Pemkab Jember Sinergi Kawal Arus Mudik dan Balik Lebaran dengan Pengamanan Terpadu

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih ketat namun tetap humanis dalam menghadapi siklus tahunan pergerakan massa terbesar di Indonesia, selama arus mudik dan balik Lebaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, dalam keterangannya menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna memastikan momentum Lebaran 2026 tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga potret keberhasilan tata kelola lalu lintas di wilayah Jawa Timur bagian timur. Menurutnya, fokus utama pemerintah tahun ini adalah menciptakan ekosistem perjalanan yang aman, nyaman dan minim hambatan melalui integrasi kebijakan lintas sektoral.

“Kematangan strategi tahun ini didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap pola pergerakan kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu instrumen kebijakan yang paling krusial, adalah pengendalian volume kendaraan di jalur-jalur utama,” tegasnya, Selasa (24/03/2026) tadi.

Untuk itu, Pemkab Jember secara resmi memberlakukan pembatasan operasional bagi kendaraan angkutan barang sumbu tiga atau lebih. Kebijakan ini, dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 13 Maret hingga 29 Maret 2026, mencakup masa puncak arus mudik hingga berakhirnya arus balik.

“Kami memahami bahwa distribusi logistik adalah urat nadi ekonomi, namun demi keselamatan jiwa pemudik, pembatasan ini harus dilakukan. Pengecualian ini hanya diberikan kepada angkutan yang membawa kebutuhan mendasar masyarakat, seperti bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG). Di luar itu, seperti angkutan material bangunan dan hasil tambang, diminta untuk menunda operasionalnya sementara waktu,” jelas Gatot.

Dari sisi sumber daya manusia, tambahnya, Dishub Jember tidak bekerja sendiri. Sebanyak 40 personel internal telah disiagakan untuk mengisi pos-pos pemantauan strategis. Namun, kekuatan sesungguhnya terletak pada kolaborasi.

Baca juga :

Sinergi ini, melibatkan Satlantas Polres Jember, Dinas Kesehatan, BPBD, hingga Satpol PP. Posko gabungan yang didirikan di titik-titik krusial seperti Sumberbaru dan Garahan berfungsi sebagai pusat komando taktis.

Di sana, petugas tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga siap memberikan bantuan medis darurat serta penanganan bencana jika diperlukan, mengingat cuaca yang terkadang sulit diprediksi. Selain manajemen kendaraan, Pemkab Jember juga memberikan perhatian serius pada aspek infrastruktur.

Berdasarkan instruksi langsung dari Bupati Jember, fokus perbaikan dialokasikan pada optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU). Langkah ini, merupakan respons cerdas terhadap data kecelakaan yang sering terjadi akibat minimnya visibilitas di malam hari.

Gatot menambahkan bahwa perbaikan massal PJU sedang dikebut di jalur-jalur yang diidentifikasi sebagai black spot atau titik rawan kecelakaan. Kebijakan ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah sangat mendengarkan suara konstituennya.

Kanal aspirasi Wadul Gus’e, juga menjadi sumber data penting dalam menentukan titik mana saja yang memerlukan perbaikan lampu jalan segera. Dengan menyatukan data teknis dari lapangan dan keluhan masyarakat, Pemkab Jember berharap angka kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.

“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan dan partisipasi aktif masyarakat melalui pelaporan digital menjadi kunci utama dalam menyukseskan tradisi mudik tahun ini agar tetap berkesan dan tanpa duka,” tambahnya. (rio/gie/adv)