Terima LHP, Bupati Jember Tegaskan Raihan WTP harus Berdampak Nyata pada Kesejahteraan Masyarakat

Memontum Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menekankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Jember, diposisikan sebagai jaminan bahwa pengelolaan APBD Jember berjalan di jalur yang benar. Bagi Pemkab Jember, kepatuhan angka-angka di atas kertas akuntansi harus berjalan linier dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat di lapangan.

Pernyataan tersebut, ditekankan Bupati Fawait seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/05/2026) tadi. Sektor penggunaan anggaran, kini menjadi fokus evaluasi utama agar setiap pos pembiayaan daerah memberikan stimulus ekonomi yang optimal bagi warga Tapal Kuda.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember menggarisbawahi, bahwa keterbukaan dalam proses audit BPK merupakan modal penting untuk memperbaiki kualitas belanja daerah (spending quality). Masukan dari tim auditor, membantu Pemkab Jember dalam memetakan efisiensi anggaran di setiap lini dinas.

“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh Tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujar Gus Fawait.

Baca juga :

Sistem penatausahaan keuangan daerah yang tertib, lanjutnya, diharapkan mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Sehingga, stimulus modal pembangunan dapat terserap secara maksimal di sektor-sektor produktif seperti pertanian, infrastruktur dan pendidikan.

Bupati Fawait menegaskan, bahwa esensi dari pertanggungjawaban keuangan daerah adalah dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar pengakuan administratif semata. “Ini buah dari kerja keras, kecerdasan dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” katanya.

Pemerintah daerah berkomitmen, untuk segera merampungkan rekomendasi administratif yang ada dalam LHP BPK, agar jalannya roda perekonomian daerah tidak terhambat oleh kendala regulasi. Efisiensi penggunaan APBD, akan terus ditingkatkan demi kemakmuran bersama.

“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar mengalir dan memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” tambahnya. (rio/gie/adv)