Connect with us

Pemerintahan

Bupati dan DPRD Jember Sepakat APBD 2020 Gunakan Perbup

Diterbitkan

||

Bupati dan DPRD Jember Sepakat APBD 2020 Gunakan Perbup

Memontum Jember – Polemik antara Bupati Jember Faida dengan pimpinan DPRD Jember menemui jalan keluar dalam mediasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (7/7//2020) kemarin. Mediasi polemik itu dipimpin plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori.

Dalam mediasi itu di temukan kesepahaman soal aturan yang membolehkan instrumen hukum berupa peraturan kepala daerah untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kesepahaman tersebut juga menegaskan langkah hukum Bupati Faida dalam menyelamatkan anggaran pembangunan yang sangat diharapkan rakyat, dengan menerbitkan peraturan bupati itu.

Seperti diketahui, polemik eksekutif dengan legislatif di Jember akibat macetnya pembahasan APBD Jember tahun 2020 di DPRD Jember, hingga Faida menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan APBD Kabupaten Jember tahun 2020.

Usai pertemuan di Jakarta itu, Faida menjelaskan beberapa poin kesepahaman yang dibangun dalam forum yang dihadiri lengkap pimpinan DPRD Jember.

Kata dia, ada masalah persepsi yang berbeda-beda tentang APBD Kabupaten Jember yang menggunakan instrumen hukum Perkada.

“Tapi hari ini semuanya telah klir,” katanya tegas. Kemendagri memberikan pengarahan yang sangat jelas dan gamblang dalam pertemuan sejak pukul 10.00 hingga 17.20 ” terang Faida,

Faida pun menegaskan kesepakatan itu soal pemahaman tentang APBD yang menggunakan payung hukum peraturan bupati.

Kesepakatan pemahaman itu pun dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kedua pihak. “Kami sepakati bahwa persepsi itu sama,” tandas Faida.

Soal pemahaman yang disepakati, lebih jauh Faida menjelaskan, langkah yang ditempuhnya untuk menyelamatkan APBD Jember 2020.

Faida menjelaskan, apabila bupati dan DPRD tidak menyepakati APBD sampai 60 hari, maka bupati mengajukan peraturan kepala daerah sebagai payung hukum penggunaan anggaran untuk membiayai keperluan pemerintahan setiap bulannya.

Di Kabupaten Jember, Faida mengajukan rancangan APBD 2020 pada 12 Desember 2019. Batas waktu pembahasannya jatuh pada 09 Maret 2020. Namun, sampai jatuh tempo, pembahasan di dewan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda usai.

Hal itu kemudian mendorong Faida untuk menerbitkan peraturan bupati tentang APBD Kabupaten Jember tahun 2020. Rancangan itu disampaikan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah.

Menurut Pasal 313 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, apabila dalam 30 hari sejak diajukan kepada gubernur belum mendapatkan pengesahan, maka bupati menetapkan APBD Jember tahun 2020 menggunakan peraturan bupati.

“Aturan (tentang perkada APBD) ini memang telah disiapkan pada keadaan-keadaan tertentu untuk memfasilitasi apabila di daerah ada masalah,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Faida memberikan apresiasi kepada Kemendagri karena berhasil memediasi eksekutif dengan legislatif Jember.

Perempuan yang pertama menjadi Bupati Jember ini juga mengucapkan terima kasih kepada Mendagri dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi forum konsultasi sekaligus mediasi.

Forum tersebut, bagi Faida memberikan penjelasan, arahan, dan petunjuk yang sangat jelas dan gamblang.

“Kami merasa didampingi dan difasilitasi. Kesepakatan hari ini tidak ada dalam paksaan, baik saya sebagai Bupati maupun DPRD,” tutur bupati yang terkenal dengan jargon Tegak Lurus ini.

“Hari ini tanda tangan dengan kesadaran penuh dan saya bersyukur, karena di negeri ini aturan-aturannya begitu lengkap,” imbuhnya.

Aturan yang dimaksud itu terkait kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan jalan keluar. “Sudah diantisipasi dengan perundang-undangan yang sangat lengkap dan sangat detil petunjuk teknisnya,” pungkasnya. (bud/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Cegah Penularan Covid-19, 500 Ribu Masker Dibagikan Serentak

Diterbitkan

||

Cegah Penularan Covid-19, 500 Ribu Masker Dibagikan Serentak

Memontum Jember – Guna memutus penularan Covid-19 di Kabupaten Jember, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat serentak membagikan 500 ribu masker, Jum’at (07/8/ 2020)

“Harapannya dapat memotivasi masyarakat supaya mau bersatu padu dalam dalam gerakan memakai masker. Tujuannya, memberantas penularan Covid-19,” kata Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A Muqit Arief.

