Connect with us

Pemerintahan

Faida Serahkan 67 DIPA

Diterbitkan

||

Faida Serahkan 67 DIPA

Jember, Memontum – Sejumlah 67 Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 kepada sejumlah satuan kerja di 2 kabupaten, yakni Jember dan Lumajang diserahkan Bupati Jember, dr Faida.

Penyerahan DIPA berlangsung di Ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (05 /12/ 2019) siang.

Dalam penjelasan bupati disebutkan DIPA yang diserahkan senilai Rp 2,1 Triliun, terdiri dari 45 DIPA senilai Rp 1,7 Triliun untuk Kabupaten Jember dan 22 DIPA senilai Rp 363 M untuk Kabupaten Lumajang.

Selain penyerahan DIPA, kuasa pengguna anggaran (KPA) di dua kabupaten menandatangani pakta integritas pelaksanaan APBD 2020, penandatangan pakta tersebut dilakukan bersama pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember.

Menurut Faida, pakta integritas dibuat untuk menjaga agar DIPA dipakai dengan baik untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. “Tidak untuk kepentingan pribadi ataupun lainnya,” ujar Faida.

Sementara di akhir tahun ini lanjut Faida, untuk DIPA 2020, sehingga sejak awal tahun 2020 kegiatan pembangunan sudah bisa berjalan dengan lancar dan penyerapan anggaran bisa lebih awal.

Bupati mengatakan, pesan presiden itu disampaikan kepada 67 satuan kerja penerima DIPA, karena menjadi amanat untuk menjalankan pembangunan.

“Bahwa kita harus bergerak bersama-sama. Kita awalkan persiapannya di tahun 2020, sehingga 2020 awal kegiatan sudah bergerak bersama-sama pula,” jelasnya.

Dari nilai anggaran Rp 1,7 Triliun di Kabupaten Jember, bupati menjelaskan, untuk Dana Desa sebesar Rp 400 miliar lebih.

“Karena dana desa setiap tahun memang meningkat, dana di Kabupaten Jember juga meningkat. Kita harus mengawal bersama-sama, karena mengelola anggaran besar tentu ada risiko besar,” ucapnya.

Meski demikian, dengan semangat integritas tegak lurus satuan kerja, DIPA akan tersalur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bud/yud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Polres dan Kejari Jember Gelar FGD

Diterbitkan

||

Polres dan Kejari Jember Gelar FGD

Jember, Memontum – Kepolisian Resor (Polres) Jember dan Kejaksaan Negeri Jember menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD ), dalam sinergitas Penanganan Perkara, menyamakan persepsi, pendapat dan implementasi.

Forum yang digelar di Audiotorium Hotel Aston yang berada di wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Selasa (21/01/2020) siang tersebut dibuka Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal SH SIK M.Hum dan kepala kejaksaan negeri (Kajari) Jember Prima Idhwan Mariza, SH, MHum.

Pelaksanaan FGD dalam sinergitas penanganan perkara. (ist)

Pelaksanaan FGD dalam sinergitas penanganan perkara. (ist)

Nampak FGD itu dihadiri oleh Pejabat utama Polres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember, Jajaran Kapolsek, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Reserse Narkoba dan para jaksa penuntut umum yang mencapai puluhan peserta.

Kapolres yang akrab dipanggil Alfian itu mengatakan, bahwa tujuan FGD untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pendapat atas implementasi penanganan perkara, karena tugas utama sebagai aparat penegak hukum adalah memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Untuk itu jaga komunikasi dan soliditas bersama instansi terkait,” katanya.

Kapolres kelahiran pulau garam Madura ini menekankan kepada jajarannya, agar memperbanyak persamaan pendapat dan menghindari perbedaan pendapat yang menghambat proses penegakan hukum.

“Jaga kekompakan penyidik dan JPU, sehingga memperkecil atau bahkan meniadakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di tahun Politik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jember,” tuturnya

Hal senada juga disampaikan Kajari Jember Prima Idhwan Mariza, S.H,M.Hum, Kejari mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjaga integritasnya, perbaikan di bidang sistem birokrasi merupakan kunci kepercayaan masyarakat.

“Ada hal-hal yang sebenarnya sederhana jangan dibuat rumit, Kalau bisa dipermudah jangan lagi dipersulit,” ujarnya.

Nampak, di penghujung acara, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal, memberikan Plakat kepada Kajari Prima Idhwan Mariza, SH,M.Hum sebagai tanda penguatan sinergitas antara Polres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember. (gik/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Lagi, Pemkab Jember Seleksi 4.000 Calon Penerima Beasiswa

Diterbitkan

||

Lagi, Pemkab Jember Seleksi 4.000 Calon Penerima Beasiswa

Jember, Memontum – Setelah tahun 2019 memberikan beasiswa sekitar 20 ribu mahasiswa, kembali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melakukan seleksi pada 4.000 mahasiwa sebagai calon penerima beasiswa dari Pemkab Jember.

