Connect with us

Pemerintahan

Bupati dan Ketua DPRD Lombok Barat, “Belajar” ke Bupati Faida

Diterbitkan

||

Bupati Lombok Barat dan Bupati Jember saling memberikan cenderamata
Bupati Lombok Barat dan Bupati Jember saling memberikan cenderamata

Jember, Memontum – Bupati Jember dr Hj Faida MMR menerima kunjungan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat beserta rombongan, di pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (19/12/2019) siang.

Kedatangan Bupati lombok Barat Fauzan Khalid beserta rombongannya tersebut, bertujuan untuk belajar kepada Bupati Jember dr. Faida, tentang memfasilitasi masyarakat dalam jaminan sosial.

Fauzan Khalid mengaku, sangat terkesan dengan terobosan Bupati Faida yang memfasilitasi masyarakatnya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan beasiswa.

“Tujuan kami ke jember, ingin belajar terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan, kami ingin mengikuti jember, walaupun tidak bisa 100 persen, konteks keikut sertaan masyarakat di bidang tenaga kerja,” katanya.

Tadi dirinya beserta rombongan, yang utama sudah banyak mendapatkan banyak penjelasan dari Ibu Bupati, bagaimana Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jember, melakukan semacam fasilitasi, kepada masyarakat untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan.

“Selain itu, semua cerita tentang pengalaman, termasuk problem kemasyarakatan,” akunya.

Usai mendapat penjelasan, Bupati yang akrab dengan sapaan Khalid ini mengungkapnya, tadi langsung intruksikan Kadis tenaga kerja lombok barat, untuk meminta dan mengcopy semua peraturan bupati, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena setiap pemerintah punya tujuan yang sama terkait perkembangan kotanya dan termasuk pendidikannya, misalnya, kepada kelompok masyarakat yang termarjinalkan, dan itu dia akui sangat luar biasa, meskipun bukan tahun depan, program ini bisa di contoh.” ungkapnya.

“Karena itu terobosan yang luar biasa, mungkin ini kelebihan perempuan yang bisa memimpin dengan telaten, dalam menyisir anggaran dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat langsung,” pujinya.

Sedangkan, Bupati Jember dr. Faida mengatakan memang kepala daerah itu saling berkunjung satu sama lain. Karena setiap kepala daerah beda pengalaman, maka dari itu saling sharing, untuk mempercepat pembangunan.

“Hari ini yang kita bahas, kita saling belajar dan saling mengisi untuk bertukar pikiran tentang perlindungan tenaga kerja, ini yang study tirukan oleh Lombok barat,” tuturnya.

Faida menyatakan wajib apabila bertukar pikiran, karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda, menurutnya, semua kepala daerah punya niatan yang besar yang sama. Tetapi, struktural di bawah harus mengimbangi, dan bagaimana lain-lainnya.

“Tadi juga ingin tahu, bagaimana melindungi tenaga kerja, termasuk honorer. Juga bagaimana penganggarannya, bagaimana regulasinya, tadi juga diajak, ketua dan wakil DPRD Lombok barat, supaya saling memahami dan itu perlu perhatian khusus dalam penganggaran,” tegasnya.

Untuk lombok barat, sambung bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember, karena tadi juga OPD juga diajak semua kesini ini, untuk mendukung niat baik Bupati dan ketua DPRD, untuk segera mewujudkan apa yang di maksud, yakni melindungi tenaga kerjanya dengan jaminan sosial. (gik/yud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Jumlah Penduduk Jember Bertambah 204.003 Jiwa, Selama 10 Tahun Terakhir

Diterbitkan

||

Memontum Jember – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember pada Kamis 21 Januari 2021, secara resmi merilis hasil Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan pada tahun 2020 lalu.

Pelaksanaan rilis sendiri, digelar di Ruang Lobi Bupati Pemkab Jember, dengan dihadiri Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief dan Kepala BPS Jember, Arif Joko Sutejo.

Arif menjelaskan, berdasar hasil sensus penduduk yang dilakukan hingga September 2020 itu, BPS Jember mencatat jumlah penduduk di Jember mencapai 2.536.729 jiwa.

Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi.

“Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan,” katanya.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa.

Sedangkan apabila dilihat sejak pertama sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961 atau lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Jember bertambah sebanyak 1.037.910 jiwa atau naik sebesar 69,25 persen pada September 2020.