Pembagian serentak dilakukan di beberapa lokasi. Di dalam kota, dilakukan di Masjid Al Baitul Amien dan di jalan depan Pendapa Wahyawibawagraha.

Pembagian di jalan menyasar para pengendara yang tidak memakai masker.

Menurut wabup, pembagian juga serentak dilakukan di kecamatan-kecamatan. Ini untuk menguatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memakai masker.

“Agar masyarakat bisa menyadari bagaimana pentingnya masker ini untuk kesehatan,” tegasnya.

Bukan sekedar membagikan masker, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat, tentang manfaat masker dan cara menggunakan masker yang baik dan benar.

Masker merupakan salah satu alat pelindung diri (APD) yang digunakan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan virus melalui saluran pernapasan.

Kegiatan pembagian masker tersebut merupakan dukungan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap gerakan Jatim Bermasker untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. (bud/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

1.000 Masker untuk Warga Pasar Tanjung

Diterbitkan

||

1.000 Masker untuk Warga Pasar Tanjung

Memontum Jember – Sebanyak 1.000 masker dibagikan kepada pedagang dan pembeli di Pasar Tanjung oleh PKK Kabupaten Jember bersama Dharmawanita, Persit Candrakirana, Bhayangkari, dan PKK Kecamatan Kaliwates guna melindungi warga dari penularan virus corona, Kamis (06/8/020).

“Kami memilih pasar, karena kami rasa pasar merupakan wilayah paling rentan terkait penyebaran virus korona ini,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Hj. Maimunah Muqit.

BAGIKAN MARKER: Pembagian masker kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Tanjung

BAGIKAN MARKER: Pembagian masker kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Tanjung

Pasar menjadi salah satu lokasi yang rentan dengan penularan virus korona. Pedagang maupun pembeli banyak yang tidak menggunakan masker. Sambil membagikan masker, dilakukan edukasi kesehatan. Pedagang dan pembeli diingatkan untuk tetap waspada pada masa pandemi ini dengan menggunakan masker.

Salah seorang pedagang, Laili menyampaikan ucapan terima kasih telah diberi masker. Ia mengakui kebanyakan pedagang tidak menggunakan masker. Menurutnya, masker merupakan bagian terpenting dalam melawan virus corona.

“Terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya seraya berharap virus ini cepat berlalu agar pedagang lebih leluasa berdagang. (bud/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Jatah Pupuk Subsidi Berkurang, Wabup Jember Minta Tambah

Diterbitkan

||

RAPAT EVALUASI : Wabup Jember Drs. KH. A. Muqit Arief saat rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Jember
RAPAT EVALUASI : Wabup Jember Drs. KH. A. Muqit Arief saat rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Jember

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengirim surat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur minta tambahan jatah pupuk urea bersubsidi bagi petani. Hal itu disampaikan Wabup Jember Drs. KH. A. Muqit Arief saat rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Jember di aula bawah Pemkab, Kamis (6/8).

Permintaan ini diajukan karena stok pupuk urea bersubsidi bagi petani di Jember telah menipis. Sementara kebutuhannya masih sangat banyak hingga akhir tahun. “Pemerintah Kabupaten Jember sudah bersurat ke provinsi untuk mendapatkan tambahan pupuk karena jatah pupuk urea untuk Jember setiap tahun berkurang,” terang Wakil Bupati Jember.

Pada tahun 2018, Jember dijatah 94.945 ton. Kemudian tahun 2019 turun menjadi 90.975 ton, dan pada 2020 ini jatahnya hanya 47.018 ton. “Dipangkas lima puluh persen,” terang wabup.

Sampai bulan Juli 2020, serapannya sudah 90 persen. Sehingga tersisa 3.997 ton untuk sampai akhir tahun. Menurut Wabup, terus menurunnya jatah itu disebabkan beberapa hal. Pertama terkait dengan cara pengajuan yang berubah. Dulu pengajuan dari kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kini berubah berdasarkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Untuk pengajuan secara elektronik itu, banyak persyaratan yang tidak dipahami oleh semua kelompok tani. Penyebab lainnya, di pusat sebetulnya nominal anggaran pupuk urea bersubsidi itu tetap. Tetapi, ongkos produksi yang membengkak memaksa terjadi pengurangan jatah.

Wabup meminta petani memahami kondisi itu. Terlebih Pemerintah Kabupaten Jember tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim untuk penyediaan pupuk bagi petani.

Disamping itu, wabup meminta masyarakat tani tidak bergantung pada pupuk urea bersubsidi. Petani bisa mengubah dari pupuk tunggal menjadi pupuk majemuk, serta bisa menerima kehadiran pupuk organik.  (bud/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Trending