Atap Pendapa Jengawah Ambruk, DPRD Jember Dorong Penyelidikan Menyeluruh

Jember, Memontum – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi Kabupaten Jember memanggil seluruh stakeholder terkait insiden ambruknya atap pendopo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang terjadi Selasa, (3/12/2019) pagi lalu.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, David Handoko Seto,mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel, sebab terdapat dugaan penyelewengan anggaran dalam proses pengerjaan proyek di kantor Kecamatan Jenggawah itu.

Direktur Utama PT. Andaya Breka Konstruksi, Andun Sulistyo Darmawan. (ist)

“Kami meminta stakeholder terkait baik polres, kejaksaan maupun inspektorat, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan detail terhadap 22 kecamatan yang sedang dibangun,” ungkapnya.

David menerangkan, karena terindikasi direncanakan satu orang walaupun banyak bendera, dari RDP komisi A dan C, keluar ungkapan dari PPTK sendiri bahwa perencanaan dilakukan satu orang dengan modus bendera.

“Ketika tadi ditanyakan yang bertanggung jawab, saling lempar, padahal secara administratif yang bertanggung jawab adalah direktur konsultan perencana,” katanya.

Politikus NasDem itu juga meminta agar aparatur penegak hukum, memproses semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab atas proyek dengan anggaran fastastis tersebut.

Nanti kita lihat, bagaimana seluruh stakeholder menangani kasus ini, kami indikasikan ini ada dugaan kolusi dan korupsi, tadi terungkap bahwa direktur CV Menara Cipta Graha menyampaikan, kalau dia hanya mendapatkan fee 8 persen, sisanya diambil pelaksana yang bernama Faris.

“Kita tidak tau Faris ini siapa, karena sampai saat ini menurut konsultan perencana dan pengawas, Faris ini tidak bisa dihubungi, dia memegang 22 paket perencanaan, jangan enak-enak tidak bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Direktur Utama PT Andaya Breka Konstruksi, Andun Sulistyo Darmawan mengungkapkan, pembangun kantor kecamatan melibatkan banyak pihak, mulai kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan konsultan perencana yang kesemuanya pihak swasta independen.

“Sedangkan, pejabat pembuat komitmen, pengawas internal atau pejabat penerima hasil pekerjaan, yang notabenenya mewakili pemerintah sebagai Bouwheer,” ungkapnya.

RDP berjalan lancar kata Andun, tadi sudah banyak informasi yang sudah disampaikan berbagai pihak, perlu diketahui bahwa ini musibah yang harus kita alami bersama, ada waktu sebelum akhir tahun.

“Kita bisa memperbaiki failure, yang gagal diperbaiki kembali, sampai selesai, ” paparnya.

Sementara, Direktur CV Menara Cipta Graha yang juga Konsultan Perencana, Pudjo Santoso menerangkan, entitas independen dipilih melalui prosedur tertentu, oleh PPK untuk membuat perencanaan.

Seperti perencanaan gambar, perhitungan konstruksi, harga perkiraan, rencana kerja dan syarat-syarat (term of reference, red) atas kantor kecamatan yang dibangun pada 21 Juli hingga 21 November 2019 tersebut.

“Kekeliruan dalam perencanaan menyebabkan suatu bangunan rusak belum waktunya,” jelasnya. (Kj1/Yud/oso)