Connect with us

Kabar Desa

Kejari Kawal dan Jaga Kades dari Tindak Pindana

Diterbitkan

||

Teks: 29 Kades dari tiga kecamatan di wilayah timur Jember, yang menandatangani kesepakatan pendampingan, Selasa (1/9/2020).

Memontum Jember – Kejaksaan Negeri Jember terus melangkah untuk memberikan perlindungan kepada para kepala desa dari tindak pidana. Itu ditempuh dengan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Juga dengan program Jaga Desa. Seperti pendampingan hukum kepada 29 kepala desa dari tiga kecamatan di wilayah timur Jember, yang menandatangani kesepakatan pendampingan tersebut pada, Selasa (1/9/2020).

Tiga kecamatan itu yakni Kalisat, Ledokombo, dan Pakusari. Acara berlangsung di GOR Trisnopati di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat.

Kepala Kejaksaan Negeri Dr. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum., menyatakan, kejaksaan tidak ingin para pemimpin di desa terjerat hukum dalam mejalankan pemerintahan. “Karena itu, kami kawal dan kami jaga. Melalui hal ini, kejaksaan mendekatkan diri sampai ke desa,” ujar Kajari.

Pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara (Datun) serta pengawalan melalui program Jaga desa itu, menurut Kajar, merupakan bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat desa, khususnya pemerintah desa.

Pada kesempatan yang sama, Yoyot, SH, dalam penyampaian materinya menyatakan, program Jaga Desa yang dijalankan kejaksaan merupakan atensi terhadap program pemerintah. “Karena pemerintah saat ini ingin memperkuat daerah-daerah pinggiran. Seperti banyak anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah desa,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Taufikurrahman, SH., M.H, menjelaskan manfaat pendampingan hukum bidang datum. “Kalau menganggarkan suatu program yang bersumber dari dana desa, kades bisa berkonsultasi kepada kejaksaan sebelumnya,” terangnya.

Konsultasi tersebut diharapkan bisa menghindari permasalahan hukum yang kemungkinan terjadi ke depannya. Perlu diketahui, sebelumnya Kejari Jember telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama bidang datun dengan sejumlah kades di wilayah selatan. (tog/mzm)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Desa

Semarak Lomba Agustusan Ditengah Pandemi Covid-19

Diterbitkan

||

oleh

Lomba berenang di atas gedebok (batang pisang, red) di Sungai Bedadung
Lomba berenang di atas gedebok (batang pisang, red) di Sungai Bedadung

Memontum Jember – Warga Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi tetap menggelar lomba memperingati HUT ke 75 RI di tengah pandemi Covid-19 dengan mengadakan lomba berenang di atas gedebok (batang pisang, red) di Sungai Bedadung.Menurut penanggung jawab acara lomba, Achmad Supriadi, selain lomba-lomba lainnya yang umum saat agustusan, berenang di atas batang pisang dipilih karena memiliki nilai filosofi kemerdekaan.

“Kita memilih lomba berenang di atas gedebok dengan melawan arus, karena nilai sejarahnya bagaimana dulu para pejuang kemerdekaan berjuang untuk melawan penjajah dengan sekuat tenaga,” kata pria yang akrab dipanggil Supriadi ini, Minggu (9/8/2020) sore.

Lomba yang khusus bagi orang-orang dewasa itu, diikuti oleh 50 orang peserta. “Yang harus memiliki kemampuan berenang, karena lomba ini kan di sungai. Jadi agar juga tetap mengutamakan keamanan. Tapi kami juga ada tim keamanan yang membawa ban pelampung untuk kondisi tidak diinginkan,” katanya.

Namun demikian, meskipun masih menggelar giat lomba di tengah pandemi Covid-19. Warga setempat oleh panitia tetap ditekankan menerapkan protokol kesehatan. “Penonton saling jaga jarak dan menggunakan masker. Kami juga menyediakan tempat cuci tangan agar tetap terjaga dari Covid-19,” ujarnya.

Tidak sedikit peserta kewalahan berenang, dan saat menuju garis finish melenceng dari tujuan. Dalam giat tersebut terlaksana dengan baik, dan giat tersebut diketahui juga sebagai bentuk kampanye peduli lingkungan khususnya di kawasan sekitar sungai.

“Lomba ini sengaja digelar di aliran sungai bedadung, karena warga disekitar masih kurang kesadaran untuk menjaga lingkungan. Lewat giat ini, sebagai bentuk edukasi untuk cinta lingkungan dan menjaga sungai. Khusunya tumpukan sampah,” kata Kepala Desa Jubung Bhisma Perdana.

