Connect with us

Kabar Desa

Pengambilan Stempel Sejumlah RT/RW di Desa Tamansari “Timbulkan Tanda Tanya”

Diterbitkan

||

Sejumlah RT saat diwawancarai Memontum.com di salah satu rumah RT. (rir)
Sejumlah RT saat diwawancarai Memontum.com di salah satu rumah RT. (rir)

Kinerja Pelayanan Terganggu?

Memontum Jember – Penarikan stempel dan buku rekening beberapa ketua RT/RW yang berada di Dusun Gondosari Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa alasan dan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu, menimbulkan keresahan dan tanda tanya besar.

Penarikan itu disebut-sebut saksi, dilakukan aparat desa mengatasnamakan pemerintah desa (Pemdes).

Mereka (ketua RT/RW) menilai dengan ditariknya stempel, secara otomatis akan mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hal ini bisa menimbulkan kecurigaan yang bermacam-macam, semisal dugaan akan adanya pergantian ketua RT/RW.

Salah satunya Ketua RT 03 RW 23 Dusun Gondosari Sunoko mengaku, sudah sebulan lebih tidak lagi memegang stempel RT, karena telah diminta pihak aparat desa untuk di kumpulkan dengan tanpa alasan.

“Saya disuruh ngumpulkan, ya saya kumpulkan, saya gak tahu untuk apa tapi kok belum dikembalikan, yang nyuruh ngumpulkan pak bayan, ” terang Sunoko.

Akibat penarikan stempel itu, kata Sunoko, pihaknya tidak bisa lagi bekerja dengan maksimal, sehingga pelayanan masyarakat terganggu, seperti ketika warga hendak mengurus surat – surat atau kepentingan lainnya yang berhubungan dengan RT.

“Pastinya warga kan mengurus surat atau kepentingan lainya yang membutuhkan surat pengantar RT harus melalui dirinya terlebih dahulu sebagai pejabat pemangku wilayah di tingkat RT,” katanya.

Dia berharap, stempel RT yang kini telah beralih ke tangan pihak lain segera dikembalikan, karena stempel tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka melayani masyarakat.

“Gimana terus memberi stempel untuk pelayanan kalau stempelnya gak ada,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Sukarno Sastro Ketua RT 04 RW 22 Dusun Gondosari Desa Tamansari. Pihaknya mengaku hanya butuh kepastian dan kejelasan terkait penarikan stempel ini.

“Kalau masalah jabatan RT saya gak seberapa masalah, yang saya minta itu kepastian, apa diganti atau tidak.Kalau ada kepastian kan enak gitu lho,” ujar Sukarno.

Jika memang ada pergantian ketua RT lanjut Sukarno, pihaknya mengatakan rela gak apa-apa, namun harus ada konfirmasi pemberhentian terlebih dahulu.

Dia mengaku memang mendengar isu akan adanya pergantian RT/RW di Dusun Gondosari. Informasi itu ia dengar dari Staf Desa dan Anggota BPD, (hanya Sukarno tidak menyebut nama) saat dipanggil menghadap kedua Pejabat Desa.

“Bahwasannya saya (Sukarno), sudah dicoret diganti dengan yang baru itu, katanya salah satu staf desa dan BPD itu, langsung bicara sama saya, memanggil saya, kamu sudah di ganti, gantinya ini,” ujar Sukarno.

“Saya butuh kepastiannya, tidak menggantung seperti sekarang ini, kalau diberhentikan ya diberhentikan saja, namun harus ada surat pemberhentian,” imbuhnya.

Terkait dengan permasalahan itu Kepala Desa Tamansari Sugiarto saat hendak dikonfirmasi memontum.com di kantornya, sedang tidak ada di kantor dan dihubungi melalui telepon seluler maupun WhatsApp belum memberi jawaban.

“Pak Kades sedang ada rapat di Kantor Kecamatan Wuluhan,” kata salah satu Staf Desa. (bud/yud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Desa

Jelang Idulfitri, Pemdes Curahtakir Pasang Portal

Diterbitkan

||

Siti Kholifah diperiksa saat akan masuk Desa Curahtakir oleh petugas. (tog)
Siti Kholifah diperiksa saat akan masuk Desa Curahtakir oleh petugas. (tog)

Memontum Jember – Guna memutus penyebaran Virus Corona dan memutus mata rantai penyebaran covid -19, H -7 menjelang Idulfitri Pemerintah Desa (Pemdes) Curahtakir Kecamatan Temporejo memperketat penjagaan di pos penjagaan Covid – 19.

