Hadapi Peningkatan Resiko Hidrometeorologi, Pemkab Jember Evaluasi Penanggulangan Bencana

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara resmi memaparkan evaluasi capaian kinerja penanganan darurat untuk periode triwulan pertama tahun 2026. Forum koordinasi ini, dikemas dalam bentuk Talkshow di Persemaian Permanen Garahan Sidomulyo, Sabtu (25/04/2026) tadi.

Dalam kegiatan itu, terungkap sebuah pergeseran terminologi yang signifikan terkait status kerawanan wilayah. Kabupaten Jember, diketahui kini didefinisikan sebagai ‘supermarket bencana’, sebuah istilah teknis yang merujuk pada tingginya diversitas dan intensitas kejadian bencana yang terjadi secara simultan.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menyampaikan dalam laporannya bahwa integritas data penanganan menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sejak periode 2 Januari hingga penutupan Maret 2026, tercatat sebanyak 276 insiden kedaruratan yang berhasil dimitigasi.

“Secara proporsional, 243 diantaranya merupakan murni fenomena alam yang dipicu oleh anomali cuaca ekstrem. Secara formal, kami BPBD mengategorikan dominasi kejadian ini pada sektor hidrometeorologi, yang meliputi banjir luapan, tanah longsor di kawasan lereng, serta terjangan angin kencang yang bersifat destruktif,” katanya.

Baca juga :

Secara teknis-administratif, tambahnya, lonjakan kejadian ini merupakan implikasi langsung dari puncak musim penghujan yang disertai petir dan tekanan angin tinggi. Analisis dampak, menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur publik dan sektor ekonomi warga, seperti gudang tembakau di Kecamatan Wuluhan, menjadi bukti nyata besarnya risiko yang dihadapi.

Pemerintah daerah menekankan, bahwa penanganan masif 51 pohon tumbang dalam waktu singkat di Desa Kesilir dan Tanjungrejo, yang merupakan hasil dari standardisasi prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah teruji.

Menanggapi dinamika ini, pemerintah daerah menekankan urgensi penguatan kebijakan mitigasi mandiri. Transformasi dari pola responsif menuju preventif menjadi pilar utama dalam mengurangi beban anggaran daerah akibat bencana.

Edy Budi Susilo menggarisbawahi, bahwa ketangguhan daerah hanya dapat dicapai, apabila masyarakat mampu mengenali potensi risiko di level mikrokosmos. Termasuk, menjaga kelestarian vegetasi sebagai sabuk pengaman alami, serta menjaga jalur komunikasi pelaporan yang valid dengan otoritas terkait.

“Sinergi formal antara birokrasi, relawan terlatih dan elemen sipil, menjadi kunci utama untuk mereduksi status supermarket bencana menuju daerah yang memiliki resiliensi tinggi di masa depan,” tambahnya. (rio/gie/adv)