Connect with us

Pemerintahan

Dandim 0824 Cek Protokol Kesehatan Perusahaan Air Mineral Ampo

Diterbitkan

||

Kedatangan La Ode di perusahaan tersebut disambut langsung pimpinan Perusahaan Wasil dan staf perusahaan
Kedatangan La Ode di perusahaan tersebut disambut langsung pimpinan Perusahaan Wasil dan staf perusahaan

Memontum Jember – Dimasa pandemi Covid 19 ini dalam upaya pencegahan nya, pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Covid 19 telah melakukan imbauan baik kepada perusahaan, lembaga dan instansi untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Dandim 0824/Jember, Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Jembe, terus aktif melakukan pemantauan diberbagai lembaga maupun perusahaan. Upaya ini dilakukan untuk menjalankan komunikasi sosial dalam program pembinaan teritorial.

Seperti saat mengunjungi perusahaan air minum Ampo yang berada di Desa Dukuh Mencek Kec Sukorambi Kab Jember. Kedatangan La Ode di perusahaan tersebut disambut langsung pimpinan Perusahaan Wasil dan staf perusahaan.

Dandim 0824 diajak melihat proses produksi air mineral yang produksinya banyak dikonsumsi masyarakat tidak hanya Kabupaten Jember namun kota lainnya.

Pimpinan Ampo, Wasil menyatakan, perusahaannya telah melaksanakan standart produksi ketat yang memperhatikan protokol kesehatan untuk karyawan maupun produk, sejak sebelum pandemi Covid 19.

“Kita adalah perusahaan air minum yang menyediakan air minum dan dikonsumsi masyarakat luas, sehingga mutlak proses produksi dan hasil produksinya harus sehat,” katanya.

Sementara itu Dandim 0824 sangat mengapresiasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan perusahaan tersebut. Upaya yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat membantu memasyarakatkan protokol kesehatan.

”Ini yang sangat kita harapkan, adanya peran serta masyarakat dalam membantu memasyarakatkan protokol kesehatan sehingga menyadarkan masyarakat untuk segera adaptasi kebiasaan baru, dan kita dapat segera keluar dari pandemi Covid 19 ini,” jelasnya. (tog/mzm)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jember

RS Paru Jember Diresmikan Plus Sebagai Rujukan Covid-19

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Jember – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan RS Paru di Jalan Nusa Indah No.14, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, sebagai RS rujukan khusus Covid-19, Rabu (30/12) tadi.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah, mengatakan sebagaimana rilis Menteri Kesehatan bahwa Jawa Timur per hari Selasa, 28 Desember 2020, terdapat 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena Covid-19. Menurutnya, atas kejadian itu menjadi peringatan untuk warga Jawa Timur, khususnya warga Jember, agar semakin waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Semakin dekat virus itu kepada orang-orang terdekat kita,” ucap Gubernur Khofifah.

Sementara itu, untuk memperluas pelayanan dan ikhtiar dalam menyelamatkan masyarakat, Pemprov Jawa Timur mendedikasikan RS Paru Jember, sebagai RS Rujukan Pasien khusus Covid.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan, di sejumlah daerah di Jawa Timur, masih marak ditemukan warga yang belum percaya dengan virus korona. “Masih banyak di daerah, termasuk di Jember, yang merasa ini di-covid-kan,” ujarnya.

Karena itu, dirinya berharap, edukasi kepada warga secara terbuka, detail dan masif perlu dilakukan kembali. Selain itu, Gubernur Khofifah menyampaikan mulai Kamis, 31 Desember 2020, diberlakukan jam malam dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai 04.00 WIB. (kom/jmb/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

MA Putuskan Tolak Pemakzulan Bupati Jember

Diterbitkan

||

Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.
Bupati Jember, dr Hj Faida MMR kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 lewat jalur independen.

Memontum Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan terhadap Bupati Jember, dr Hj Faida MMR, Selasa (8/12) tadi.

Dengan hasil putusan itu, maka dr Faida tidak jadi lengser sesuai dengan keinginan DPRD Jember. Putusan MA sendiri, terlihat dalam website kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam nomor register 2 P/KHS/2020 dengan tanggal masuk perkara pada 16 November 2020, menjelaskan mengenai pemohon adalah DPRD Jember, dengan termohon atau terdakwa Bupati Jember.

