Connect with us

Pemerintahan

Enam Pasien Covid-19 Tambahan di Jember, 4 Pulang dari Ijtima Ulama di Gowa Makassar

Diterbitkan

||

Evakuasi salah satu dari 6 pasien positif di jalan Mastrib (Dok Tog)
Evakuasi salah satu dari 6 pasien positif di jalan Mastrib (Dok Tog)

Memontum Jember – Dalam sehari di kabupaten Jember ada kenaikan jumlah positif corona (Covid -19) hingga 6 orang, sehingga kini pasien yang terpapar Covid menjadi 24 orang.

Menurut Bupati jember dr Faida MMr, empat dari enam orang penambahan pasien positif di Kabupaten Jember terkonfirmasi pernah mengikuti kegiatan Ijtima Ulama di Goa Makassar Sulawesi selatan.

Keempatnya pasien positif Covid 19 termasuk yang terkonfirmasi ke 20 yakni laki-Laki berumur 31 tahun asal desa Andongsari kecamatan Ambulu,berdomisi di Perumahan Mastrip Jember, pekerjaan rental dengan satus awal Orang Tanpa Gejala (OTG)

Pasien berangkat dari Jember ke Goa Makassar pada tanggal 18 Maret 2020 dan tiba di Gowa, Makassar pada tanggal 19 Maret 2020, setelah 2 hari kemudian pada Tanggal 24 Maret 2020, perjalanan pulang menggunakan kapal laut.

“Dan sampai di Tanjung Perak – Surabaya tanggal 25 Maret 2020 dilanjutkan dengan perjalanan darat dengan sewa kendaraan mobil bersama 10 orang dan pada tanggal 26 maret 2020,” ujarnya.

Ketika Lanjut Faida, pada tanggal 27 Maret 2020, pasien berobat di Klinik Jember karena mengeluhkan radang tenggorokan dan mata merah, pada tanggal 01-02 April 2020 pulang ke Rumah di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu.

“Pada Tanggal 4 dan 5 Mei 2020 dilakukan pengambilan Swab di rumah sakit. Tanggal 17 Mei 2020 dinyatakan positif Covid-19,” ujarnya

Pasien positif kedua terkonfirmasi kasus ke 21 yakni, laki-laki umur 42 tahun asal Curahtakir kecamatan Tempurejo diriwayatkan pasien 21 pulang dari Gowa Makasar satu mobil dengan pasien positif awal yakni pasien covid ke -16.

Ketiga pasien positif Covid yang terkonfirmasi ke 22 yakni laki-laki umur 60 tahun asal Cumedak, Sumberjambe, riwayat sempat bepergian mengikuti Ijtima Ulama ke Gowa, Makassar.

Sementara, pasien keempat positif corona adalah pasien kasus ke-23 Terkonfirmasi Covid-19. Pasien tersebut adalah lelaki umur 30 tahun Krajan, Sempusari berdomisi di Wirowongso – Ajung

Status awal OTG tapi sempat bepergian mengikuti Ijtima Ulama Ke Goa, Makasar. Pada tanggal 5 dan 6 Mei 2020 dilakukan pengambilan Swab di RS dan tanggal 17 Mei 2020, pasien dinyatakan Positif Covid 19

“Ketiga pasien tersebut pada tanggal 4 dan 5 Mei 2020 dilakukan pengambilan Swab di RS dan pada tanggal 17 Mei 2020 dinyatakan positif Covid-19,” terang Faida

Sedangkan 2 orang yang lain yang tidak mengikuti Ijtima Ulama di Goa makasar yakni seorang laki berumur 55 Tahun warga Balung Lor, Kecamatan Balung yang pulang dari Malaysia dan seorang Laki-Laki, 71 Tahun warga Patrang.

“Warga patrang ini tidak mempunyai riwayat perjalanan dan kontak langsunng dengan pasien Covid – 19,” ungkap Faida

Maka dari itulah, Faida menegaskan, menegaskan kabupaten Jember harus ekstra waspada dan jangan meremehkan penyebaran Covid – 19, lantaran penyebaran virus ini terus meluas dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

“Penambahan positif corona tersebut, banyak yang statusnya OTG, Total status OTG di Jember sebanyak 413 orang,” tegasnya.

