Connect with us

Berita

Langgar PSBB Corona Tak Dapat Dipidana, Analisa Ahli Hukum Administrasi Negara Dr Nuryanto A Daim SH MH

Diterbitkan

||

Langgar PSBB Corona Tak Dapat Dipidana, Analisa Ahli Hukum Administrasi Negara Dr Nuryanto A Daim SH MH

Memontum Lumajang – Menurut hukum, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus corona atau Covid-19 yang sedang diberlakukan di beberapa daerah, tidak semua dapat ditangkap dan dipidana dengan dasar Peraturan Penerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Karena sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU) dan Perda saja. Hal itu disampaikan Pakar Hukum dari Universitas Wijaya Putra Surabaya Dr. Nuryanto A Daim SH MH. Saat wawancara dengan wartawan memontum.com di Lumajang, Minggu (4/5/2020).

Menurutnya, seharusnya, sanksi PSBB paling tinggi hanya denda, itu yang dapat dilakukan Daerah tapi dalam bentuk Perda, bukan Pergub, Perwali atau Perbup. Sekarang yang mengeluarkan aturan PSBB adalah Bupati/Walikota dan bukan Perda yang melibatkan DPRD. Di mana ada representasi masyarakat di dalamnya, sehingga terdapat legitimasi pada produk hukum yang dibuatnya.

“Dalam penanganan dampak penyebaran virus Covid 19 ini, Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 (tiga) UU yang dapat diterapkan dalam konteks menghadapi pandemi virus corona Covid-19. Tiga UU tersebut yakni: UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Kekarantinaan Kesehatan,” terangnya.

Dijelaskan, Kalau kita mengacu pada UU tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Sedang yang diterapkan sekarang UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkannya PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada UU Kesehatan maupun UU Wabah Penyakit.

Dengan demikian yg dapat ditindak oleh Polisi dan PPNS adalah Pelanggar PSBB menurut Ps. 59 UU Kekarantinaan Kesehatan:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagiandari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuanmencegah meluasnya penyebaran penyakitKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

“Jadi hakikat PSBB itu tidak termasuk pembatasan lalu lintas keluar masuk wilayah/Kota. Karena itu merupakan ranah karantina wilayah (lockdown). Jika ada warga yang mudik atau pulkam kemudian ditindak ini adalah maladministrasi,” jelasnya.

Sebenarnya political will Rezim Jokowi yang berkuasa saat ini, kata Doktor Ahli Hukum Administrasi Negara itu, kebijakan yang dikehendaki bukan PSBB tetapi karantina wilayah (lockdown). Nampak sekali dari praktek penerapan di lapangan, dengan adanya pemeriksaan lalu lintas di perbatasan wilayah, Kabupaten, Kota dll.

“Tetapi karena adanya syarat yang sangat berat yang harus ditanggung Pemerintah Pusat, diantaranya adalah kecukupan kebutuhan pangan setiap warga yang wajib ditanggung oleh pemerintah dan juga pemenuhan kebutuhan pangan untuk hewan ternak dan piaraan juga wajib disediakan juga,” ungkapnya.

“Di samping dampak ekonomi yang serius, jika semua akses lalu lintas baik, darat maupun laut dan udara yang harus ditutup tentu akibatnya sangat serius bagi pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya. (adi/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Lagi, PMI Jember Kuburkan Pasien PDP

Diterbitkan

||

Proses pemakaman jenazah (Ist)
Proses pemakaman jenazah (Ist)

5 X Pemakaman PDP Covid-19

Memontum, Jember – Kembali, mobil layanan pengantar Jenazah Palang Merah Indonesia (PMI) Jember mengantar pasien covid-19 yang terkonfirmasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari salah satu Rumah sakit rujukan di Jember.

Kali ini mobil pengantar dengan 5 petugas menggunakan APD lengkap sesuai dengan protokol Covid – 19 mengantarkan jenazah seorang laki – laki warga desa Pondokrejo kecamatan Tempurejo ke TPU Desa Pondokrejo.

Sebelum jenazah dimakamkan, salat jenasah dahulu. (ist)

Sebelum jenazah dimakamkan, salat jenasah dahulu. (ist)

“Ini sudah yang kelima kalinya mobil pengantar Jenazah mengantarkan jenazah yang terkonfirmasi PDP, ” ujar ketua PMI Jember H AE Zaenal Marzuki di kantornya, Selasa (19/5/2020) siang.

Zaenal menyebut pengantaran jenazah secara Gratis oleh PMI Jember adalah sebagai bentuk pelayanan PMI Jember di masa Pandemi Covid-19 terhadap warga Kabupaten Jember.

“Pengantaran jenazah ini adalah bentuk pelayanan PMI Jember dan pengantaran itu Gratis tanpa dipungut biaya,” kata Zaenal.

Zaenal menerangkan, pemakaman itu dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19 serta tidak mengurangi kearifan budaya lokal sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

“Sebelum dimakamkan, petugas melakukan sholat jenazah dengan jenazah tetap berada dalam mobil, Hal ini bertujuan untuk memastikan perlakuan jenazah bermartabat dan sesuai prinsip – prinsip kemanusian,” terang terang pengacara senior di kabupaten Jember ini.