Selain itu, warga juga bermaksud untuk mengenalkan potensi wisata baru Jembatan Gantung Cinta yang nantinya menjadi ikon wisata baru di desa tersebut.

“Jembatan sepanjang 100 meter ini menghubungkan tiga kecamatan dan dua desa, yakni dari Desa Jubung dan Desa lainnya di Kecamatan Ajung, Kecamatan Sukorambi, dan Kecamatan Rambipuji. Apalagi juga jalur alternatif strategis untuk mengurai kecamatan Ke depan potensi wisata yang ada di jembatan gantung ini akan menjadi ikon baru kami,” imbuhnya. (ark/tog/mzm)

 

Lanjutkan Membaca

Kabar Desa

Bagai Simalakama, Konflik Petani dan Petambak di Jember

Diterbitkan

||

oleh

Bagai Simalakama, Konflik Petani dan Petambak di Jember

Memontum Jember – Ratusan warga yang berasal dari 2 kelompok petani dan petambak berbondong-bondong mendatangi Kantor Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember guna mencari titik temu terkait pro dan kontra dibukanya 2 pintu tanggul penahan air laut atau kelep Kalimalang Rabu (15/7/2020) siang.

Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan, yang saling tolak belakang. sama-sama ingin memanfaatkan fungsi dari kelep peninggalan kolonial Belanda, yang sejak awal pembangunannya memang difungsikan sebagai penahan air laut, sehingga ketika laut pasang datang, air asin tidak sampai masuk ke sungai lantas mengalir ke areal pertanian.

Dalam persoalan ini, petani palawija menuntut agar pintu kelep di fungsikan kembali seperti sedia kala. Sebab jika pintu kelep tetap dibuka, bisa berakibat matinya ratusan hektar tanaman palawija milik warga petani yang disebabkan oleh masuknya air asin menuju ke lahan pertanian.

Sebaliknya, para petambak ingin agar pintu kelep tetap dibuka saja.Agar kebutuhan air asin untuk budi daya udang panami, bisa terpenuhi dengan mudah.

Bagai makan buah simalakama, jika pintu kelep dibuka air laut akan membanjiri lahan pertanian dan akan menyebabkan kematian pada tanaman petani, sedangkan jika pintu kelep ditutup,petani tambak tidak bisa budi daya ikan dan udang, karena tidak ada pasokan air asin yang bersumber dari lautan.

Dalam pertemuan dua kelompok ini berjalan sangat alot. Sesekali diwarnai perdebatan sengit dan adu argumen dari masing-masing kelompok demi mempertahankan kepentingan masing-masing. Alhasil pertemuan yang difasilitasi pihak Muspika Gumukmas dan Dinas terkait berakhir deadlock tanpa menghasilkan apa-apa.

H Said salah satu Petani usai acara menyampaikan, Ia ingin semua kepentingan baik itu petani tambak maupun petani palawija, semua diakomodir oleh pemerintah. Katanya, jangan hanya salah satu, karena ini titik-titik perpecahan dan akan menjadi permasalahan besar kalau tidak segera diatasi.

“Kita sebagai petani juga memiliki harapan yang besar, memiliki cita-cita yang besar dari pertanian kami, kami juga mempertahankan kelangsungan hidup kami ke depan.Anak-anak kami juga ingin sekolah, masa depan kami sebagai petani bagaimana, tolong itu sama-sama diperhatikan, ” ujar Said.

Said memaparkan, sebenarnya awal mula dibangun kelep oleh Kolonial Belanda dahulu, guna untuk penahan air laut agar tidak masuk ke kawasan pertanian.Namun seiring perkembangan jaman, ada sebagian petani yang berpindah profesi menjadi petambak dan baru kemudian muncul permasalahan.

“Jadi sebenarnya kelep itu awalnya gak ada masalah, ketika ada sekelompok petani yang beralih profesi menjadi petambak maka mereka membutuhkan air asin, maka terjadilah konflik antara petani dan petambak, ” tambahnya.

Ketika kelep berfungsi secara penuh untuk kepentingan pertanian, akhirnya menjadi masalah bagi petambak.Tapi ketika petambak membutuhkan fungsi kelep karena membutuhkan air asin, maka jadi masalah bagi petani

“Dan selama ini bagi kita dengan adanya dibukanya kelep itu juga masalah, karena air asin itu masuk ke areal sawah. Berulang kali petani menanam padi atau pun jagung itu mati, jadi permasalahannya disitu, ” terang Said.