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember, Edy Budi Susilo mengatakan, pada tahap kali ini, pemkab Jember memanggil pemohon beasiswa tahun 2020 untuk dilakukan test wawancara, test wawancara dilakukan di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (21/1/2020) siang.

Sejumlah Pejabat Pemkab Jember melakukan test wawancara kepada calon penerima beasiswa Pemkab Jember. (gik)

Sejumlah Pejabat Pemkab Jember melakukan test wawancara kepada calon penerima beasiswa Pemkab Jember. (gik)

“Mulai hari ini, selasa tanggal 21 Januari hingga 31 Januari 2020 pelaksanaan test wawancara mahasiswa tersebut, karena banyaknya pemohon, sesuai data yang kami terima ada sekitar 4.000 pemohon,” ujar Edy, saat ditemui wartawan di sela-sela seleksi, Selasa (21/1/2020) siang.

Edy mengaku, pada hari pertama Pemkab Jember mengundang 600 mahasiswa dan setiap harinya selama 7 hari kedepan, sedangkan bagi mahasiswa yang tidak hadir, dirinya telah menyiapkan pada tanggal 30 dan 31 Januari 2020.

“Mungkin masih ada kesibukan di kampus, ada diluar kota dan sebagainya, nanti kita siapkan waktu, hari terakhir, ” katanya.

Untuk penerima beasiswa sendiri, secara khusus harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jember, elain beberapa syarat yang lain dan melampirkan surat tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat.

“Ada 19 kriteria yang prioritas, diantaranya Hafidz dan Hafidzah, anak prestasi, anak kader posyandu, anak Pekerja Sosil Masyarakat (PSM), petani dan sebagainya,” paparnya.

Sedangkan, untuk beasiswa dari Pemkab Jember kata Edy, di prioritas bagi golongan warga tidak mampu, tetapi punya keinginan belajar dan kuliah sampai selesai.

“Bupati konsen untuk pendidikan anak-anak ini, agar Sumber Daya anak di kabupaten jember terus hingga usia lanjut,” ungkapnya.

Edy menerangkan, untuk mendapat beasiswa harus melalui tahapan -tahapan diantaranya, setelah test wawancara masih ada tahapan uji publik, layaknya atau tidaknya pemohon mendapat beasiswa dari Pemkab Jember.

“Setelah diwawancarai, baru kita uji publik, baru ketahuan nanti, yang mampu tetapi mengajukan beasiswa, maka akan kita cek, setelah uji publik,” pungkas Edy. (gik/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

3 Hari, Pendaftar PPK di KPU Jember Mencapai Ratusan

Diterbitkan

||

Beberapa pendaftar sedang melakukan penyerahan berkas. (gik)
Beberapa pendaftar sedang melakukan penyerahan berkas. (gik)

Jember, Memontum – Sejak dibukanya pendaftaran atau perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Jember, ratusan orang dari 31 kecamatan se-Kabupaten Jember melakukan pendaftaran.

“Terhitung sejak dibukanya pendaftaran dan penyerahan berkas calon PPK di KPU Jember, sejak dari tanggal 18 Januari kemaren hingga sekarang Senin 920/1/ 2020) sekitar pukul 13.00 siang, tercatat sudah sekitar 170 an pendaftar, Jadi rata-rata perharinya berkisar 50an orang yang mendaftar, ” terang Andi Wasis Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Senin (20/1/2020) siang di kantornya.

Menurut Andi Wasis, salah satu syarat pendaftar harus jujur, tidak bergabung dengan partai (pengurus Partai) selama 5 tahun atau sudah keluar dari anggota partai.

“Kalau memang pernah ikut partai, jadi kader partai atau pengurus partai itu harus mengisi surat pernyataan, kan ada batasan, lima tahun, jadi sebelum itu tidak bisa,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Jember diperkirakan sekitar bulan maret 2020, setelah rekrutment verifikasi selesai, baru ke tahap PPS dan pendaftaran tetap di KPU Kabupaten.

“Kalau sekarang kepengurusan badan Ad Hock sekarang terbuka, kalau dulu nama atas saran-saran kepala desa, tapi kalau sekarang ada Undang-undang nomor 1 tahun 2015 maupun Undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang membentuk PPK dan PPS yaitu KPU secara langsung dan Rekrutmentnya secara terbuka,” tegasnya. (gik/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Trending