Connect with us

Pemerintahan

Anggaran Penanganan Covid – 19, Bupati Jember Minta Pendampingan 3 Badan Keuangan

Diterbitkan

||

Bupati Jember dr Hj Faida MMr. (Ist)
Bupati Jember dr Hj Faida MMr. (Ist)

Memontum, Jember – Percepatan penanganan Covid-19 memerlukan pendampingan keuangan agar penggunaan anggaran hasil pengalihan (refocusing) kegiatan dan realokasi anggaran daerah menjadi tepat.

“Dalam pelaksanaan penanganan ini, baik dari kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun stimulus ekonomi, dari awal perencanaan mendapat pendampingan,” kata Bupati Jember, dr Faida, MMR.

Pendampingan itu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati menyatakan meminta ketiga lembaga itu memberikan dampingan secara intens, agar percepatan penangan Covid-19 oleh Gugus Tugas Covid-19 memiliki langkah yang tepat.

Pendampingan itu dimulai dengan menggelar rapat secara daring dengan ketiga lembaga tersebut. Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Jember ikut dalam rapat pada Jumat, 15 Mei 2020.

Selain melalui telekonferensi, pendampingan melalui group WA untuk konsultasi secara intens. “Semua pihak bisa bertanya langsung dan mendapat pendampingan. Termasuk hal yang bersifat strategis dan teknis,” ungkapnya.

Di samping itu, pendampingan intens juga datang dari Polres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember. “Sehingga menjadi semakin lengkap di tingkat local,” tegasnya.

Terkait penggunaan dana penanganan Covid-19, bupati menyebutkan beberapa diantaranya adalah untuk membiayai yang pasien Covid-19 di rumah sakit, karantina di JSG, dapur umum, dan tim lapangan.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menjelaskan bahwa Jember sudah bisa membuat detail 43 macam sasaran penerima manfaat bantuan.

Itu dilakukan dengan melakukan pembaruan data kemiskinan yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Akhirnya kita bisa lihat ada 307 ribu data kemiskinan yang ada di Jember,” ungkap bupati.

Data itu termasuk penerima lama Program Keluarga Harapan (PKH), penerima lama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ditambah perluasan kartu sembako dan bantuan sosial tunai.

Dari 307 ribu itu, ada 74 ribu yang belum menerima bantuan. Mereka itu kemudian dimasukkan ke dalam sasaran penerima jaring pengaman sosial.

Di luar DTKS, masih kata bupati, ada 120 ribu data hasil dari survei dan verifikasi mahasiswa penerima beasiswa Pemkab Jember dan Satgas Duafa yang dibentuk Pemkab Jember untuk pembaruan data.

Dari 120 ribu, ada 80 ribu yang belum masuk DTKS. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam jaring pengaman sosial ketika dalam keadaan darurat saat ini.

Bupati menjelaskan, data tersebut dipilah dengan menggunakan NIK dan KK, sehingga diperoleh 3 kelompok besar yakni keluarga KK lansia, keluarga KK difabel dan KK usia produktif.

“Kita beri stiker bagi rumah yang menerima, dengan nama peduli lansia, peduli difabel, dan peduli duafa,” terangnya.

Dari tiga kelompok itu berasal dari DTKS dan non-DTKS hasil dari verval. Data itu akan disandingkan, sehingga tidak. (yud)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Jember Miliki Fasilitas Tes Covid-19

Diterbitkan

||

Alat tes Covid-19. (Ist)
Alat tes Covid-19. (Ist)

Jember, Memontum – Rumah sakit Daerah dr Soebandi Jember. Kini, rumah sakit kebanggaan warga Jember ini sudah memiliki alat pemeriksaan Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Gatot Triyono dikonfirmasi mengatakan sebetulnya RSD. Soebandi sudah memiliki alat tes cepat molekuler atau TCM, hanya membutuhkan alat konversi yakni cartridge.

“Alhamdulillah, mulai Senin lalu sudah mendapat kiriman cartridge dari Kementerian Kesehatan Jakarta,” ujarnya.

Untuk mengoperasionalkannya, petugas medis mendapatkan pelatihan secara daring oleh Kemenkes.

“Sampai akhirnya bisa melakukan pemeriksaan Covid-19 ini,” tuturnya bangga.