Diketahui berdasarkan update data dari gugus depan percepatan penanganan Covid – 19 kabupaten Jember tanggal 17 Mei 2020 yakni
4 warga dinyatakan sembuh dan 18 warga lainnya masih dalam perawatan dan dua meninggal dunia.

Sedangkan tatus PDP 133 orang, 52 orang selesai pengawasan dan 44 orang masih dalam pengawasan untuk jumlah ODP mencapai 1.236 dengan rincian 953 orang selesai pemantauan dan 247 orang masih dalam pemantauan.

“Yang cukup menggembirakan, jumlah ODR trendnya mengalami penurunan, dari total jumlah ODR sebanyak 32.121 orang, sebanyak 30.434 orang selesai dipantau dan tersisa hanya 1.580 orang,” pungkas Faida (bud/yud/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jember

Pemkab Jember Perbolehkan Warga Shalat Id di Masjid dengan Syarat Prokes Ketat

Diterbitkan

||

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akhirmya perbolehkan warga melakukan Shalat Idul Fitri di masjid maupun lapangan.

Padahal beberapa hari sebelumnya, dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Agama Kabupaten Jember masuk dalam kriteria kabupaten kota yang dilarang menggelar Shalat Id. Penyebabnya kota tembakau ini masih dalam Zona Oranye Covid-19.

Beda halnya saat pembahasan SE Gubernur terkait pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah wilayah Kabupaten Jember.

Baca Juga:

    Setelah meminta pendapat dengan para ulama, tokoh ormas Islam, Bupati akhirnya memperbolehkan Shalat Id meskipun berada di wilayah Zona Oranye.

    Namun demikian tetap dibatasi kapasitas jamaah yang boleh Shalat tidak lebih dari 15 persen dari jumlah kapasitas masjid.

    Informasi itu disampaikan langsung Bupati Jember, Hendy Siswanto, usai melakukan rapat pembahasan soal pelaksanaan Shalat Id bersama para ulama, MUI Jember, Pengurus PCNU, Pengurus PD Muhammadiyah, dan sejumlah ormas Islam di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (10/05).

    Diketahui terkait kebijakan bisa melaksanakan Shalat id meskipun berada di wilayah Zona Oranye ini. Sama dengan keterangan isi dalam Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 451/10180/012.1/2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah Pandemi Covid-19.

    “Untuk masjid-masjid yang zona oranye (di Jember) bisa melaksanakan Shalat Id dengan kapasitas maksimal jemaah 15 persen,” kata Hendy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai rapat.

    Namun demikian secara teknis nantinya, kata Hendy, para jemaah dan takmir masjid tetap harus melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan.

    “Para jemaah salat untuk diukur suhu tubuhnya, kemudian jumlah jemaah dibatasi itu, jaga jarak antar jemaah dan diatur safnya,” kata Hendy.

    Terkait pelaksanaan Salat Id ini, nantinya para PNS yang ada di lingkungan Pemkab Jember. Untuk ikut mensosialisasikan informasi soal aturan dan penerapan prokes dalam pelaksanaan Salat Id ini.

    “Seluruh PNS yang ada 17 ribu orang di Kabupaten Jember itu, untuk membantu sosialisasikan ini. Sehingga akan menjadi jelas dan masyarakat tidak lagi resah,” katanya.

    Pantauan dalam rapat pembahasan itu, diketahui para ulama sempat berargumen soal pelaksanaan Salat Id tersebut. Karena Adanya perbedaan soal zonasi wilayah yang diizinkan untuk menggelar Salat Id secara berjamaah di Masjid. Yang berbeda dengan Surat Edaran dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. (ed2)

    Lanjutkan Membaca

    Pemerintahan

    Peringatan May Day, Ini Harapan Bupati Jember

    Diterbitkan

    ||

    Memontum Jember – Peringatan May Day pada 1 Mei tahun ini, Bupati Jember, Hendy Siswanto, dalam video ucapan yang diunggah oleh Dinas Kominfo Pemkab Jember, berharap adanya kemitran antara pekerja dan pengusaha.

