Jember

Video Raker Komisi III DPR RI dengan Kapolri sebut Oknum Kepala Desa di Jember Timbun Pupuk Bersubsidi

Diterbitkan

3 tahun

26 Januari 2022

Oleh

Video Raker Komisi III DPR RI dengan Kapolri sebut Oknum Kepala Desa di Jember Timbun Pupuk Bersubsidi

Memontum Jember – Beberapa hari terakhir, viral video cuplikan rekaman dari Tv parlemen. Video berdurasi 3.48 menit itu, menyebar melalui sosial media dan aplikasi pesan berjaringan WhatsApp (WA) di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam cuplikan video suasana rapat kerja (Raker) Komisi III dengan Kapolri, Jendral Listyo Sigit, anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani, menyebut ada oknum kepala desa di Jember yang melakukan penimbunan pupuk bersubsidi. Asrul Sani pun meminta, agar Kapolri beserta jajarannya di bawah untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

“Pak Kapolri, ini ada titipan dari Poksi Partai Gerindra yang minta perhatian agar kasus pupuk bersubsidi yang ditimbun oknum kepala desa yang di (wilayah hukum) Polres Jember, Kabupaten Jember, agar diatensi,” kata Asrul Sani dalam video tersebut.

Mudah-mudahan, tambahnya, Kapolda Jatim juga mengikuti Raker. “Mudah-mudahan, Pak Kapolda Jatim yang barang kali mengikuti raker ini bisa memerintahkan,” sambungnya.

Baca juga

Terkait video tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jember, Siswono Akbar, mengatakan dirinya belum tahu siapa yang dimaksud oknum kepala desa yang melakukan penimbunan. Siswono mengaku, sangat prihatin jika penimbunan pupuk bersubsidi tersebut benar terjadi.

“Saya belum tahu ini oknum kepala desa mana yang dimaksud. Kepala desa di Jember ada 226 desa di Jember. Tapi kalau ini terjadi, ini sangat memprihatinkan. Kalau sudah disampaikan di RDP (rapat dengar pendapat) di nasional, maka harus ada tindakan konkret dari pihak kepolisian. Polisi harus segera bergerak,” kata politisi dari Partai Gerindra Jember itu.

Menyikapi isu tersebut, Kepala Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Bhisma Perdana, sangat mendukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia dan penimbun pupuk bersubsidi. Namun demikian, Bhisma yang juga menjadi Sekertaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur, menyampaikan pihak berwajib harus mendalami secara detail isu tersebut agar tidak menimbulkan fitnah.

“Kami mewakili para kepala desa dan pengurus AKD Jawa Timur, sangat mendukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melalukan pemberantasan mafia pupuk dan para penimbun pupuk bersubsidi,” kata Bhisma, Rabu (26/01/2022).

Para aparat penegak hukum, tambahnya, harus segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. “Tujuannya, supaya kasus ini terang benderang dan tidak menjadi fitnah dan mendiskreditkan para kepala desa anggota kami,” katanya.

Bhisma juga mengatakan, para kepala desa pada umumnya profesi awal mereka adalah petani. Sehingga, mereka berhak untuk membeli pupuk bersubsidi.

“Rata-rata, mereka memiliki lahan pertanian yang luas. Sehingga jika ditemukan tumpukan pupuk di rumah pribadi, bisa jadi pupuk itu dibeli dari kios berdasarkan data dari E RDKK (eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani),” katanya

Lebih jauh Bhisma juga mengatakan, isu penimbunan pupuk ini tidak dijadikan komoditas untuk menjelekan nama Kabupaten Jember, yang saat ini mulai berbenah di bawah kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto. “Di bawah kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto, Jember sedang berbenah disegala bidang. Jangan sampai isu ini malah membuat nama Kabupaten Jember kembali terpuruk,” paparnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Arya Wiguna, hingga berita ini ditulis belum menjawab saat dikonfirmasi melalui pesan WA. (rio/sit)