Gatot menjelaskan, alat ini berada di ruang Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSD Soebandi, yang telah memenuhi standar bio safety level 2.

Sejak siap dioperasikan, sudah ada ODP dan PDP yang melakukan pemeriksaan menggunakan alat ini.

Bahkan RS Soebandi akhirnya ditunjuk sebagai laboratorium rujukan untuk wilayah eks Besuki, meliputi Kabupaten Jember, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Jadi, rumah sakit di enam kabupaten/kota itu bisa langsung merujuk pemeriksaan covid-19 di RS Soebandi Jember.

“Tidak perlu ke Jakarta, dan hasil final pemeriksaan sudah dapat diketahui dari pemeriksaan tersebut,” terangnya.

Saat ini, Kemenkes menginstruksikan agar alat ini hanya untuk memeriksa orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP)

Hal itu karena keterbatasan cartridge dari Kemenkes. “Sementara ini hanya untuk memeriksa ODP dan PDP saja, karena sudah cukup banyak,” jelasnya. Sedang jika hanya untuk penapisan atau screening, cukup menggunakan rapid test.

Pemeriksaan dengan alat ini, lanjutnya, sudah bisa mendapatkan hasil final. Hasilnya akan dikirimkan ke rumah sakit yang merujuk, dan bisa segera untuk melakukan penanganan kepada pasien.

Tahapan pemeriksaan menggunakan alat TCM hampir sama dengan test PCR atau polymerase chain reaction.

“Jadi diambil swabnya dua kali, di hari pertama dan kedua. Kemudian dimasukkan ke dalam viral tansport medium (VTM), dan VTM disimpan dalam ice box dan bisa dikirimkan ke Soebandi untuk dilakukan pemeriksaan,” jlentrehnya.

Gatot mengatakan, rumah sakit dr Soebandi senantiasa memberikan pelayanan yang paripurna. Karena itu, hasil diagnosis Covid-19 dari alat tes ini tidak terlalu lama dapat diketahui.

Selama ini, untuk mengetahui hasilnya cukup lama. Bisa tiga minggu kedepan. “Tetapi, saat ini bisa menetapkan diagnosis melalui pemeriksaan ini cukup dengan 60 menit,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan yang cepat keluar itu diharapkan bisa langsung untuk mempercepat penanganan kepada pasien.

“Penanganannya lebih cepat, sembuh lebih cepat, dan penularan serta penyebarannya segera berakhir,” harapnya.

Meski memiliki alat pemeriksaan ini, Gatot mendorong masyarakat agar tetap mematuhi anjuran kesehatan, seperti social distancing, phsycal distancing, memakai masker, cuci tangan, menjaga kesehatan.

“Karena virus ini sangat berbahaya,” pungkasnya. (tog/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kejari Bersama Polres Jember Beri Pendampingan Hukum Anggaran Covid-19 Pemkab Jember

Diterbitkan

||

Bupati Jember, kajari dan Perwakilan dari Polres Jember saat focus group discussion di Pendapa Wahyawibawagraha. (ist)
Bupati Jember, kajari dan Perwakilan dari Polres Jember saat focus group discussion di Pendapa Wahyawibawagraha. (ist)

Memontum Jember – Kejaksaan negeri (Kejari) Jember bersama Kepolisian Resort (Polres) Jember melakukan pendampingan hukum terkait Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

Menurut bupati Jember dr Hj Faida Mmr dengan adanya Kerja sama bisa memperlancar kegiatan konsultasi hukum antar – personel gugus tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19.

“Anggaran tersebut memang perlu untuk dikawal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti monitoring pasca kegiatan,” ujar bupati usai mengikuti focus group discussion di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (20/5/2020) siang.

Selain itu, perlunya pendampingan hukum, sebab anggaran penanganan wabah sangat besar, apalagi saat ini adalah tahun politik, banyak pihak yang menduga-duga penggunaan anggaran untuk kampanye terselubung.

“Kami secara administratif mengajukan secara formil, meskipun, tidak diminta, sebenarnya kejaksaan dan kepolisian mempunyai tugas terkait Covid-19,” imbuhnya.

