Perkuat Layanan Publik, Pemkab Jember Rakor dan Bimtek bersama TP PKK dan Tim Posyandu dan Bunda PAUD

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan melibatkan jajaran TP PKK, Tim Posyandu dan Bunda PAUD dari tingkat kabupaten hingga kelurahan di Aula Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (12/05/2026) tadi. Kegiatan yang dilakukan itu, merupakan akselerasi penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat melalui integrasi peran perempuan dan kelembagaan di tingkat desa.

Gelaran Bimtek ini juga mendalami implementasi 1 tahun wajib belajar prasekolah sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui peran Bunda PAUD, Pemkab Jember menargetkan setiap anak di Jember mendapatkan stimulasi pendidikan yang tepat pada masa emasnya. Hal ini, selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting yang menjadi prioritas nasional.

Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah manifestasi kebijakan untuk menyelaraskan gerak langkah dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lapangan. Dirinya menekankan bahwa sinergi tiga pilar penggerak ini adalah fondasi utama bagi kemajuan sosial di Jember.

“Saya mengapresiasi atas dedikasi para kader. Kita berkumpul bukan hanya untuk menerima arahan, tetapi untuk menyatukan visi bahwa kesejahteraan Jember dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga dan desa,” kata Ning Ghyta-sapaan Ketua TP PKK Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa tugas Posyandu tidak hanya tempat penimbangan bayi. Namun, juga layanan kesehatan dan pendidikan anak usia dini.

“Transformasi Posyandu menuju 6 Bidang SPM adalah langkah progresif Pemkab Jember. Kami ingin Posyandu tidak lagi hanya dilihat sebagai tempat menimbang bayi, tetapi sebagai sentra layanan terpadu yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keamanan lingkungan,” jelasnya.

Dengan Bimtek ini, pihaknya membekali kader agar tidak hanya bekerja dengan hati, tetapi juga dengan pemahaman kebijakan yang kuat. “Kader adalah ujung tombak yang memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di meja makan setiap keluarga di Jember,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember hadir memberikan perspektif dukungan anggaran dan fasilitas. Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan ruang bagi para penggerak ini agar dapat mengidentifikasi masalah sosial, seperti rumah tidak layak huni atau akses air bersih, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten.

Gelaran acara formal ini, ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan mengenai alur pelaporan data yang lebih sinkron antara desa dan kabupaten. (rio/gie/adv)