Tim Pukat UGM Kunjungi Jember

Jember, Memontum – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian dan Inovasi Layanan Kepegawaian bersama Tim Pukat UGM di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin, (05/8/2019) siang.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, sosialisasi ini fokus pada perbaikan layanan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Jember untuk satu perubahan yang efektif.

“Ada satu kajian akademik yang objektif. Belajar dari pengalaman, perubahan reformasi birokrasi harus berbasis satu kajian akademik sehingga perubahan menjadi efektif,” terang Bupati.

Bupati pun berharap Pemerintah Kabupaten Jember harus menjadi satu layanan publik seperti yang diinginkan masyarakat, yakni lebih cepat, simpel, murah, tidak berbelit-belit dan transparan.

Karena itu, lanjut Bupati, fokus pada tahap awal adalah perbaikan administrasi kepegawaian. Hal ini menjadi fokus agar aparatur sipil negara tidak sibuk dengan pengurusan administrasi kepegawaiannya sendiri.

Waktu mereka juga tidak habis untuk mengurusi administrasi ini, serta semestinya sudah bisa terlayani dengan mudah. “Juga supaya pegawai dapat konsentrasi pada layanan publik,” jlentreh Bupati.

Dipilihnya layanan kepegawaian untuk dibenahi, jelas Bupati, karena pegawai melayani publik. Apabila layanan kepegawaian untuk mereka sendiri berbelit-belit, maka yang lain tidak akan maksimal.

“Inilah yang sedang diupayakan Pemerintah Kabupaten Jember,” ungkap Bupati.

Pada akhir sambutannya, Bupati menyampaikan informasi agenda kerja KPK yang akan berkunjung ke Jember. Kunjungan ini, menurut Bupati, sebagai dukungan konkret dari KPK. “KPK bukan hanya bagian OTT saja, tetapi ada bagian pencegahan korupsi,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya. Apalagi Jember berkesempatan menjadi mitra KPK. Kunjungan ini diharapkan memberikan sosialisasi program pencegahan antikorupsi di Kabupaten Jember.

Setelah Bupati memberikan sambutan, acara Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian dan Inovasi Layanan Kepegawaian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Hasrul Halili,SH, MA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. (bud/yud/oso)