Terkait dengan anggaran penanganan Covid-19, bupati kembali menjelaskan bahwa dana sebesar 479,4 milliar berasal dari alokasi belanja tidak terduga (BTT) di APBD kabupaten Jember tahun 2020, refocusing anggaran, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Khusus refocusing, bupati menyebut sejumlah program pembangunan yang harus dibatalkan karena anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid-19, diantaranya pembangunan asrama haji, pembangunan Pasar Tanjung dan lima pasar lainnya.

“Juga pembangunan poliklinik empat lantai di RSD dr Soebandi, gedung cancer centre dan anggaran lain yang dipindah ke kegiatan penanganan Covid-19 yakni anggaran perjalanan dinas. Jelasnya apakah anggaran itu harus habis. Tidak,” tegas Faida.

Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan Covid-19, manakala Covid-19 sudah habis dan dana masih sisa banyak, maka dana itu bisa direfocusing kembali untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lagi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr Prima Idwan Mariza SH MHum, menegaskan Kejari Jember telah membentuk gugus tugas yang merupakan penjabaran dari perintah Jaksa Agung.

Gugus tugas ini terdiri dari seksi tindak pidana korupsi, seksi intelijen, seksi perdata dan tata usaha negara, dan seksi pidana umum.

“Gugus tugas ini akan mendampingi diminta maupun tidak oleh Pemkab Jember, Itu adalah bagian dari sumbangsih kami terhadap kondisi Covid-19,” ujar Prima.

Terkait dengan anggaran penanganan Covid-19, Prima mengaku telah mendapatkan penjelasan asal muasal dana sebesar 479,4 miliar yang dialokasikan untuk penanganan wabah Virus Korona.

“Namanya alokasi itu tidak harus habis,” Katanya, Dana itu tidak hanya untuk saat wabah berlangsung, dana itu juga diperlukan dampak pasca wabah, seperti untuk pemulihan ekonomi, ” imbuhnya.

Kajari pun berjanji benar-benar mengawal penggunaan anggaran tersebut, karena itu, Kejari Jember memerlukan keterbukaan agar jaksa lebih memahami dan bisa membantu pemerintah Daerah.

Dalam penggunaan anggaran bencana non-alam tersebut sambung Prima, pihaknya berpesan agar memperhatikan tiga hal yakni tidak melakukan mark up, tidak melakukan kegiatan fiktif, dan duplikasi kegiatan.

Sementara Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Fran Dalanta Kembaren, mewakili Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono mengatakan, kepolisian akan mendampingi pelaksanaan percepatan penananan Covid-19.

“Karena personel di lapangan memang butuh pendampingan, supaya menjalankan tugas dengan tidak ada beban,” jelasnya.(bud/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Masa Pandemi Covid-19, Lebaran Tim Ambulans Jenazah PMI Jember Tetap Waspada

Diterbitkan

||

Tim ambulan jenasah mengevakuasi. ( Dok Memontum.com)
Tim ambulan jenasah mengevakuasi. ( Dok Memontum.com)

Memontum Jember – H – 3 hari jelang Lebaran tahun 2020, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jember HAE Zaenal Marzuki menggelar rapat di Aula kantor PMI Jember, Rabu (20/5/2020) siang.

Rapat yang dilaksanakan bersama 12 Tim Ambulans tersebut, Zaenal meminta Tim Ambulans Jenazah tetap waspada mengingat, terus bertambah pasien Positif Covid-19.

“Infomarsi dari data pantauan covid-19 Kabupaten Jember terakhir, pasien positif 25 orang,” ujarnya.

Kepada Masyarakat, pengacara senior di kabupaten Jember ini, menghimbau agar tetap stay at home dan tetap menjaga diri serta mengikuti imbauan pemerintah, agar tidak terpapar Covid-19.

Sementara Koordinator humas PMI Jember Gufron Eviyan Efendi menerangkan, diketahui sejak di lounchingnya Ambulans Jenazah Covid 19, Tim Jenazah telah melaksanakan pengantaran Jenazah Covid 19 sebanyak 5 kali.

“Sebanyak 1 kali evakuasi penemuan mayat di lumba-lumba sempusari Kaliwates Jember, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada warga kabupaten Jember, ” kata Koordinator Unit Humas PMI Kabupaten Jember Ghufron Eviyan Efendi. (yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Trending