diserahkan lengkap.

        “Selebihnya tanya ke penyelidik saja. Ini pertama kalinya (datang ke Kajari), kita hanya memberikan data-data. Sudah kita serahkan semua,” sambungnya.

        Ditanya secara detail dokumen apa yang diberikan dan terkait hal apa hingga harus datang ke Kantor Kejari Jember. Alfin enggan menjelaskan detail.

        “Ada gak LPJnya? Ya saya serahkan, ada. Dah itu aja ya. Ini juga panggilan pertama,” ucapnya.

        Dilain pihak, Kasi Intel Kejari Jember, Agus Budiarto, saat dikonfirmasi juga enggan memberikan komentarnya. Saat ditemui di ruang kerjanya, Agus tidak memberikan jawaban apapun. Karena belum menerima informasi apapun dari penyelidik.

        “Saya belum tahu terkait adanya pemanggilan,” ucap Agus singkat.

        Sebagai informasi  beberapa waktu lalu KONI Jember diterpa isu miring soal dugaan penyelewengan dana bantuan hibah dari KONI Jatim. Pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VI 2019.

        Adanya isu miring itu, berangkat dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) KONI Jember yang ditengarai terdapat manipulasi tanda tangan hingga akuntansi ganda. Sebab diketahui dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jember. Juga ada anggaran pada kegiatan yang sama totalnya Rp 1,4 milyar untuk Porprov 2019 lalu. Sedangkan dana bantuan hibah dari KONI Jatim VI 2019 lalu, sebesar Rp 135,5 juta. (rio/ed2)

        Lanjutkan Membaca

        Trending