Connect with us

Hukum & Kriminal

Kades Tamansari Diduga Gelapkan DD, Dilaporkan ke Tipikor Polres Jember

Diterbitkan

||

Dian didampingi kuasa hukumnya di Mapolres Jember usai melapor. (Tog)
Dian didampingi kuasa hukumnya di Mapolres Jember usai melapor. (Tog)

Memontum, Jember – Pelaksana Kegiatan (PK) Desa Tamasari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Dian Lokha dengan didampingi kuasa hukumnya Indra Nasution SH, Rabu (13/5/2020) siang, melaporkan Sugianto Kepala desa Tamansari ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolian Resort Jember.

Sugianto dilaporkan atas dugaan penggelapan Dana Desa (DD) sebesar Rp 107.317271 anggaran tahun 2019 yang diperuntukkan sebagai anggaran pembangunan proyek yang ada di tiga titik di wilayah Desa Tamansari yang dilakukan bersama Abdul Muhid Tim pelaksana kerja (TPK) proyek.

“Modus operandi yang dilakukan Kades bersama Oknum TPK dalam melakukan penggelapan DD yakni memanipulasi Data dengan cara meMark Up dan melakukan suatu tindakan pemalsuan, ” ungkap Indra Nasution kuasa hukum Dian.

“Kami datang ke Tipikor Polres Jember agar permasalahan ini segera di tindak lanjuti pada prinsipnya kita hanya mengawal saja, ” imbuhnya.

Sementara itu Dian Lokha mengatakan seharusnya pihaknya selaku PK yang berperan didalam Proyek sesuai prosedur keuangan yang ditentukan dalam Juklak dan Juknis, akan tetapi Proyek tersebut dikelola oleh kepala desa sendiri.

“Pak Kades meminta semua uang anggaran proyek yang saya terima dari bendahara,” ucap Dian di halaman Polres Jember usai melaporkan.

Dian menerangkan, namun dalam pelaksanaan proyek anggaran atau dana dipakai (gelapkan) untuk kepentingan pribadi Kepala Desa (Kades) semestinya anggaran dipergunakan untuk proyek pembangunan drainase yang ada di tiga titik.

“Modusnya dalam melakukan penggelapan yakni memalsukan data, data disesuaikan dengan RAB, dalam RAB dilaporkan gaji pekerja sebesar Rp 78.900 ribu, namum pada faktanya pekerja hanya dibayar sebesar 40.000 ribu,” jelas Dian.

Selain itu perihal jumlah hari bekerja jelas Dian, di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tertulis pekerjaan dilakukan 28 hari, faktanya hanya dikerjakan 21 hari dan lampiran KTP yang dimasukkan ke LPJ sebagian fiktif (tidak ada orangnya) sehingga menyebabkan banyaknya data pekerja namun faktanya tidak.

“Di proyek pembangunan saluran Drainase yang ada di dusun Gondosari, Riilnya jumlah pekerja ada 12 orang namun di LPJ dimasukkan 54 pekerja, ada kelebihan 42 pekerja yang fiktif dan banyak lagi yang mark up yang bisa disebut satu persatu, ” pungkasnya. (tog/yud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukum & Kriminal

Diduga Lakukan Pungli PTSL, Kades Kepanjen Jember Ditahan Kejari

Diterbitkan

||

oleh

Diduga Lakukan Pungli PTSL, Kades Kepanjen Jember Ditahan Kejari

Memontum Jember – Kepala Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Saiful Mahmud (46), ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Penahanan dilakukan, karena diduga terlibat kasus Pungli pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa setempat. Tersangka Saiful Mahmud, sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Jember dan selanjutnya dijebloskan ke Lapas Kelas 2A Jember, Rabu (30/03/2022) sore.

Kepala Kejari Jember, I Nyoman Sucitrawan, mengatakan dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan kasus Pungli pengurusan PTSL, berdasarkan pengaduan masyarakat. “Penyelidikan sejak awal Maret 2022, dengan mengumpulkan peserta PTSL pendaftar 58 orang. Setelah diperiksa, diketahui (para pengurus PTSL) mengeluarkan uang tidak wajar, melanggar ketentuan dari BPN,” ujarnya.

