Kesulitan Solar Nelayan Puger Jember segera Teratasi

Memontum Jember – Kesulitan nelayan untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kecamatan Puger nampaknya akan segera teratasi. Pasca munculnya pemberitaan di media massa Bupati, Hendy Siswanto, mengaku pasca mendapatkan informasi kesulitan nelayan, dirinya langsung berkordinasi dengan semua pihak yang berkompeten terhadap permasalahan tersebut.

Hal itu disampaikan bupati saat dikonfirmasi di pendopo Wahyu Wibawa Graha, Senin (06/09). “Kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman Dinas Perdagangan ternyata ada bagian pengatur hilir perdagangan minyak dan gas bumi,” kata Hendy.

Baca Juga:

Menurut Hendy pemerintah telah mengatur perdagangan BBM dan gas di masyarakat. “Ada peraturannya dari Badan Pengaturan hilir perdagangan minyak dan gas bumi Nomor 17 Tahun 2019. Kami telah lakukan koordinasi, namun tetap akan kami lakukan bagaimana jangan sampai ada kelangkaan,” katanya.

Hendy juga melakukan koordinasi dengan pihak Himpunan Wirawasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana migas) Kabupaten Jember. Berdasarkan pengakuan Ketua Hiswana Migas, Pratikno, Hendy mendapatkan informasi kesulitan nelayan untuk mendapatkan solar karena beberapa faktor.

Diantaranya adalah saat ini harga minyak dunia sedang merangkak naik. Namun Hendy mengatakan pihak Pemkab Jember akan melakukan penelusuran hingga terungkap pokok permasalahan sebenarnya.

Terkait soal  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang enggan melayani nelayan, menurut Hendy karena mereka enggan bersentuhan dengan aparat penegak hukum. “Ada sisi kekhawatiran juga dari sisi teman-teman SPBU sekarang tambah ketat pengawasan dari Pertamina. Bila ada kesalahan SPBU akan dikenai denda empat ribu tiga ratus per liter informasi dari pengawas Pertamina, padahal keuntungannya hanya dua ratus rupiah per liter,” jelasnya.

Hendy juga akan memanggil semua pihak termasuk nelayan untuk berdiskusi bersama-sama. “Tapi intinya tidak boleh mendapatkan pembatasan pembelian solar. Harus ada koordinasi yang baik antara nelayan dengan SPBU dan Hiswana migas,” katanya.

Bupati juga mempertimbangkan untuk mendirikan SPBU khusus nelayan yang di kelola sendiri oleh Pemkab Jember. “Mungkin lebih bagus ya ada SPBU khusus nelayan yang dikelola Pemkab melayani langsung nelayan,” sebutnya.

Atau menurut Hendy SPBU yang ada sekarang ini melayani langsung semua nelayan yang mempunyai bukti-bukti (dokumen) otentik dirinya adalah nelayan yang memiliki kapal. “Targetnya jangan sampai nelayan kekurangan bio solar tapi juga jangan sampai over,” katanya.

Sementara itu pihak DPRD Jember melalui Ketua Komisi B, Siswono, mengatakan pihak Pemkab Jember segera melakukan langkah-langkah konkret. Pasalnya urusan kesulitan solar ini adalah urusan perut, sehingga harus segera diselesaikan.

“Ini urusan perut pak, lebih-lebih saat inikan waktunya musim ikan ironis justru mereka tidak bisa melaut,” kata Siswono.

“Wis wayahe bupati melakukan akselerasi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” sambungnya.

Lebih jauh Siswono juga akan menelusuri pangkal permasalahan itu dengan memanggil semua pihak dalam rapat dengar pendapat yang akan digelar oleh Komisi B.

“Komisi B akan memanggil, Pertamina, nelayan dan semua pihak agar permasalahan ini segera menemukan solusi,” kata politikus gaek dari Partai Gerindra itu.

Sementara itu hasil penelusuran di lapangan kesulitan nelayan memperoleh BBM pasca terungkapnya bisnis kotor penjualan bio solar bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai nelayan. Oknum-oknum tersebut justru menjual solar yang mereka beli dengan dalih untuk kebutuhan melaut kepada salah satu pabrik di sekitar Puger.

“Kita sulit solar ini setelah terbongkarnya permainan penjualan solar kepada salah satu pabrik disini. Disini banyak agen mempunyai kartu nelayan yang menjual solar yang dibelinya ke pabrik itu,” kata salah satu nelayan, Holil. Akibatnya SPBU Puger yang selama ini melayani para nelayan menghentikan penjualan bio solar. Sementara stok dari SPBN di TPI Puger tidak mampu memenuhi kebutuhan nelayan saat akan melaut. (Vin/ed2)