Disiapkan Menjadi Dinas, Bupati Jember Rencanakan Kantor Damkar di Luar Pusat Kota

Memontum Jember – Unit pemadam kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kabupaten Jember, yang selama ini berada di bawah naungan Dinas Satpol PP atau menjadi bagian dari sub bidang, dalam waktu dekat akan segera menjadi dinas tersendiri. Kepastian perubahan status Damkar menjadi dinas baru tersebut, disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Bupati Hendy saat dikonfirmasi seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jember dengan agenda Penetapan Perda Susunan Organisasi Pemerintahan Pemkab Jember, Rabu (05/01/2022), menegaskan tentang status Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Jember, yang akan berdiri menjadi dinas tersendiri. “Pembentukan dinas baru tersebut (Damkar) tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, hal ini tidak menjadi masalah, karena pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan perintah langsung dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Bupati Hendy.

Perintah yang dimaksud, kata Hendy, yakni agar seluruh daerah di Indonesia. Dalam waktu kurang dari setahun untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran. “Tentunya, kita bukan (tidak melakukan) revisi RPJMD, yang menguatkan adalah perintah dari Mendagri,” katanya.

Baca juga :

• Bahas Kerja Sama Sister City, Pemkab Jember Terima Kunjungan Delegasi Kota Jinhua
• Terima LHP, Bupati Jember Tegaskan Raihan WTP harus Berdampak Nyata pada Kesejahteraan Masyarakat
• Supervisi SPPG, Satgas MBG Temukan Dugaan Pelanggaran SOP di Dapur Program Gizi Patrang Jember
• Dongkrak Kunjungan Pariwisata, Pemkab Jember Wujudkan Satu Tiket Terintegrasi Pantai Watu Ulo dan Papuma
• Pastikan Kesehatan Hewan Kurban, DKPP Jember Terapkan Manajemen Regulasi Ketat Jelang Idul Adha

Untuk memuluskan jalan menjadi dinas tersendiri itu, tambahnya, nanti akan bersurat ke DPRD. “Nah, di situ kita bisa secara langsung lakukan pembentukannya (menjadi dinas tersendiri),” sambungnya.

Namun demikian, lanjut Bupati Jember, nanti untuk markas komando (Mako) atau Kantor dari Damkar, akan ditempatkan di luar pusat kota. Karena, hal ini terkait dengan tata Kota Jember. “Saat ini yang terlalu terpusat di tengah kota dan kurang berkembang ke pedesaan,” katanya.

Terkait persoalan lokasi kantor dinas, Hendy pun juga menyinggung, soal pembangunan Jember yang tidak merata. “Contohnya, pembangunan pemukiman baru, bahkan lebih banyak terkonsentrasi di tengah kota Jember,” tandasnya.(ark/rio/sit)