Permasalahan ini, lanjutnya, bukan berhenti sebatas kelep saja, konflik kepentingan 2 kelompok warga yang sudah berjalan selama bertahun-tahun belum ditemukan titik terang jalan tengah, semakin diperparah dengan jebolnya sungai tanggul yang terjadi tahun lalu yang hingga kini tidak segera diatasi.

“Sehingga air asin masuk, suplay air tawar yang dari hulu tidak pernah ada, padahal air tawar itu sangat dibutuhkan bagi para petani, ” ucapnya.

Said berharap normalisasi segera terwujud, sehingga kebutuhan air tawar untuk petani yang dari tanggul bisa masuk, tanggul kelep pun bisa segera ada solusi walaupun tidak ditutup total.Sehingga air asin dan air tawar bisa masuk secara teratur sesuai kebutuhan ke masing-masing lahan milik petani maupun petambak. (bud/tim)

 

Lanjutkan Membaca

Kabar Desa

Pengelolaan Tanah Kas Desa Rawan Permasalahan Hukum

Diterbitkan

||

oleh

Pengelolaan Tanah Kas Desa Rawan Permasalahan Hukum

Memontum Jember – Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di sejumlah desa di Jember berpotensi memunculkan permasalahan hukum.

Salah satu penyebabnya hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara rinci terkait pengelolaan TKD, baik dalam proses pengalihan hak pengelolaan oleh pihak ketiga maupun status kejelasan siapa yang berhak mengelola tanah desa tersebut yang diatur secara detail dan spesifik termasuk sanksi yang diterapkan.

Permasalahan ini terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Jember dengan perwakilan Forum Pemuda Peduli Desa (FP2D) Desa Curahklong kecamatan Bangsalsari, Senin (13/7/2020)siang.

Kasus hukum yang sering terjadi di desa terkait pengelolaan TKD disebabkan belum adanya dasar hukum yang jelas baik peraturan desa (perdes) maupun peraturan daerah (perda) yang belum mengatur jelas dan rinci terkait prosedur yang benar soal pengelolaan aset tanah kas desa. Salah satu contoh permasalahan yang muncul di Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Jember.

Menurut Nurdin salah seorang pengurus FP2D mengungkapkan, persoalan yang terjadi di Desa Curahkalong terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan TKD sudah lama diadukan ke pihak terkait, mulai dari camat, inspektorat, hingga Polsek Bangsalsari.

Kronologis permasalahan itu menurut Nurdin terjadi saat TKD Desa Curahkalong sudah dikelola pihak ketiga. Proses pengelolaan TKD diduga ilegal.

Diketahui aturan dalam lelang masalah tanah kas desa ada dalam peraturan desa. Namun Nurdin meyakini belum ada pembentukan panitia lelang.

“Saya sudah tanya ke Bukhori Ismail, Sekdes Curahkalong terkait peraturan desa, dan ternyata tidak ada,” jawabnya.

Pada tanggal 23 Juni 2020 dirinya bersama tim pernah menanyakan persoalan ini kepada Eko Rudiansyah selaku bendahara desa, dan lagi-lagi bendahara desa mengaku bahwa tidak ada uang yang masuk dari hasil sewa TKD tahun 2020.

Hal senada juga disampaikan Qoim, koordinator FP2D lainnya, menurutnya telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset desa dan berpotensi pada persoalan hukum.

Qoim mengaku pernah bertanya kepada Kepala Desa Curahkalong Abdul Kadir. Saat itu Kades menjawab sudah ada pemenang lelang meski tidak bisa menunjukkan peraturan desanya dan bukti perjanjian sewa antara kades dan pihak ketiga.

“Kades juga bilang bahwa sudah terbentuk panitia lelang atas nama Ahmad Purnomo. Namun pernyataan itu dibantah oleh oleh Pengurus BPD yang menyatakan tidak pernah membentuk,” sambungnya.

Sementara Ketua Komisi A, Tabroni berjanji akan melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut.

“Persoalan regulasi masalah TKD cukup panjang, sehingga perlu dilakukan pembahasan dengan berbagai pihak, terutama pihak eksekutif,” ujarnya.

Namun yang jelas, persoalan TKD ini lanjut Tabroni, bisa meluas dan bisa terjadi di beberapa desa yang memiliki tanah kas desa. Untuk itu dirinya berencana akan melakukan sidak ke lokasi desa yang bermasalah, seperti yang terjadi di desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari.

“Kami juga akan mengundang pihak terkait dalam agenda merumuskan peraturan yang berhubungan dengan masalah tanah kas desa, agar kedepannya tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus hukum mengenai TKD,” pungkas Tabroni. (vin/tog/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Trending