Dari biasa pengurusan yang hanya sebesar Rp 300 ribu, melambung bahkan ada yang hingga Rp 8 juta. “Yang harusnya untuk mengurus PTSL hanya dikenai biaya Rp 300 ribu. Tapi ternyata, di sini SM (Saiful Mahmud) Kades Kepanjen, periode 2019 – 2025 melakukan Pungli melebihi batas. Ada yang Rp 1 juta sampai Rp 8 juta, tergantung luasan lahan yang diajukan,” kata Sucitrawan saat dikonfirmasi di Kantor Kejari Jember.

Baca juga :

Dengan hasil penyelidikan yang dilakukan, Kades Saiful diduga melanggar Ketentuan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018. “Hal ini melanggar aturan, setelah dilakukan gelar perkara. Ditetapkan SM sebagai tersangka kasus Pungli pengurusan PTSL itu. Selanjutnya dari pemeriksaan tersangka, tim penyidik mengambil tindakan penahanan terhadap SM,” sambungnya.

Lebih lanjut Sucitrawan mengatakan, tindakan Pungli itu menyebabkan program nasional instruksi Presiden RI terhambat. Sehingga diambil tindakan tegas penahanan. “Kita menemukan kerugian sementara, Rp130 juta dari 58 pemohon. Secara rinci, tahun 2020 (pengurusan PTSL) sebanyak 700 bidang, tahun 2021 sebanyak 1802 bidang. Namun bisa jadi untuk total kerugian, melebihi dari yang kita temukan. Sehingga masih dilakukan proses penyelidikan lanjutan,” imbuhnya.(ark/rio/gie)

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Lagi, Pejabat Terkait Penggunaan Anggaran Covid-19 Pemkab Jember Diperiksa Penyidik Polda

Diterbitkan

||

oleh

Lagi, Pejabat Terkait Penggunaan Anggaran Covid-19 Pemkab Jember Diperiksa Penyidik Polda

Memontum Jember – Proses pemeriksaan oleh penyidik Polda Jatim, terkait temuan BPK Rp 107 miliar untuk dana penanganan Covid-19 di Pemkab Jember, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berlanjut hingga Rabu (23/03/2022) tadi.

Dari pantauan wartawan Memontum.com, di depan ruangan Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria Lantai 2 Mapolres Jember, sudah ada sembilan pejabat yang diperiksa secara maraton. Tampak dari luar ruangan rapat yang ditutup pintu kaca, satu persatu mereka diminta untuk menunjukkan data yang dibawa dan juga dari laptop yang sudah disiapkan.

Kemudian, para pejabat yang menjalani pemeriksaan, tampak keluar-masuk dari ruangan Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria. Mereka tampak sibuk, menunjukkan data yang diminta oleh anggota polisi dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Beberapa pejabat yang tampak batang hidungnya diperiksa polisi, diketahui bernama Danang Andriasmara dan Syahrul Kumaini. Danang di era bupati lama atau Bupati Faida, menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Kabag Umum di Pemkab Jember.

“Senin (21/03/2022) kemarin tiga pejabat. Selasa (22/03/2022) ada empat pejabat dan hari ini ada dua pejabat. Tapi ini masih proses. Total sementara ada 9 pejabat yang diperiksa,” ujar sumber wartawan di kepolisian yang minta namanya tidak ditulis.

Baca juga :

Terkait proses pemeriksaan yang dilakukan maraton. Terpantau oleh wartawan, dilakukan sejak sekitar pukul 08.00 hingga selesai.

Tampak pula, Syahrul Kumaini dengan memakai seragam warna putih, memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.00. Namun pejabat itu tidak langsung diperiksa polisi. Dirinya tampak berada di luar teras ruang pemeriksaan.

Terkait proses pemeriksaan yang dilakukan anggota polisi dari Polda Jatim, tidak ada yang berkenan untuk dikonfirmasi secara rinci. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Arya Wiguna, saat dikonfirmasi terpisah juga masih enggan memberikan informasi.

“Untuk soal pemeriksaan Rp 107 miliar dari rekan-rekan Polda (Jatim) pendalamannya. Kami (Polres Jember, red) hanya ketempatan untuk pemeriksaan. Jadi, maaf kami juga masih maraton gelar perkara intern,” ujar AKP Yogi, saat dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp.