SP 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember sebesar 99 yang. Artinya, terdapat 99 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Jember pada tahun 2020.

SP 2020 merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Semuanya menggunakan metode mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah.

Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP 2020 menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan sebagai data dasar pelaksanaan sensus.

Wabup Muqit Arief mengatakan, hasil sensus itu sangat penting bagi pembangunan ke depan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu membutuhkan data untuk menentukan kebijakan, utamanya untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam waktu yang sama, BPS Pusat merilis data resmi populasi penduduk Indonesia berdasar SP 2020 sejumlah 270.203.911 jiwa.

Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2020 diperoleh melalui proses panjang, mulai dari Sensus Penduduk Online lalu pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data administrasi kependudukan (adminduk).

Berdasar data hasil SP 2020 Jember dengan SP 2020 nasional, persentase populasi Kabupaten Jember tidak sampai satu persen, atau sebesar 0,94 persen. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Jember

RS Paru Jember Diresmikan Plus Sebagai Rujukan Covid-19

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Jember – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan RS Paru di Jalan Nusa Indah No.14, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, sebagai RS rujukan khusus Covid-19, Rabu (30/12) tadi.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah, mengatakan sebagaimana rilis Menteri Kesehatan bahwa Jawa Timur per hari Selasa, 28 Desember 2020, terdapat 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena Covid-19. Menurutnya, atas kejadian itu menjadi peringatan untuk warga Jawa Timur, khususnya warga Jember, agar semakin waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Semakin dekat virus itu kepada orang-orang terdekat kita,” ucap Gubernur Khofifah.

Sementara itu, untuk memperluas pelayanan dan ikhtiar dalam menyelamatkan masyarakat, Pemprov Jawa Timur mendedikasikan RS Paru Jember, sebagai RS Rujukan Pasien khusus Covid.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan, di sejumlah daerah di Jawa Timur, masih marak ditemukan warga yang belum percaya dengan virus korona. “Masih banyak di daerah, termasuk di Jember, yang merasa ini di-covid-kan,” ujarnya.

Karena itu, dirinya berharap, edukasi kepada warga secara terbuka, detail dan masif perlu dilakukan kembali. Selain itu, Gubernur Khofifah menyampaikan mulai Kamis, 31 Desember 2020, diberlakukan jam malam dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai 04.00 WIB. (kom/jmb/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

MA Putuskan Tolak Pemakzulan Bupati Jember

Diterbitkan

||

Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.
Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.

Memontum Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan terhadap Bupati Jember, dr Hj Faida MMR, Selasa (8/12) tadi.

Dengan hasil putusan itu, maka dr Faida tidak jadi lengser sesuai dengan keinginan DPRD Jember. Putusan MA sendiri, terlihat dalam website kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam nomor register 2 P/KHS/2020 dengan tanggal masuk perkara pada 16 November 2020, menjelaskan mengenai pemohon adalah DPRD Jember, dengan termohon atau terdakwa Bupati Jember.

Ada pun hakim dalam perkara tersebut adalah Yodi Martono Wahyuniadi, hakim kedua Is Sudaryono, dan hakim ketiga Supandi. Adapun panitera pengganti Joko Agus Sugianto.

Perkara permohonan pemakzulan tersebut diputus pada 8 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan hak uji pendapat.

“Menolak permohonan hak uji pendapat,” demikian bunyi amar putusan MA yang dilansir website MA. Dalam putusan itu, juga belum dijelaskan alasan MA menolak permohonan DPRD Jember.

dr Faida sendiri, dimakzulkan DPRD Jember pada Juli 2020. Calon Bupati perseorangan yang maju melalui jalur idenpenden itu, dimakzul DPRD Jember, beberapa hari setelah Faida lolos verifikasi KPU Jember.

Sebagaimana diketahui, setiap pemakzulan kepala daerah harus disetujui oleh MA. Aturan itu didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 80 ayat (1) huruf a berbunyi.

Ada pun bunyinya, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada
Menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung, atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan sebagai berikut.

Pertama, melanggar sumpah atau janji jabatan. Ke dua, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. Ke tiga, melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j. Ke empat, melakukan perbuatan tercela. (dtk/sit)

Lanjutkan Membaca

Trending