Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Efisiensi Daerah Ledokombo, Bupati Fawait Optimalisasi Birokrasi

Memontum Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, melakukan kunjungan kerja dalam bingkai Safari Ramadan di Kecamatan Ledokombo, Selasa (17/03/2026) tadi. Kunjungan yang dilakukan ini, bukan sekadar silaturahmi keagamaan, melainkan menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi lapangan terhadap efisiensi layanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat desa.

Dalam pertemuan di Balai Desa Suren dan Sukogidri tersebut, Gus Fawait menggarisbawahi tantangan administratif yang seringkali menghambat perbaikan jalan di pelosok. Gus Fawait memaparkan solusi berani terkait status kepemilikan jalan. Selama ini, keterbatasan Dana Desa seringkali membuat jalan rusak tak kunjung diperbaiki.

Gus Fawait memberikan diskursus baru, menghibahkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. “Ini adalah langkah taktis untuk memutus rantai birokrasi yang kaku. Ketika anggaran desa tidak mencukupi, Pemkab siap mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui perubahan status hukum jalan. Hal ini penting agar intervensi APBD bisa masuk tanpa melanggar aturan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Gus Fawait di hadapan para kader Posyandu dan RT/RW.

Baca juga :

Selain infrastruktur, transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi sorotan utama melalui platform Wadul Gus’e. Bupati menegaskan bahwa transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Dengan mengintegrasikan media sosial seperti Live TikTok dan Instagram bersama Kepala OPD, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya memangkas jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk akuntabilitas publik yang real time, dimana masyarakat tidak hanya melapor, namun mendapatkan jawaban teknis langsung dari instansi terkait. Aspek efisiensi juga ditunjukkan secara simbolis namun nyata melalui penggunaan satu kendaraan operasional (Hiace) untuk seluruh jajaran kepala dinas. Di tengah fluktuasi harga energi global, langkah ini dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden mengenai penghematan energi dan anggaran. (rio/gie/adv)