Ada pun hakim dalam perkara tersebut adalah Yodi Martono Wahyuniadi, hakim kedua Is Sudaryono, dan hakim ketiga Supandi. Adapun panitera pengganti Joko Agus Sugianto.

Perkara permohonan pemakzulan tersebut diputus pada 8 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan hak uji pendapat.

“Menolak permohonan hak uji pendapat,” demikian bunyi amar putusan MA yang dilansir website MA. Dalam putusan itu, juga belum dijelaskan alasan MA menolak permohonan DPRD Jember.

dr Faida sendiri, dimakzulkan DPRD Jember pada Juli 2020. Calon Bupati perseorangan yang maju melalui jalur idenpenden itu, dimakzul DPRD Jember, beberapa hari setelah Faida lolos verifikasi KPU Jember.

Sebagaimana diketahui, setiap pemakzulan kepala daerah harus disetujui oleh MA. Aturan itu didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 80 ayat (1) huruf a berbunyi.

Ada pun bunyinya, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada
Menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung, atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan sebagai berikut.

Pertama, melanggar sumpah atau janji jabatan. Ke dua, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. Ke tiga, melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j. Ke empat, melakukan perbuatan tercela. (dtk/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Hari Pertama Kerja, Bupati Gelar Rakor Penanganan Covid-19

Diterbitkan

||

Hari Pertama Kerja, Bupati Gelar Rakor Penanganan Covid-19
Bupati Jember, dr Faida MMR.

Siapkan hotel untuk perawatan pasien

Memontum Jember – Paska cuti kampanye Pilkada Jember 2020, Bupati Jember, dr Faida MMR, langsung melakukan koordinasi di hari pertamanya masuk kerja.

Dengan melibatkan jajaran Kodim dan Polres Jember, langsung melakukan bahasan guna menanggulangi melonjaknya penyebaran Covid-19.

“Paling penting adalah urusan keselamatan masyarakat,” terangnya kepada wartawan di posko utama Satgas Covid-19 di Pendapa Wahyawibawagraha, Minggu (6/12) tadi.

Untuk itu, tambahnya, perlu mempelajari perkembangan data yang ada untuk menyikapi naiknya angka positif di Kabupaten Jember. Terutama, dalam dua bulan terakhir ini.

“Kenaikan pada satu bulan terakhir, jauh lebih tinggi daripada delapan bulan sebelumnya. Angka kematiannya juga meningkat dari 8 bulan sebelumnya. Kondisi rumah sakit pun, sekarang sudah penuh,” tambahnya.

Situasi ini, ujarnya, perlu diambil langkah-langkah tepat. Salah satunya, menyiapkan hotel untuk merawat pasien. Karena, ada dua hotel yang direncanakan untuk tempat perawatan.

Masih menurut Faida, sampai hari ini, hanya sebelas kecamatan yang oranye. Tidak ada yang kuning, maupun hijau. Sementara itu, ada 20 kecamatan dalam kondisi merah.

“Satgas akan memetakan daerah-daerah pedesaan, untuk dapat melokalisir daerah-daerah yang hijau untuk dipertahankan,” paparnya.

Koordinasi dengan Polres dan Kodim di posko satgas juga, untuk melihat evaluasi dan koreksi, guna melangkah dalam penanganan selanjutnya wabah.

Seperti pada Januari nanti, wilayah Jember kemungkinan akan memulai pembelajaran tatap muka. Hal ini, perlu pengecekan lapangan di semua sekolah maupun pondok pesantren.

“Kami meminta TNI dan Polri untuk bersinergi, bersama-sama mengecek di lapangan agar datanya bisa menjadi acuan selanjutnya,” terangnya.

Terkait protokol kesehatan dalam Pilkada, Bupati menyebut sudah ada prosedur standar yang perlu dijalankan.

Meski demikian, dirinya memerlukan data terbaru yang akan digunakan penuntasan rapid test seluruh penyelenggara pilkada. ‘Sekali lagi, keselamatan masyarakat tetap yang paling utama,” tegasnya. (kom/fr/sit)

Lanjutkan Membaca

Trending