Di pos penjagaan tersebut Pemdes Curahtakir memasang palang pintu (portal) buka – tutup, untuk penjagaan pemdes melibatkan keamanan desa (Hansip), perangkat desa serta masyarakat setempat dan dilakukan selama 24 Jam.

Kades Cutahtakir Bunari Untung usai di konfirmasi memontum.com. (tog)

Kades Cutahtakir Bunari Untung usai di konfirmasi memontum.com. (tog)

Menurut Kepala desa (kades) curahtakir Bunari Untung mengatakan hal itu dilakukan oleh Pemdes Curahtakir berdasarkan hasil musyawaroh bersama 3 pilar dan tokoh masyarakat untuk mempertahankan desa Curah takir Zero Kasus.

“Sambil mendata tamu dari luar kota apalagi dari Zona merah dan Tenaga kerja Indonesia dari luar negeri, karena masyarakat sini banyak yang menjadi TKI maupun TKW di luar negeri.” ujar Bunari, Minggu (17/5/2020) siang.

Apabila ditemukan adanya TKI/TKW dari desa yang datang langsung Lanjut Bunari, diwajibkan untuk masuk karantina di Jember sport Garden (JSG) Jember selama 14 Hari sampai pihak satgas Covid – 19 kabupaten memperbolehkan pulang.

“Sehingga tidak sampai masuk ke desa kami apalagi ketemu keluarga kita berlakukan ini dengan ketat dengan melibatkan Babinsa,Bhabinkamtibmas serta Puskesmas Temporejo, ”tegasnya.

Upaya pemerintah Curahtakir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona /covid- 19 .disaat menjelang hari raya Idulfitri 1441 H tahun 2020 M disambut baik oleh warga.

Siti Holifah salah satu warga Temporejo mengatakan mengapresiasi langkah kongkret dari pemdes Curahtakir untuk melakukan upaya pengetatan, Dia mengatakan langkah tersebut cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus corona di desanya.

“Apalagi sekarang menjelang Hari Raya Idulfitri biasanya masyarakat berbondong bondong untuk mudik ke kampung halamannya, tepat saya setuju supaya kondisi desa Curahtakir terbebas dari Virus corona, ” ungkap Holifah. (Tog/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Kabar Desa

Warga Watu Ulo Jember Pertanyakan Belum Ada Realisasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan

Diterbitkan

||

Warga Watu Ulo Jember Pertanyakan Belum Ada Realisasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan

Memontum Jember – Ratusan masyarakat Dusun Watu Ulo mengadakan pertemuan dan sekaligus mempertanyakan permohonan hak pengelolaan hutan bagi masyarakat desa hutan untuk ikut serta menjadi penggarap/penggelola sumberdaya hutan yaitu melalui mekanisme program perhutanan sosial ke perhutani yang sudah hampir 2 tahun belum terealisasi, di rumah kasun Dusun Watu ulo desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Kamis (7/5/2020) siang.

Pertemuan yang difasilitasi para pemangku kepentingan Wilayah diantaranya, Camat Ambulu Drs Sutarman, kepala Asisten Perhutani (Asper) bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Wuluhan Sutiyono, Kepala Desa Sumberrejo Riyono Hadi, Kapolsek Wuluhan AKP Sudaryanto dan Komandan Koramil Arm. Anton Hermawan yang masing masing didampingi jajarannya.

Masyarakat mempertanyakan hak. (tog)

Masyarakat mempertanyakan hak. (tog)

Camat Ambulu Drs Sutarman saat mengatakan, warga dusun Watu Ulo menanyakan bukan menuntut, karena keinginan warga mempunyai lahan dari program perhutanan sosial yang sudah dua tahun lalu merasa terakomodir, namun sampai sekarang tidak teralisasi.

“Itu disebabkan karena adanya suatu janji dari beberapa orang, ” katanya disela-sela pertemuan.

Menurut Sutarman, mereka menanyakan karena kurangnya pemahaman tentang permohonan hak pengelolahan hutan bagi masyarakat desa hutan untuk ikut serta menjadi penggarap/penggelolah sumber daya hutan yaitu melalui mekanisme program perhutanan sosial.