Camat Tempurejo Akbar Winasis saat di konfirmasi melalui telepon membenarkan adanya pemakaman pasien yang terkonfirmasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di wilayahnya.

“Benar, tadi sekitar pukul 10.00, sebelumnya saya dikabari oleh petugas medis dari Rumah sakit,” kata camat yang akrab disapa Akbar ini.

Sementara Kepala Desa Pondokrejo Misriyanto efendi mengungkapkan sesuai laporan yang diterimanya, Almarhum dirawat di rumah sakit rujukan sekitar 15 hari.

“Almarhum memang bekerja di Surabaya waktu itu pulang dan menjelang puasa berangkat lagi, waktu itu kondisinya kurang sehat, gitu informasi dari istri waktu saya panggil ke kantor,” jelasnya. (tog/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Pasar Hewan Patok – Kencong Jember Buka Lagi

Diterbitkan

||

Situasi di pasar hewan patok Kencong. (yud)
Situasi di pasar hewan patok Kencong. (yud)

Memontum Jember – Sejak pemerintah Kabupaten Jember membuka kembali Pasar hewan, pasar hewan Patok yang berada di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Sabtu (16/5/2020) pagi, mulai beroperasi.

Pantauan memontum.com di lokasi, dihari pertama pasar buka terlihat sepi tidak seperti biasanya dan tidak tampak ramai transaksi jual beli dan tampak belum begitu hewan yang dipasarkan.

Kepala pengelola pasar hewan Kencong Ernawati mengatakan, dimungkinkan karena awal buka, banyak para pedagang hewan maupun masyarakat belum banyak yang mengetahui.

“Di hari pertama belum ada keramaian yang signifikan, mungkin masih banyak para pedagang dan masyarakat yang belum tahu pasar hewan dibuka kembali,” kata Erna.

Meski demikian, terang Erna, respon pedagang di hari pertama sangat antusias dan mengucapkan terima kasih kepada pemkab jember dengan dibukanya kembali pasar hewan.

“Untuk sementara yang datang cukup dari lokal aja, karena anjuran dari pemerintah pedagang dari luar jember tidak boleh masuk, ” jelasnya.

Dia menjelaskan, beroperasinya kembali pasar hewan di tengah pandemi covid-19 bukan berarti para pedagang bebas dari aturan prokol covid-19.

“Selama pandemi pedagang harus tetap mengikuti anjuran pemerintah yaitu harus memakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan dan cuci tangan dengan air mengalir, ” jelasnya.

Seniman seorang pedagang warga Kencong mengaku senang, sebab selama 2 bulan dirinya menganggur, kini bisa berjualan kembali.

“Waktu ditutup ya gak jalan, meskipun ada petani menawarkan sapi gak nebak (membeli), mau dijual kemana. Sekarang masih sepi dan harga sapi masih belum stabil,” ungkap Seniman.

Terkait anjuran pemerintah untuk memakai masker dan jaga jarak Seniman mengaku, dirinya dan pedagang lainya siap mematuhi aturan tersebut asalkan pasar hewan tidak di tutup.

“Kalau memang anjuran pemerintah kita mengikuti prosedur covid 19 kita ikuti saja yang penting pasar buka,” pungkasnya. (yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Lagi, Warga PDP di Jember Meninggal

Diterbitkan

||

Petugas sholat jenazah sebelum memakamkan. (Ist)
Petugas sholat jenazah sebelum memakamkan. (Ist)

Memontum, Jember – Mobil Ambulans Jenazah Covid -19 PMI Kabupaten Jember antarkan jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal desa/kecamatan Jombang, Selasa (12/5/2020) sekitar pukul 14.00.

Petugas PMI Jember mengantarkan Jenazah dari salah satu rumah sakit rujukan Covid -19 di Kabupaten Jember langsung ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah setempat.

Petugas mengeluarkan Jenazah PDP Covid-19. (ist)

Petugas mengeluarkan Jenazah PDP Covid-19. (ist)

Warga Jombang tersebut dimakamkan sesuai dengan protokol keamanan dan prosedur pemakaman jenazah masa pandemi Virus Corona.

” Ini sudah ketiga kalinya mobil ambulans Jenazah PMI Jember mengevakuasi jenazah PDP Covid 19 secara gratis,” kata ketua PMI Jember H E.A Zaenal Marzuki, Selasa (12/5/2020) siang.

Tiga petugas pengantar jenazah PDP Covid 19 dari PMI Jember tersebut terang Zaenal, melakukannya sesuai protokol Menejemen dengan menggunakan baju Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

” Sebelum jenazah dimakamkan, regu ambulans bersama keluarga dan melakukan shalat jenazah sesuai agama yang dianut dengan posisi jenasah tetap didalam mobil,” jelasnya.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan perlakuan jenazah bermartabat sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan dan kearifan lokal, ” imbuh Zaenal. (yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Trending