Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik, Bupati Hendy Minta Akses Disabilitas Diperhatikan

Memontum Jember – Bupati Jember, Hendy Siswanto, berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk segala informasi terkait Pemerintahan Kabupaten Jember. Komitmen ini, disampaikan bupati saat melaksanakan presentasi dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Pelaksanaan Monev sendiri, digelar secara daring, Selasa (14/11/2023) tadi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Bobby Arie Sandy, mengatakan bahwa Komisi Informasi Jawa Timur tahun ini melaksanakan evaluasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Evaluasi ini, termasuk ke sejumlah badan publik hingga tingkat desa di Jawa Timur. Tercatat, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui.

“Mulai mengisi kuesioner, visitasi dan presentasi Bupati Jember di hadapan Komisioner Informasi,” urainya.

Dalam hal ini, Kadiskominfo menjelaskan bahwa Bupati Jember memaparkan terkait dengan strategi, komitmen dan inovasi bupati sebagai pimpinan badan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik. Yang menarik untuk dicatat, selama tiga tahun terakhir, peringkat Pemkab Jember terus mengalami kenaikan.

Baca juga :

“Pada 2021, peringkat ke-37 dan pada 2022 naik ke peringkat 11 dari 38 kota dan kabupaten se-Jatim,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, lanjutnya, Pemkab Jember berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat pada setiap kebijakan yang dilaksanakan Pemkab Jember.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa, semua rencana pengadaan wajib dipublikasikan di website LPSE agar masyarakat bisa mengakses,” tuturnya.

Contoh lain adalah seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SD dan SMP. “Informasinya harus transparan dan disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Jember juga berkomitmen bahwa informasi yang tersaji dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Termasuk bagi para penyandang disabilitas. “Oleh karena itu, bupati memerintahkan kepada seluruh OPD untuk memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas saat memberikan informasi,” paparnya. (kom/rio/sit)