    “Mari jadikan momentum May Day, untuk membangun komitmen hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” kata Bupati Jember Hendy, dalam video unggahannya, Sabtu (01/05) tadi.

    Baca juga:

    Dengan terjadinya kemitraan yang baik dan harmonis antara pengusaha dan pekerja, menurut Hendy, dapat mendorong tumbuhnya sektor perekonomian yang pada akhirnya dapat untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

    Bupati yang juga mantan pengusaha ini, berpesan agar para pekerja meningkatkan kemampuan, kompetensi dan wawasan.

    ”Mari kita songsong masa depan dunia usaha Kabupaten Jember. Sehingga, mampu bersaing di era industri,” pesannya.

    Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember, Novi Cahyo Haryadi, mengatakan tahun ini tidak ada aksi unjuk rasa pada peringatan May Day. Karena, tahun ini karena dalam suasana puasa dan masa pandemi Covid-19.

    Namun demikian, FSPMI tetap membuat 5 tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya, tetap menolak UU nomor 11 tahun 2020 yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, karena dinilai tidak menguntungkan pekerja. “Tolak UU Cipta Kerja,” katanya.

    Tuntutan FSPMI lainya, adalah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Daerah atau Perda tentang sistem jaminan pesangon dan Perda upah minimum berbasis klasifikasi usaha.

    “Ke empat perbaiki sistem dan kinerja pengawasan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial di Jawa Timur,” paparnya. (rio/sit)

    Lanjutkan Membaca

    Pemerintahan

    Bupati Jember Pastikan Sanksi Bagi ASN yang Mudik

    Diterbitkan

    ||

    Bupati Jember Pastikan Sanksi Bagi ASN yang Mudik

    Memontum Jember – Bupati Jember, Hendy Siswanto, secara tegas melarang ASN dan masyarakat Jember untuk melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Bahkan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekad mudik, dipastikan akan mendapatkan sanksi.

    Hal ini disampaikan Bupati Hendy, usai apel gelar pasukan bersama Polres Jember di Jl. Sudarman, Senin (26/04) tadi.

    Baca juga:

    Alasan Ji Hendy-panggilan akrab Bupati Jember ini, melarang semua orang mudik, karena dirinya tidak ingin terjadi lonjakan angka penularan Covid-19 di masyarakat. Bahkan, dengan tegas Bupati Hendy juga mengakui, bahwa dirinya adalah alumni (penyintas) Covid-19.

    “Saya harus tegas, saya akui saya alumni (Penyintas) Covid-19. Untuk Lebaran tahun ini, tidak mudik, tidak mengurangi keberkahan kok,” tegas Ji Hendy.

    ”Bahkan salah seorang keluarga saya ada yang meninggal karena Covid-19,” imbuhnya.

    Lebih jauh kata mantan birokrat kementrian perhubungan itu, sesuai arahan Kapolda Jawa Timur yang meneruskan kebijakan pemerintah tidak boleh mudik dari 22 April sampai 24 Mei 2021.

    Sedangkan untuk ASN, ada aturan tegas sesuai dengan regulasi. “Tentunya ada sanksi jika ada ASN yang melanggar tetap mudik. Ikuti aturan yang ada di pos-pos penyekatan nantinya ada tes PCR. Nantinya ada Pos Pantau Penyekatan,” katanya.

    Untuk angkutan umum, Hendy mengatakan, tetap untuk beroperasi. “Tidak ada larangan, tapi tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah pusat,” katanya.

    Ia juga menambahkan, terkait mobil dinas yang ada di para pejabat. Tidak perlu dikumpulkan di kantor Pemkab Jember. “Untuk mobil dinas tetap ditaruh di rumah masing-masing pejabat,” ujarnya. (rio/ed2)

    Lanjutkan Membaca

    Trending