Jember
Bupati Hendy Sampaikan Jawaban atas Pandang Umum Fraksi DPRD Jember dan Keuangan Rp 107 Milyar Temuan BPK
Memontum Jember – Rapat paripurna kembali digelar dalam rangkaian pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2020, Jumat (02/07) tadi. Adapun agenda rapat paripurna, yakni Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi dalam Menanggapi Nota Pengantar Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2020.
Dalam rapat paripurna itu, dihadiri delapan orang anggota DPRD Jember, secara luring dan diikuti 28 orang anggota DPRD secara virtual.
Baca Juga:
- Sosialisasikan Gerakan Stop Kekerasan pada Anak, Bupati Jember Ajak Pelajar Jauhi Bullying hingga Judol
- PKKMB Universitas dr Soebandi Jember, Bupati Hendy Ingatkan Potensi dan Aktualisasi Diri Mahasiswa
- Audiensi bersama Pemenang MTQ Nasional Samarinda, Bupati Jember Beri Apresiasi
Dalam kesempatan itu, Bupati Jember, H Hendy Siswanto, mengawalinya dengan menjawab pandangan Fraksi Gerindra atas permintaan pertanggungjawaban anggaran Rp 107 milyar lebih. “Saat ini sedang dilakukan proses pertanggungjawaban oleh pejabat terkait dan akan segera saya ajukan kepada BPK RI untuk keputusan lebih lanjut,” kata Bupati Hendy.
Mengenai buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama lima tahun terakhir, Bupati Hendy menyampaikan, kejadian tersebut akan dijadikan pelajaran berharga dan ke depannya etika dan ego politik pimpinan daerah harus dijaga dan dijunjung setinggi-tingginya. Sehingga, tetap menekankan sinergi dan kolaborasi bersama semua pihak untuk percepatan menuju Jember bangkit tahun 2022 mendatang.
Bupati Hendy menjelaskan, komitmen untuk terus menjaga komunikasi yang baik antara Pemkab Jember dengan DPRD Jember, Pemprov Jatim serta Pemerintah Pusat. Sebagaimana, tertuang dalam misi ketiga yaitu membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
“Hal ini juga sekaligus menjawab pandangan fraksi Partai Nasdem bahwa perlu penguatan kapasitas dan komitmen yang baik antara Pemda dengan DPRD,” terang Bupati Hendy.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PKB mengenai dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan LHP, maka pihaknya telah menentukan beberapa langkah. Diantaranya, Bupati Jember mengeluarkan surat perintah kepada seluruh pimpinan OPD dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Timur.
“Selanjutnya dipertegas dengan Surat Sekda perihal Percepatan Tindak Lanjut LHP BPK-RI Perwakilan Jatim atas LKD tahun anggaran 2020,” kata Bupati Hendy. Selain itu, Bupati Hendy juga akan segera mendefinitifkan jabatan 730 orang pejabat eselon II, III, dan IV agar percepatan roda pembangunan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Bupati dalam kesempatan itu juga menyampaikan jawaban atas pandangan empat fraksi di DPRD Kabupaten Jember. (kom/sit)
- Jember4 minggu
Sambut Gerak Jalan Tajemtra 2024, Bupati Jember Lakukan Latihan
- Jember4 minggu
Bupati Hendy Kembali Tinjau Progres Pembangunan Alun-alun Jember
- Jember4 minggu
Pemkab Jember Raih Prestasi Eka Acalapati di Ajang JDIHN Awards 2024
- Jember3 minggu
Buka Workshop Optimalisasi Peran Kader PKK dalam Posyandu ILP, Bupati Jember Janjikan Kenaikan Honor
- Jember1 minggu
Bupati Jember Meriahkan Gelaran Universal Line Dance Competition 2024
- Jember3 minggu
15 Ribu Peserta Meriahkan Pelaksanaan Tajemtra yang Diikuti Bupati Jember bersama Wakil
- Jember3 minggu
Sarasehan HUT Ke-79 PMI, Bupati Jember Ajak Masyarakat Donor Darah
- Jember2 minggu
Hari UMKM Nasional, Bupati Jember Raih Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM