Gelar Operasi Pasar, Pemkab Jember Ancam Sanksi Cabut Izin Usaha Pangkalan LPG Nakal

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyampaikan pesan tegas kepada para pemilik pangkalan LPG dan spekulan LPG, agar berhenti bermain harga. Bahkan jika sampai ditemukan pangkalan LPG ‘nakal’, maka sanksi tegas yaitu izin usaha, akan dicabut.

Pernyataan tegas ini, disampaikan dalam pelaksanaan Operasi Pasar (OP) LPG 3 kg di Kencong, Jombang dan Gumukmas, Senin (20/04/2026) tadi. Operasi pasar yang dilakukan ini, adalah jawaban langsung atas ‘jeritan’ warga yang mengeluh sulitnya mencari LPG yang biasa disebut LPG melon. Sementara dalam operasi pasar itu, nampak antusiasme ratusan warga menyerbu lokasi pasar murah demi mendapatkan gas seharga Rp 18 ribu pertabung.

Pj Kepala Desa Kencong, Thomas Heru Indra, dalam kesempatan itu secara tegas menyebutkan bahwa sebelum pasar murah ini digelar, pihaknya bersama Muspika sudah melakukan Sidak lapangan. Hasilnya, ditemukan adanya ketidakteraturan pasokan yang membuat harga di pasar melambung tinggi.

“Hari ini kita guyur langsung dengan stok baru. Di Kencong ada 300 tabung, masing-masing desa dapat 60 tabung. Aturannya, 1 KK 1 tabung, tidak boleh lebih,” tegasnya.

Baca juga :

Langkah ini, ujarnya, dirasa efektif untuk meredam keresahan. Warga yang sebelumnya panik dan bingung, kini bisa bernapas lega. Salah satunya, seperti Rodiyah (40) dan Aminah (45), dua warga yang ikut mengantre, kompak menyatakan bahwa operasi pasar ini sangat membantu dapur mereka tetap mengepul. Harga Rp 18 ribu adalah harga ‘waras’ yang seharusnya mereka dapatkan setiap hari, bukan harga spekulasi yang mencekik kantong rakyat kecil.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah ancaman sanksi bagi pangkalan nakal. Heru mengingatkan, agar pangkalan resmi tetap patuh pada aturan main. Jika masih ada pangkalan yang nekat menjual di atas HET atau menimbun barang saat warga sedang kesulitan, pemerintah tidak akan ragu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pencabutan izin pangkalan.

“Kita tindak tegas kalau masih ada yang nakal. Kasihan warga kalau terus-terusan jadi korban permainan harga,” tambahnya.

Kesuksesan pelaksanaan operasi pasar yang berlangsung di tiga kecamatan itu, menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menstabilkan kondisi Jember secara keseluruhan. Dengan pengawasan digital melalui KTP dan pengawasan fisik oleh aparat di lapangan, diharapkan rantai distribusi LPG kembali normal.

Warga berharap, ketegasan pemerintah ini tidak hanya muncul saat operasi pasar saja, tetapi menjadi standar pengawasan harian agar LPG melon selalu tersedia dengan harga yang adil bagi rakyat kecil. (rio/gie/adv)