Dari informasi yang dihimpun wartawan ini, untuk nama pejabat yang menjalani pemeriksaan oleh Polda Jatim di Mapolres Jember. Diantaranya, Penny Arta Media, Yuliana Harimurti, Anang Dwi Resdianto, Syahrul Kumaini, Harifin, Budi Untoro, Mat Satuki, Srilaksmi, Fitria Ningsih dan Danang Andriasmara. (rio/gie)

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Perempuan Berjilbab yang Diperiksa Polda Jatim Terkait Raibnya Dana Covid-19 Jember Bernama Fitri, Mantan Bendahara BPBD

Diterbitkan

||

oleh

Perempuan Berjilbab yang Diperiksa Polda Jatim Terkait Raibnya Dana Covid-19 Jember Bernama Fitri, Mantan Bendahara BPBD

Memontum Jember – Proses pemeriksaan para pejabat terkait temuan BPK untuk dana penanganan Covid-19 di Pemkab Jember, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp 107 miliar, hingga Senin (21/03/2022), masih berlanjut di Polres Jember. Sebagaimana diketahui, rencana pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Diskrimsus Polda Jatim, dengan agenda meminta keterangan tujuh pejabat di lingkungan Pemkab Jember.

Mereka adalah mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, dua mantan Kepala BPKAD, Peni Artamedya dan Yuliana Harimurti, mantan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Laksmi, mantan Satgas Covid-19 serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana Covid-19 tahun 2020, Harifin dan dua pejabat terkait lain bernama Sahrul dan Fitri. Namun, saat dilakukan proses pemeriksaan di Mapolres Jember, diketahui yang hadir hanya tiga orang pejabat. Diantaranya, mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, mantan Satgas Covid-19, serta PPK dana Covid-19 tahun 2020, Harifin, dan seorang perempuan berkacamata, berjilbab hitam dan memakai baju batik.

Menurut mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, saat dikonfirmasi disela proses pemeriksaan menjelaskan bahwa perempuan yang belum diketahui identitasnya itu bernama Fitri. Perempuan itu, dahulunya saat penanganan Covid-19 tahun 2020, menjabat sebagai Bendahara BPBD Jember dan ikut bagian dalam tim penanganan Covid-19 Pemkab Jember.

“Hadir hari ini, yang saya tahu ya saya (Mat Satuki), Pak Harifin dan Fitri, mantan Bendahara BPBD Jember,” kata Satuki saat dikonfirmasi disela proses pemeriksaan di Mapolres Jember, Senin (21/03/2022) sore.

Baca juga :

Satuki juga membenarkan, bahwa pemeriksaan oleh penyidik berkaitan tentang pertanggungjawaban temuan BPK soal penanganan Covid-19. Terkait soal materi apa saja yang diperiksa oleh penyidik dan berapa pertanyaan yang diajukan kepadanya saat pemeriksaan, Satuki enggan menjelaskan detail.

Satuki hanya menyampaikan, jika penyidik yang memeriksanya adalah dari Polda Jatim. “Untuk soal pemeriksaan, langsung ke penyidik saja ya. Bukan ranah saya. Tadi yang memeriksa dari Polda Jatim,” ucapnya singkat.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan terhadap tiga pejabat Pemkab Jember, Satuki mengatakan, bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan berbeda. “Kalau Pak Harifin dan Fitri di sana (Ruang Rapat dan Gelar Perkara). Kalau saya di sini (Ruang Penyidik Satreskrim),” ucapnya sambil menunjukkan ruang pemeriksaan.

Perlu diketahui, untuk proses pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pemkab Jember, hingga pukul 17.22, masih dilakukan di Mapolres Jember. Para pejabat itu, sesekali izin keluar ruangan pemeriksaan, hanya untuk melakukan salat di masjid yang berada di dalam lingkungan Mapolres Jember.

Terpisah, saat salah satu penyidik Polda Jatim akan dikonfirmasi, hanya menyampaikan singkat soal pemeriksaan yang dilakukan. “Untuk konfirmasi, nanti dahulu ya. Masih proses sekarang. Mohon waktu,” ucapnya singkat. (ark/rio/gie)

Lanjutkan Membaca

Trending