PPDB Pakai Zonasi Lebih Menguntungkan Bagi “Sekolah Pinggiran”

Memontum Jember – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah-sekolah negeri dengan sistem Zonasi ternyata lebih menguntungkan bagi sekolah yang sering dianggap “sekolah pinggiran”.

Pasalnya PPDB dengan sistem Zonasi tersebut, kini sistem penerimaan siswa tidak lagi melalui tes ataupun berdasarkan Nilai Evaluasi Murni (NEM), melainkan mengutamakan jarak tempuh terdekat tempat tinggal calon siswa dari sekolah pilihannya berdasarkan Kartu Keluarga (KK).

Menurut Wakil Kepala Sekolah Seperti SMP Negeri 1 Jombang Kabupaten Jember Aris Iwan Setiawan, jika ajaran baru pada tahun-tahun lalu di lembaga sekolahnya selalu kesulitan dalam memenuhi pagu siswa (kebutuhan siswa yang di tentukan) karena calon siswa selalu memilih sekolah yang di anggap favorit menurut mereka.

Namun dengan sistem Zonasi kali ini kuota pagu siswa sudah terpenuhi sebelum batas waktu pendaftaran PPDB.

“Saat ini SMPN 1 Kencong, sudah terpenuhi pagunya yakni 224 calon siswa sedangkan siswa yang daftar sebanyak 237 calon, malah lebih 13 calon siswa,” kata Iwan dengan raut wajah gembira.

Pelaksanaan PPDB tahun ini tidak ada kendala apa-apa baik dari calon siswa yang daftar di sini dari lingkungan terdekat dan KK nya juga KK sini sesuai dengan sistem Zonasi.

“Karena memang sekolah pinggiran, jadi tidak ada pilihan lagi, jika menurut kami sistem Zonasi juga sedikit menguntungkan bagi sekolah-sekolah pinggiran seperti kami,” tambahnya.

Iwan menyebutkan jika tahun sebelumnya SMP negeri 1 Jombang ini menerima siswa dari limpahan SMP lain yang lebih favorit semisal SMP Negeri 1 Kencong yang dianggap lebih maju

“Biasanya pendaftaran awal reguler seperti ini kita lama memenuhi pagu. Sudah bertahun-tahun sekolah kami tidak memenuhi pagu, baru akan terpenuhi jika ada limpahan dari sekolah lain,” ujar Iwan.

Iwan menilai bahwa Sistem Zonasi ini sangat bagus namun baginya harus ada penyempurnaan. Dia mencontohkan pemerintah harus memikirkan calon siswa yang dari daerah pinggiran seperti daerah pesisir pantai selatan

“Saya khawatir kan tidak bisa sekolah di negeri jika ada yang berminat ke negeri karena sekolah negeri terlalu jauh misalnya ke sini paling tidak 6 km lebih padahal itu sekolah yang terdekat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Ma’arif Jombang Maskanah yang notabene sekolah tersebut adalah lembaga sekolah swasta sistem zonasi secara spesifik tidak berpengaruh terhadap swasta.

“Sekarang tidak ada tes sehingga seolah sekolah Negeri itu tidak membatasi terhadap input mereka,” kata Maskanah.

Namun sambung Maskanah, PPDB Zonasi ini, kita di tuntut untuk harus lebih meningkatkan kualitas sebagai layanan masyarakat di bidang pendidikan.

“Itu yang kita lakukan akhirnya, dan saling menyalahkan juga bukan solusi,” pungkasnya. (rir/yud/oso)