“Padahal, diketahui salah satu syarat warga bisa mengelolah lahan perhutanan sosial harus terlabih dahulu menjadi anggota lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),” terang Sutarman.

“Masyarakat cukup hanya mengumpulkan KTP dan KK, mamum juga melihat dari status sosial, jadi tidak semua bisa direkrut menjadi anggota LMDH, ” Imbuhnya.

Asper BPKH Wuluhan Sutiyono mengatakan, memang terkait program pemerintah tentang perhutanan sosial dan perhutani sebagai pengelola atau yang mewakili pemerintah untuk mengelola hutan terbuka pada masyarakat dan hampir 2 tahun lalu masyarakat dusun watu ulo yang diwakili LMDH Tunas Harapan mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan.

“Kita terus membantu memfasilitasi pengajuan dari beberapa usulan KPH Jember dan masyarakat Jember ke Kementrian dan yang turun baru sekitar 20 LMDH, termasuk LMDH Tunas Harapan,” ujarnya.

Memang lanjut Sutiyono, kita sendiri tidak bisa menentukan karena itu wewenang dari petugas Kementrian, akan tetapi tetap terus kita kawal untuk segera diadakan pengecekan kebawah biar ada status pengakuan dan perlindungan bagi penggarap yang ada di desa ini.

“Kami juga berharap, apabila segera terealisasi kita bisa bekerjasama, juga kita dibantu dari pihak keamanannya dan nanti dari hasil pertaniannya juga masuk ke kas Negara juga termasuk PNDP, jadi kita saling menguntungkan,” jelasnya.

Sementara Imam ketua LMDH Tunas Harapan, menjelaskan bahwa semua sudah tercaver hanya tinggal menunggu proses, memang proses ini tidak mudah karena harus mengusulkan kepada Kementrian lingkungan hidup di Jakarta, terkait persyaratan semua sudah lengkap.

“Kami berharap masyarakat yang sudah mendapatkan edukasi dari para pemangku kepentingan bisa tenang, kita tunggu, tidak perlu melakukan kerumunan masa seperti ini, apalagi sekarang dilarang adanya kerumunan masa terkait pandemic virus covid – 19, ” terangnya. (tog/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Kabar Desa

Masa Pandemi Covid – 19, Pemdes Tutul Bagikan BLT ke 346 KK warga

Diterbitkan

||

Memontum, Jember – Di tengah Pandemi Covid -19, sebanyak 346 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin warga Desa Tutul Kecamatan Balung, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 dari pemerintah desa melalui anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp 600.000, penerimaan dilakukan di Aula Kantor Desa.

Penentuan penerima BLT tersebut ditentukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dilakukan sebanyak dua kali yakni, pertama sosialisasi perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa, selanjutnya penjaringan calon penerima BLT serta penentuan penerima.

Mbah Karni saat usai terima BLT di Aula Desa Tutul. (ist)

Mbah Karni saat usai terima BLT di Aula Desa Tutul. (ist)

“Dalam Musdesus yang kedua disepakati bahwa kreteria penerima BLT yakni warga kurang mampu dan yang belum tersentuh bantuan sosial lainnya dan sesuai dengan data yang sudah terverifikasi ada 346 kepala keluarga penerima,” ujar Babinsa Desa Tutul Serda Anang Budiadi, Rabu (6/5/2020) siang.

Zainul Arifin sekretaris desa Tutul menyampaikan, pembagian BLT tahap pertama tersebut diberikan pada 346 KK sesuai dengan data yang telah terverifikasi dan masing – masing KK, menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu dan untuk yang belum mendapatkan pada tahap pertama akan mendapatkan pada tahap berikutnya.

“Apabila ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu yang belum terdata, silahkan berkoordinasi dengan ketua RT/RW setempat dan tim relawan Satgas covid -19 dari Desa Tutul untuk membantu melakukan pendataan, ” ujar Zainul.

Sementara itu Mbah Karni (80) salah seorang penerima BLT asal dusun Kebonan, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Desa Tutul dan Bupati Jember atas bantuan langsung tunai yang diberikan, karena dimasa pandemic Covid – 19 bantuan tunai seperti sekarang ini sangat diharapkan
masyarakat yang Ekonomi lemah.

“Semoga bantuan seperti ini akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ekonomi lemah, agar meringankan beban ekonomi di masyarakat, ” ungkapnya. (tog/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Trending