Kinerja Pelayanan Publik ASN Jadi Sorotan Utama Evaluasi Besar-besaran BLUD Jember

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember baru saja menggelar pertemuan penting untuk membedah sistem pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agenda ini, dikemas dalam bentuk Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan BLUD yang berlangsung di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin (18/05/2026) tadi.

Pelaksanaan rapat ini, mengupas tuntas capaian, kendala, serta proyeksi pelayanan publik ke depan. Fokus utama kegiatan, adalah bagaimana memastikan dana yang dikelola BLUD berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, khususnya di sektor kesehatan.

Evaluasi semacam ini, dinilai sangat krusial mengingat BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang jika tidak diawasi dengan baik, justru berpotensi menimbulkan masalah administratif. Oleh karena itu, pertemuan ini sengaja dirancang untuk mendeteksi sejak dini area-area mana saja yang memerlukan perbaikan dan penguatan tata kelola di lapangan.

Hadir dalam pertemuan itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Plt Inspektur Kabupaten Jember. Selain pucuk pimpinan dinas, rapat ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jember serta perwakilan dari Dinkes PPKB, Dyah. Kehadiran Kepala Puskesmas ini, penting karena mereka adalah garda terdepan yang mengeksekusi anggaran BLUD untuk melayani warga.

Dalam pemaparan itu, Pemkab Jember mengumumkan sebuah kabar baik terkait kondisi fiskal daerah. Capaian pendapatan daerah Kabupaten Jember, menunjukkan tren yang sangat positif, dimana realisasinya telah berhasil menembus angka di atas Rp 1 triliun. Angka fantastis ini, menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemda dalam menegakkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Lonjakan pendapatan ini, diharapkan mampu menjadi bahan bakar utama untuk membiayai berbagai program pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan warga Jember. Namun, besarnya anggaran dan pendapatan tersebut memicu catatan penting dari pihak BKPSDM.

Baca juga :

Plt Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, dalam pandangan faktualnya mengingatkan bahwa uang yang banyak tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya SDM yang kompeten untuk mengelolanya. Keberhasilan serapan anggaran dan tingginya pendapatan daerah, harus diimbangi secara seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lini pelayanan.

“Kita semua patut bersyukur, dengan capaian pendapatan daerah yang sudah menembus angka Rp 1 triliun lebih. Namun, tantangan nyata kita sebenarnya ada pada bagaimana uang ini dikonversi menjadi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan kinerja ASN ke depan. Perlu adanya perbaikan-perbaikan kinerja yang nantinya menjadi tolok ukur profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Deni Irawan, saat memberikan pengarahan di depan para Kepala Puskesmas.

Dirinya juga menambahkan, bahwa tuntutan masyarakat Jember terhadap kualitas layanan publik, saat ini sudah semakin tinggi dan kritis. Warga tidak hanya butuh fasilitas yang megah, tetapi juga keramahan, kecepatan dan kepastian dalam pengurusan layanan, terutama di Puskesmas-Puskesmas.

Peningkatan kualitas kinerja ASN, menurutnya, memiliki efek domino yang sangat luas. Tidak hanya membuat birokrasi menjadi lebih ramping dan efektif, tetapi manfaatnya akan langsung dirasakan oleh warga di desa-desa dalam bentuk pelayanan kesehatan yang jauh lebih cepat, tepat sasaran dan berkualitas tinggi.

Selain mendengarkan arahan dari BKPSDM, rapat evaluasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi lintas sektor yang sangat cair. Selama ini, ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama dalam eksekusi program di lapangan. Melalui pertemuan ini, sektor kesehatan yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan dari Dinkes PPKB, dapat menyamakan persepsi dengan badan keuangan (BPKAD) dan badan pengawas (Inspektorat).

“Sinergi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit dalam pengelolaan dana BLUD Puskesmas. Dengan adanya kolaborasi yang lebih solid dan harmonis ini, Pemkab Jember berharap seluruh unit pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, mampu bekerja dengan performa yang lebih efektif, efisien dan adaptif. Fleksibilitas BLUD harus dimanfaatkan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang,” ujarnya. (rio/gie/adv)